Smart Privileges Claim Zone You Are Trading Product Group

Liputan6.com, Jakarta - Satgas Pangan Bareskrim Polri bersama Polda Sumatera Utara dan instansi terkait mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dalam produksi dan perdagangan beras fortifikasi yang kandungan gizinya diduga tidak sesuai dengan informasi pada label kemasan.

Pengungkapan kasus tersebut berpusat di kilang padi PT UDS, Kecamatan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus ini terungkap setelah hasil uji laboratorium menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara mutu gizi produk dan informasi yang tercantum pada kemasan.

Dalam konferensi pers di lokasi produksi, Jumat (30/10/2026), Kasatgas Pangan Polri Kombes Pol. Suhasto mengatakan, terdapat empat merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kesesuaian label. Keempatnya adalah Penari Bangkok, Golden 111 Biru, Golden 111 Merah, dan Ikan Mas Cupang.

Menurut Suhasto, penyelidikan berawal dari pengambilan sampel oleh petugas Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI. Sampel tersebut kemudian diuji di laboratorium.

"Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas pengambil contoh dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, kemudian diuji di laboratorium. Dari hasil pengujian ditemukan bahwa mutu dan kandungan gizinya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasan," ungkap Suhasto di hadapan awak media.

Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan zat gizi mikro, seperti zat besi, zinc, dan vitamin B kompleks, untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Ketidaksesuaian kandungan gizi dengan informasi pada label dapat menyebabkan konsumen tidak memperoleh asupan gizi sesuai klaim produk. Karena itu, kesesuaian kandungan dan informasi pada kemasan menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penyelidikan, PT UDS tercatat memproduksi beras fortifikasi sebanyak 525.000 kilogram selama periode Maret hingga Agustus 2026.

Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp 18.500 hingga Rp 27.000 per kilogram, nilai total produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp 14,175 miliar.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik menyita 2.236 kemasan beras dengan total berat 15.145 kilogram. Nilai ekonomis beras yang disita ditaksir mencapai Rp 280.182.500.

Selain produk jadi, aparat juga menyita sejumlah barang yang berkaitan dengan proses produksi, antara lain kernel beras fortifikasi, kernel beras fortifikasi vitamin B9, satu rangkaian mesin rice milling unit, serta dua mesin fortifikasi.

Nilai mesin penggilingan diperkirakan mencapai Rp4 miliar, sedangkan dua mesin fortifikasi ditaksir senilai Rp 300 juta.

Suhasto menegaskan, bahan baku beras yang digunakan PT UDS berasal dari dalam negeri, bukan beras impor maupun beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Ini bukan beras impor. Berdasarkan penyelidikan kami, beras tersebut berasal dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ini juga bukan perkara pengoplosan ulang, melainkan dugaan ketidaksesuaian kandungan beras fortifikasi dengan label yang dicantumkan," tegas Suhasto.

Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan, penyidik telah memeriksa 12 saksi dalam perkara tersebut. Mereka terdiri atas pelapor, perwakilan Bapanas RI, Direktur Utama PT UDS, kepala bagian produksi, serta sejumlah ahli di bidang perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan sedikitnya dua alat bukti, penanganan perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun, hingga konferensi pers berlangsung, penyidik belum menetapkan tersangka.

Dery juga menyampaikan bahwa Bapanas bersama kementerian terkait telah melakukan penarikan produk beras fortifikasi dari 28 merek yang sedang diperiksa di sejumlah wilayah Indonesia.

"Untuk 28 merek yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, kami pastikan sudah dilakukan penarikan oleh Bapanas di seluruh provinsi di Indonesia," jelas Dery.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama Satgas Pangan Bareskrim Polri, Polda Sumatera Utara, dan instansi terkait dalam pengawasan peredaran pangan. Penyidik menyatakan penanganan perkara akan terus dikembangkan dengan mengedepankan pembuktian ilmiah dan asas praduga tak bersalah.