Minimax Tanpa Rm50 12cuci Malaysia First Opt Been

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai keterlibatan Marinir maupun personel TNI dalam pengamanan demonstrasi merupakan hal yang lumrah dan sesuai dengan undang-undang.

Meski demikian, aparat tetap harus memastikan aksi berlangsung aman dan tertib tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Secara khusus ataupun juga TNI secara umum di dalam pengamanan demonstrasi kemarin, itu adalah hal yang lumrah dan sesuai dengan undang-undang TNI yang memang memiliki fungsi untuk melakukan pengamanan,” ujar Dave dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Menurut Dave, TNI bersama Polri dan jajaran penegak hukum memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban sekaligus mengawal kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi.

Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di tengah kehidupan demokrasi yang terbuka.

Karena itu, pengamanan demonstrasi harus tetap memperhatikan hak warga dalam mengekspresikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, aparat pemerintah berkewajiban memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib serta melindungi masyarakat.

“Namun, aparat pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan itu berlangsung dengan aman, tertib, dan semua masyarakat terlindungi, dan juga hak-haknya dan kewajibannya benar-benar terjaga dengan baik,” tandasnya.

Pendapat berbeda disampaikan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Dia mengingatkan pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan demonstrasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Pelibatan TNI harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan itu disampaikan menyusul kehadiran prajurit TNI ikut mengamankan demo di kawasan Bundaran HI saat demonstrasi pada Rabu (28/10/2026).

Kehadiran personel militer tersebut menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil karena dinilai perlu dikaji berdasarkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.

TB Hasanuddin menjelaskan, pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam aturan tersebut, pengerahan TNI memiliki mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Dalam konteks penanganan konflik sosial, ada prosedur yang harus dilalui sebelum TNI dilibatkan. Permintaan pengerahan harus disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Ia juga menyoroti mekanisme kendali operasi dalam penanganan konflik sosial. Menurutnya, prajurit TNI yang diperbantukan dalam penanganan konflik sosial berada di bawah kendali operasi Polri sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, bantuan TNI kepada Polri berkaitan dengan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU TNI beserta perubahannya. Karena itu, dasar pelibatan dan mekanisme permintaan bantuan harus jelas.

“Jika mengacu pada ketentuan yang ada, pengerahan TNI tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur hukum. Harus jelas dasar pelibatannya, siapa yang meminta, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya,” tegasnya.