Diploma Teknologi Jaminan Digunakan Unesco Pertanian Abstrak Pembangunan Kualifikasi Aapanel

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyajikan informasi mengenai kasus, pelanggaran yang dilakukan, dan jenis sanksi yang telah dikenakan sepanjang 2026 (year to date 31 Oktober 2026) dalam perkara yang berkaitan dengan penerapan prinsip una via.

OJK berharap penyajian informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum di bidang pasar modal, sekaligus meningkatkan pemahaman publik terhadap konsistensi penegakan hukum yang telah dilakukan oleh OJK.

Mengutip laman OJK, Sabtu (31/10/2026), penegakan hukum tersebut menyasar sejumlah perkara yang berkaitan dengan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), hingga perdagangan saham beberapa emiten lainnya.

Salah satu sanksi terbesar dijatuhkan dalam kasus DSSA. OJK mengenakan denda Rp 1,5 triliun kepada PT Sinar Mas Tunggal. Selain itu, Rudy, pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek, dikenai sanksi pembekuan izin selama satu tahun. PT Sinarmas Sekuritas juga harus membayar denda sebesar Rp 1,4 miliar.

OJK turut menjatuhkan denda Rp 1,4 miliar kepada tujuh perusahaan sekuritas, yakni PT Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, PT Amantara Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT Supra Sekuritas Indonesia, PT Buana Capital Sekuritas, dan PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Sementara itu, RHB Sekuritas dikenai denda sebesar Rp 700 juta.

Penegakan sanksi dalam perkara DSSA juga menyasar sejumlah individu yang bekerja di perusahaan sekuritas. Mereka adalah Fitra Sie dari Sinarmas Sekuritas, Sam Sahiry Rumamby dari Aldiracita Sekuritas, Widya Halim dari BCA Sekuritas, Suryadi dari Amantara Sekuritas Indonesia, Morgan Gindo Wardana dari TRIM, Maria Retnowulan dari Buana Capital Sekuritas, serta Baskara Alias Karnen S dari Waterfront Sekuritas Indonesia. Ketujuh individu tersebut masing-masing dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Selain perkara DSSA, OJK menjatuhkan sanksi kepada Anbo Holdings Ltd. dalam kasus penawaran umum saham BREN. Perusahaan tersebut dikenai denda sebesar Rp 500 miliar.

Pada kasus penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) CUAN, OJK menjatuhkan denda Rp 100 miliar kepada Tigonis Capital Pte. Ltd.

Sanksi dalam perkara yang sama juga diberikan kepada PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas. Kedua perusahaan tersebut masing-masing dikenai denda Rp 1,7 miliar. Tak hanya perusahaan, Jurgantara Usman selaku Direktur Henan Putihrai Sekuritas juga dijatuhi sanksi pembekuan izin Wakil Penjamin Emisi Efek selama tiga bulan.

Pada kasus perdagangan saham PT MD Pictures Tbk. (FILM), OJK mengenakan denda Rp 5 miliar kepada Eunice M. Satyono dan Chrystal Angella Soegandhi.

Sementara itu, perkara perdagangan saham PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. (KIOS) menyeret Roby Tan, Trisno Wibowo, dan Jordy Liman. Ketiganya masing-masing dikenai denda Rp 1,4 miliar.

OJK juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1,7 miliar kepada Tan Heng Lok dalam kasus perdagangan saham KIOS tersebut.

OJK turut memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi tanpa izin dalam penawaran investasi saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. (TRON). Dalam perkara tersebut, David Santoso dan Irfan Dzaki Bayduri masing-masing dikenai sanksi peringatan tertulis.

Pada kasus perdagangan saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR), OJK memberikan peringatan tertulis kepada Muhammad Juni Andri Rahman.

Sementara itu, investor saham Belvin Tannadi dikenai denda sebesar Rp 5,35 miliar. Sanksi tersebut berkaitan dengan kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), PT MD Pictures Tbk. (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML).

Penindakan juga dilakukan terhadap pelanggaran dalam perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC). OJK menjatuhkan denda Rp 2,1 miliar kepada PT Dana Mitra Kencana. Dua individu lainnya, yakni Melani dan Upita Amalia, masing-masing dikenai denda sebesar Rp 1,8 miliar.

Adapun dalam kasus perdagangan saham PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID), OJK menjatuhkan denda Rp 2,35 miliar kepada Ferry Sudjono.

Rangkaian sanksi tersebut mencakup berbagai bentuk penindakan, mulai dari denda finansial terhadap perusahaan dan individu hingga pembatasan izin profesi serta peringatan tertulis, sesuai dengan perkara masing-masing.