Strategi Keunggulan Komunikasi Dunia Analisis 125win Brings Together Only Play Meraih

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan pembagian pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berdasarkan kelompok desil kesejahteraan.

Dalam skema yang tengah disimulasikan, pembiayaan PBI JK untuk masyarakat desil 1-4 ditanggung APBN, desil 5-6 oleh APBD kabupaten/kota, sedangkan desil 7-8 menjadi tanggungan pemerintah provinsi.

Skema tersebut disiapkan untuk memperluas cakupan bantuan iuran BPJS Kesehatan sekaligus membagi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Namun, usulan itu masih dalam tahap simulasi dan akan dibahas lebih lanjut sebelum diajukan kepada Presiden.

Hal itu disampaikan Gus Ipul usai menghadiri Kongres Nasional (KONAS) XVI dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

“Kita sudah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan, bagaimana dukungan kita untuk PBI itu lebih terarah, terpadu, dan bisa berkelanjutan. Sehingga muncul gagasan bagaimana desil 1, 2, 3, 4 itu nanti dengan APBN, desil 5, 6-nya itu dari APBD kabupaten/kota, dan 7, 8 dari provinsi,” katanya.

Ia mengatakan, simulasi tersebut diharapkan mendapat dukungan berbagai pihak sehingga dapat menjadi usulan bersama kepada Presiden.

“Nah ini kita sedang simulasi, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak, dan dengan begitu tentu ketika kita nanti usulkan ke Bapak Presiden, itu sudah menjadi paling nggak ya gagasan semua pihak, usulan semua pihak,” ujarnya.

Gus Ipul menyebut, saat ini lebih dari separuh masyarakat telah memperoleh bantuan layanan kesehatan melalui PBI JK maupun program pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, cakupannya mencapai sekitar 55 persen.

“Sementara ini kan sudah 50% lebih yang dibantu, ya, baik melalui PBI JK maupun program dari Pemda. Sehingga mereka memperoleh pelayanan dari BPJS Kesehatan. Jadi lebih dari 50%. Bahkan tadi datanya sampai 55 persen,” ungkapnya.

Menurut Gus Ipul, perluasan bantuan harus disertai penentuan penerima manfaat yang tepat.

Dalam skema yang dibahas, masyarakat desil 1 hingga 8 yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan atau belum memperoleh jaminan kesehatan yang dibiayai tempat bekerja menjadi kelompok yang perlu diperhatikan.

“Sementara yang sudah mampu didorong ke mandiri,” katanya.

Selain pembagian pembiayaan PBI, Gus Ipul mengajak kalangan kesehatan ikut memperbarui data masyarakat melalui Perlinsos Digital.

Dia berharap organisasi profesi dan seluruh pihak di bidang kesehatan membantu mendorong masyarakat masuk ke dalam sistem layanan digital tersebut.

“Saya mengajak seluruh pihak yang terlibat di dalam dunia kesehatan untuk turut serta melakukan upaya pemutakhiran data lewat Perlinsos Digital,” ujarnya.

Dia menegaskan, data yang akurat diperlukan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

“Data itu menjadi hal yang sangat penting supaya kita memberikan bantuan kepada keluarga yang tepat atau penerima manfaat yang memenuhi kriteria,” tegasnya.

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya memperkuat upaya promotif dan preventif kesehatan, bukan hanya mengandalkan pengobatan atau kuratif.

Menurut dia, peningkatan pembiayaan kesehatan perlu diimbangi upaya pencegahan agar beban pembiayaan dapat ditekan.

Dia mencontohkan, anggaran iuran BPJS Kesehatan yang sekitar Rp 100 triliun lima tahun lalu kini telah mencapai Rp 195 triliun. Meski anggaran meningkat, dia menyebut BPJS Kesehatan masih mengalami kerugian.

“Kalau kita cuma mengandalkan kuratifnya, berapa pun ya, kita tentu masih kurang. Misalnya, berapa sih iuran yang diberikan ke BPJS Kesehatan lima tahun yang lalu? Sekitar Rp 100-an triliun. Sekarang sudah Rp 195 triliun, tapi sampai hari ini BPJS masih rugi,” paparnya.

Karena itu, dia berharap penguatan upaya pencegahan penyakit berjalan beriringan dengan pembenahan keuangan BPJS Kesehatan.

“Kita harapkan ke depan promotif, preventifnya diperkuat, dan harapan kepada BPJS untuk bisa mengatasi kerugian-kerugian ini dalam jangka ke depan, sehingga benar-benar sehat. Masyarakatnya sehat, BPJS-nya sehat,” tandasnya.

Gus Ipul berharap kolaborasi dengan kalangan kesehatan dapat memperkuat pemutakhiran data melalui Perlinsos Digital sekaligus membuat program bantuan kesehatan lebih tepat sasaran.