Iman Troye Raziah Lagi Song Info Singer Butang Nasihat Ifaraziahentertainment

Liputan6.com, Jakarta -Peretasan US$ 6,3 miliar atau Rp 114,23 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 18.130) di Binance, bursa kripto terbesar di dunia, memicu desakan agar Kongres Amerika Serikat segera mengesahkan regulasi dan agar perusahaan seperti Binance memindahkan operasinya ke dalam negeri. Regulator, anggota parlemen, dan pelaku industri menyuarakan tuntutan itu secara terbuka dalam dua hari terakhir.

Mengutip the Block, Sabtu, (31/10/2026) serangan terjadi pada Kamis, 29 Oktober 2026. Co-CEO Binance Richard Teng menyebut laptop seorang insinyur DevOps yang dikuasai penyerang sebagai salah satu penyebabnya. Penyerang memanfaatkan akses itu untuk masuk ke kontainer layanan yang mengirimkan transaksi penarikan tanpa izin. Perusahaan analitik blockchain TRM Labs mengaitkan aksi tersebut dengan TraderTraitor, unit peretas Korea Utara.

Presiden Donald Trump mengaku sedang menelaah kasus ini dalam konferensi pers pada Jumat sore. Trump menyebut Binance telah memastikan nasabah menerima kembali dananya. “Tapi ini peretasan. Itu masalahnya,” kata Trump.

"Dulu orang menandatangani cek. Sekarang pelakunya orang-orang berbeda, dan uangnya tidak pernah terlihat lagi. Saya selalu merasa ini agak berbahaya,” ia menambahkan.

Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) Michael Selig menyoroti status Binance yang tidak berada di bawah pengawasan federal lembaganya. Dalam wawancara di CNBC, Selig mengaitkan kasus ini dengan usulan CFTC pada 5 Oktober. Usulan itu memuat kerangka federal untuk perdagangan kripto ritel yang memakai leverage dan kategori pendaftaran baru bagi bursa penyedia produk tersebut. "Kasus ini membuktikan alasan kami mengusulkan aturan untuk pasar kripto awal bulan ini,” ujar Selig.

“Masalah sebenarnya adalah bursa luar negeri tanpa regulasi tidak memiliki pengamanan seperti di pasar keuangan Amerika Serikat,” ia menambahkan.

Politikus Republik dan Demokrat sama-sama mengkhawatirkan Binance selama beberapa tahun terakhir, terutama soal pencucian uang dan perlindungan konsumen. Pada 2023, CEO sebelumnya Changpeng Zhao mengaku bersalah karena gagal menerapkan pengendalian anti-pencucian uang yang memadai. Pengakuan itu menjadi bagian dari penyelesaian perkara senilai US$4 miliar. Trump kemudian memberi pengampunan kepada Zhao.

Perdebatan juga menyasar Clarity Act, rancangan undang-undang luas yang mengatur bursa dan aspek lain industri kripto. DPR AS meloloskan RUU itu tahun lalu, tetapi pembahasan di Senat macet. Kekhawatiran atas kekayaan kripto Trump menghambat laju RUU tersebut. Nilai kekayaan itu mencapai ratusan juta dolar AS dari World Liberty Financial dan memecoin TRUMP, dan banyak anggota Demokrat tidak bisa mengabaikannya.

Senator Cynthia Lummis, perunding RUU itu dari Partai Republik asal Wyoming, menilai aturan tersebut relevan dengan kasus ini. “Kemarin peretas mencuri lebih dari US$ 6 miliar dari Binance dalam waktu kurang dari empat jam, perampokan terbesar dalam sejarah,” tulis Lummis di X.

"Clarity Act akan memberi perusahaan kripto perlindungan hukum untuk membekukan transaksi mencurigakan seketika penegak hukum meminta. Setiap menit yang hilang berarti uang lenyap selamanya.”

Direktur kebijakan sekaligus chief operating officer Better Markets, Amanda Fischer, membantah klaim tersebut. Mantan kepala staf di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) itu menulis di X bahwa RUU tersebut mewajibkan penerbit stablecoin untuk “membekukan sesuai perintah pengadilan”. Fischer menambahkan, perusahaan kripto bekerja secepat mungkin membekukan aset.

Penasihat umum Solana Policy Institute, Patrick Wilson menyanggah Fischer. Ia menyebut satu pasal dalam RUU itu melindungi penerbit stablecoin dari gugatan perdata atas pembekuan sukarela dan sementara yang didasari dugaan wajar adanya pelanggaran hukum. "Tidak perlu perintah pengadilan,” kata Wilson.

CEO The Digital Chamber Cody Carbone mengirim surat kepada pimpinan DPR dan Senat pada Jumat. Ia menuntut Kongres segera mengesahkan undang-undang yang memberi CFTC wewenang atas bursa kripto dan memisahkan dana nasabah dari dana perusahaan dalam proses kepailitan.

"Tidak ada regulator federal yang dapat menetapkan dan menegakkan standar konsisten tentang cara platform menyimpan, memisahkan, dan mengamankan aset nasabah, termasuk keamanan sibernya, sebelum konsumen dirugikan,” tulis Carbone. “Regulator hanya bisa bertindak setelah kerugian terjadi,” ia menambahkan

"Kami mendesak Anda bertindak sebelum Kongres ini menutup masa sidang,” ujar dia.

Anggota DPR Tom Timmons dari Partai Republik asal Carolina Selatan mengangkat isu keamanan nasional. “Amerika tidak boleh membiarkan rezim nakal memanfaatkan aset digital untuk mendanai program senjata nuklir dan rudal balistik,” tulis Timmons di X.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.