Waze2win Trusted Midterms Portal Performance Learn About Waze2win Built Dari Driving

Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyerukan aksi #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Aksi digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan aksi tersebut bukan untuk merayakan seremoni kemerdekaan, melainkan mempertanyakan kondisi Indonesia setelah 81 tahun merdeka.

“Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat,” kata Yatalathof saat dihubungi, Senin (17/8/2026).

“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” tambahnya.

Dia mengatakan, BEM UI menilai persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga kedaulatan. Dia menyoroti perjanjian dagang yang dinilai tunduk pada kepentingan asing serta dugaan pembungkaman suara rakyat dan penangkapan pemuda.

“Kedaulatan kita digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang,” ujarnya.

Dia juga menyoroti persoalan penegakan hukum, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan penguasaan kekayaan.

“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegas Yatalathof.

Dia mengatakan, BEM UI turut mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pemerintah banyak berbicara mengenai kedaulatan, namun belum cukup menunjukkan pelaksanaannya.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya,” katanya.

Dia mengatakan, BEM UI meminta maaf kepada warga Jakarta yang terdampak kemacetan akibat aksi. Namun, mereka membandingkan kemacetan lalu lintas dengan persoalan struktural yang dinilai berlangsung jauh lebih lama.

“Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” ujar Yatalathof.

Dalam aksi tersebut, dia menyampaikan, BEM UI akan membawa delapan tuntutan. Mereka meminta penghentian apa yang disebut sebagai “penjajahan negara atas rakyat sendiri”, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pelaksanaan reforma agraria.

BEM UI juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), serta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tuntutan lainnya yakni menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.

Dia mengatakan, BEM UI meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

Tuntutan terakhir berkaitan dengan ruang sipil. BEM UI meminta penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).

Yatalathof menegaskan aksi tersebut sebagai langkah awal untuk menggalang kekuatan berbagai kelompok masyarakat.

“Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” katanya.

Dia menyerukan agar kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara tahunan. “Kemerdekaan tidak akan diberikan oleh negara setiap tahun lewat upacara. Ia harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu,” tegasnya.