Free Kredit Faedah Cara Lengkap Mendapatkan Free Mendaftar Semua Membuat

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia buka peluang ekspansi industri farmasi ke pasar Afrika melalui penguatan kerja sama dengan Ghana. Negara ini dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong akses produk farmasi Indonesia ke kawasan Afrika, termasuk melalui penguatan sistem regulasi dan transfer teknologi produksi vaksin.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan kerja sama dengan Ghana menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas akses produk farmasi nasional ke pasar Afrika.

“Kerja sama Indonesia dan Ghana sangat strategis untuk mendorong akses dan ekspor produk farmasi Indonesia ke pasar Afrika. BPOM secara aktif memfasilitasi program capacity building bagi national regulatory authority (NRA) negara mitra dalam kerangka KSS (Kerja sama Selatan Selatan) secara intensif,” ujar Taruna saat membuka kegiatan Training on Strengthening Vaccine Regulatory Oversight di Auditorium Merah Putih BPOM, Senin (31/8/2026).

Menurut Taruna, penguatan kapasitas regulator menjadi salah satu bagian penting dalam membuka peluang kerja sama dan akses produk farmasi Indonesia di negara tujuan ekspor. Dalam kerja sama ini, BPOM memberikan pelatihan kepada Ghana Food and Drugs Authority (Ghana FDA) terkait pengawasan regulatori vaksin.

Kegiatan tersebut juga mendukung proses transfer teknologi produksi vaksin tetanus-difteri (Td) dari PT Bio Farma (Persero) kepada Atlantic Life Science (ALS) Ghana. Lewat transfer teknologi tersebut, Ghana diharapkan dapat meningkatkan kemampuan produksi vaksin dalam negeri sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap produk yang dihasilkan.

Director of Center for Laboratory Services and Research Ghana FDA Patrick Owusu-Danso mengatakan peningkatan kapasitas produksi vaksin penting bagi Ghana untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

“Ghana berharap untuk dapat memberdayakan kapabilitas produksi vaksin, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menguatkan akses vaksin lokal di Ghana. Kemandirian vaksin sangat penting untuk ketahanan kesehatan mengingat Afrika masih bergantung pada 99% vaksin impor,” ujar Patrick.

Ghana FDA sendiri merupakan salah satu regulator rujukan di kawasan Afrika Barat. Kerja sama dengan Ghana berpotensi menjadi pijakan bagi Indonesia untuk memperluas jejaring regulatori dengan negara-negara Afrika lainnya.

BPOM sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah regulator obat di kawasan tersebut, termasuk Tanzania, Kenya, Mozambik, dan Sudan. Pengalaman kerja sama dengan Ghana diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat penerapan regulatory reliance dengan negara-negara mitra lainnya.

“Transfer teknologi industri vaksin membutuhkan sistem pengawasan regulatori yang kokoh. BPOM hadir mengawal kepatuhan terhadap aspek regulatori sehingga vaksin hasil kolaborasi tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan efikasi. Dengan status sebagai WLA sejak Desember 2025, BPOM siap terus aktif berbagi ilmu dan pengalaman kepada negara sahabat,” papar Taruna.

Program kerja sama Indonesia-Ghana tersebut berlangsung pada 31 Agustus hingga 12 September 2026 di Jakarta dan Bandung. Sebanyak 14 peserta mengikuti pelatihan, terdiri dari 12 peserta dari Ghana FDA dan dua peserta dari Noguchi Memorial Institute of Medical Research (NMIMR).

Partisipan mempelajari marketing authorization (MA), good manufacturing practice (GMP), serta pengujian laboratorium yang meliputi potency test dan lot release. Peserta juga akan mengikuti kunjungan ke fasilitas BPOM dan PT Bio Farma.

Taruna berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada peningkatan kapasitas regulator, tetapi berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang dapat membuka lebih banyak peluang bagi industri farmasi Indonesia di pasar Afrika.

“Indonesia dan Ghana memiliki aspirasi yang sama dalam memperkuat sistem regulasi nasional serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap produk kesehatan yang aman, efektif, dan bermutu. Program ini tidak hanya menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga membuka peluang bagi kolaborasi, pertukaran keahlian, dan penguatan kemitraan kelembagaan jangka panjang antara kedua otoritas regulasi,” harap Taruna.