Tng66 Malaysia Players Entertainment Mereka Ini Adalah Panduan Ratusan Tertentu

Liputan6.com, Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk pembukaan rekening massal belum menjadi angka final. Purbaya mengatakan, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran tersebut berdasarkan jumlah rekening yang benar-benar akan dibuka.

Purbaya mengatakan, pemerintah belum mengetahui secara pasti jumlah rekening baru karena sebagian masyarakat sudah memiliki rekening perbankan. Pemerintah juga masih menunggu rincian skema pembukaan rekening dari pihak terkait.

“Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai 11 triliun,” katanya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).

Purbaya mengatakan, Rp 11 triliun kemungkinan masih merupakan perhitungan kasar yang disampaikan pemerintah sebelumnya. Pemerintah akan menghitung kembali kebutuhan anggaran setelah mengetahui jumlah penerima dan rekening yang harus dibuka.

“Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kita lihat seperti apa,” ucapnya.

Purbaya mengatakan pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 200 juta penduduk yang masuk dalam cakupan program tersebut. Namun, pemerintah masih perlu memetakan penduduk yang sudah memiliki rekening agar pembukaan rekening baru tidak menimbulkan rekening ganda.

Purbaya mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembukaan rekening bagi masyarakat yang baru memperoleh KTP. Pemerintah juga akan menyalurkan dana langsung ke rekening tersebut apabila skema program telah berjalan.

“Yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” ujar dia.

Purbaya mengatakan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk merealisasikan program tersebut karena prosesnya membutuhkan integrasi data kependudukan dan data perbankan. Pemerintah akan menggabungkan data Dukcapil dengan data perbankan dari Bank Indonesia sebelum program berjalan.

Purbaya mengatakan pemerintah belum memastikan waktu kesiapan program tersebut. Pemerintah akan menyesuaikan pelaksanaan dengan kesiapan sistem dan pengolahan data.

Sebelumnya, Pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pemerintah akan mendorong penyediaan rekening yang nantinya terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Kebijakan ini bukan sekadar mengejar angka inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses masyarakat ke layanan keuangan formal sekaligus menjadi infrastruktur penyaluran berbagai program pemerintah ke depan.

Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Penguatan akses tersebut juga didorong untuk mendukung pemanfaatan layanan keuangan digital yang semakin terintegrasi dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip Selasa (8/9/2026).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa capaian inklusi dan literasi keuangan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedua indikator tersebut agar semakin banyak masyarakat yang memiliki akses sekaligus pemahaman dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui BRI dan BSI. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Pemanfaatan integrasi data tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan keuangan yang lebih tepat dan terjangkau bagi masyarakat.