Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Sekolah Rakyat didasarkan pada UUD Negara RI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Tidak ada pendaftaran buat Sekolah Rakyat, tapi penjangkauan. Negara yang hadir mengetuk pintu.
"Sekolah Rakyat berangkat dari jantung konstitusi kita. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, 'fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara'. Pasal 31, 'setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan', dan pasal 33, 'bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'," ucapnya.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul pada Peringatan 1 Tahun Sekolah Rakyat dan Sumpah Pemuda di Makassar, Sulsel, Rabu (28/10/2026), diakses melalui YouTube Kemensos RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga pasal tersebut dikatakannya diwujudkan di Sekolah Rakyat melalui langkah-langkah pada aspek perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjabarkan, beban pengeluaran keluarga dikurangi lewat bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial. Kemudian, pendapatan keluarga ditingkatkan lewat pemberdayaan sosial.
Sementara itu, transmisi kemiskinan diputus agar tidak diwariskan pada anak-anak di keluarga tersebut lewat pendidikan Sekolah Rakyat.
"Sederhananya, bantuan sosial adalah bantalan, pemberdayaan adalah tangga, dan Sekolah Rakyat adalah pintu keluar," ucapnya.
Memastikan bantuan sosial hingga program Sekolah Rakyat tepat sasaran, ia mengatakan pihaknya membenahi data yang dijadikan dasar bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah (pemda) agar akurat.
Ia menambahkan, para pendamping mendatangi langsung hampir setengah juta anak di 497 kabupaten dan kota untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan.
"Bapak Presiden mengajak kita menoleh kepada mereka yang beliau sebut sebagai the invisible people. Mereka yang tidak tercatat, tidak terjangkau, dan sering tidak terlihat," ucapnya.
Dari penjangkauan tersebut kemudian didapatkan anak-anak yang termasuk kategori keluarga berlatar ekonomi kurang mampu sekaligus tertinggal dalam pendidikan.
"Di kuadran inilah kemiskinan paling mudah diwariskan. Dari kotak ini anak-anak sekolah rakyat berasal. Satu, lebih dari separuh keluarganya hidup dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta. Dua, dua dari tiga keluarga menanggung empat jiwa atau lebih. Tiga, satu dari keluarga, satu dari tiga keluarga masih menumpang atau menyewa rumah. Dan empat, hampir separuh ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian," ucapnya.
Karena kondisi di atas pula, sambungnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, tetapi penjangkauan, termasuk pada anak-anak usia sekolah yang bekerja.
"Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan. Negaralah yang datang mengetuk pintu," ucapnya.
"Dan dibalik pintu-pintu itu, kami menemukan kenyataan yang selama ini tidak terlihat. Dari 180 ribu anak usia sekolah, ternyata sudah bekerja. Ada anak yang seharusnya belajar, tetapi sudah ikut memikul beban keluarga," sambungnya.






























































