Ekplus8 Dan Kecil Kejayaan Untuk Memahami Dinamika Hubungan Ketegangan Terletak

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, DPR tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang yang memuat 12 bab dan 92 pasal sebagai bentuk pembaruan proses legislasi nasional.

"Dari materi ini, 22,8 persen itu adalah materi muatan lama, apa yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu tanpa kita reformulasi, dia masuk kembali," kata Bayu dalam rapat Panja Penyusunan RUU tentang PPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Ia menjelaskan, materi baru tersebut merupakan hasil reformulasi aturan yang ada serta penetapan regulasi baru. Salah satu perubahan mendasarnya adalah pemisahan aturan pembentukan undang-undang dari peraturan di bawahnya.

Jika RUU ini disahkan, ketentuan pembentukan undang-undang dalam UU P3 otomatis dicabut, sementara aturan mengenai peraturan di bawah undang-undang tetap berlaku.

"Jadi nanti akan ada dua undang-undang: Undang-Undang Pembentukan Undang-Undang dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan di bawah undang-undang," ujar Bayu.

Dalam rancangan tersebut, pembentukan undang-undang dibagi menjadi prosedur biasa dan prosedur cepat. Bayu menyebut mekanisme fast track legislation tidak bisa digunakan sembarangan karena dibatasi enam kondisi.

Pertama, pengesahan perjanjian internasional tertentu yang mendesak untuk segera diberlakukan. Kedua, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian undang-undang.

Ketiga, perubahan materi muatan undang-undang secara terbatas. Keempat, perbaikan kesalahan teknis penulisan atau redaksional. Kelima, perubahan lampiran undang-undang.

Keenam, keadaan tertentu yang mendesak dan disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait.

“Jadi huruf f itu di luar a sampai e tentu perlu persetujuan dari badan legislasi mengenai fast track legislation ini,” jelasnya.

Bayu mengatakan, mekanisme prosedur cepat tersebut juga merujuk pada putusan MK yang memperbolehkan DPR mengadopsi mekanisme fast track dengan sejumlah persyaratan.

Meski demikian, prosedur cepat tidak berarti menghilangkan tahapan pembentukan undang-undang. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan, tetap harus dilalui.

“Baik prosedur biasa maupun prosedur cepat dalam pembentukan undang-undang, itu semua tahapan sama-sama dilalui. Jadi tidak ada tahapan yang kita kemudian dihilangkan,” tegas Bayu.

Perbedaannya hanya terletak pada jangka waktu. Untuk RUU inisiatif DPR, misalnya, penyampaian surat presiden yang sebelumnya paling lama 60 hari diusulkan menjadi 30 hari. Sementara pembahasan RUU melalui prosedur cepat dibatasi paling lama satu masa sidang dan tidak dapat diperpanjang.

“Kalau prosedur biasa itu tiga kali masa sidang dapat diperpanjang, kalau fast track hanya satu kali masa sidang dan tidak dapat diperpanjang. Ini yang membedakan,” katanya.

RUU tersebut juga mengusulkan penambahan metode penyusunan undang-undang berupa konsolidasi dan kodifikasi. Selama ini, metode yang dikenal dalam UU P3 adalah metode standar dan omnibus.

Bayu menerangkan, metode konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang dalam satu bidang tanpa mengubah materi muatannya.

“Ini kita gabung tanpa kita ubah materi muatannya. Jadi, ada beberapa undang-undang yang terkait, sudah ada beberapa kali perubahan, ini kita gabung dalam satu undang-undang tanpa kita lakukan perubahan terhadap materinya,” paparnya.

Sementara metode kodifikasi memungkinkan materi sejumlah undang-undang dalam satu bidang hukum disusun kembali secara sistematis. Dalam proses itu, materi muatan dapat dipertahankan, diubah, dicabut, atau ditambahkan.

“Yang membedakan konsolidasi dan kodifikasi itu adalah hanya pada: konsolidasi kita hanya mengumpulkan, tidak kita lakukan perubahan materi; kodifikasi, itu kita lakukan perubahan, ada yang kita ubah, kita tetap, kemudian kita cabut,” jelasnya.

RUU ini juga mengatur tahapan prapembahasan sebagai bagian dari proses pembahasan RUU. Tahapan tersebut berupa koordinasi awal untuk memastikan kesiapan pembahasan, termasuk pembentukan tim, penyusunan mekanisme pembahasan, serta pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, mekanisme carry over atau kelanjutan pembahasan RUU lintas periode keanggotaan DPR turut diubah. RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I pada periode sebelumnya tidak otomatis dilanjutkan. DPR periode berikutnya akan menentukan kembali RUU mana yang dapat masuk mekanisme carry over.

Bayu menyebut, RUU yang telah ditetapkan sebagai carry over harus dibahas dalam tiga masa sidang. Jika tidak, RUU tersebut tidak dapat lagi dilanjutkan melalui mekanisme tersebut.

Dalam aspek pengawasan legislasi, RUU mengatur pemantauan dan peninjauan undang-undang paling lambat tiga tahun setelah diundangkan. Pelaksanaannya menjadi tugas Badan Legislasi DPR.

“Selambat-lambatnya tiga tahun setelah undang-undang diundangkan, itu dilakukan pemantauan dan peninjauan. Kurang dari itu diperbolehkan, setahun, dua tahun,” kata Bayu.

Pemantauan mencakup pembentukan peraturan pelaksana, kesesuaian materi peraturan pelaksana dengan undang-undang, kesesuaian materi antarundang-undang, serta pelaksanaan undang-undang di lapangan.

Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat dibahas oleh Badan Legislasi maupun komisi terkait bersama pemerintah dan DPD. Hasilnya dapat menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Partisipasi masyarakat juga diperluas. Masyarakat diberi hak menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis, tidak hanya ketika RUU disusun, tetapi juga dalam proses pemantauan dan peninjauan undang-undang.

“Jadi tidak hanya masukan saat penyusunan RUU, dalam konteks pemantauan peninjauan pun ini masyarakat bisa memberikan masukan,” ujarnya.

Masukan masyarakat juga dibuka terhadap RUU tentang penetapan Perppu sejak rancangan tersebut diterima DPR untuk memperoleh persetujuan.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah digitalisasi dan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses legislasi.

Bayu mengatakan, RUU tersebut membuka kemungkinan pembentukan undang-undang maupun Perppu dilakukan secara elektronik. Produk hukum yang dibentuk secara elektronik akan memiliki kekuatan hukum sama dengan produk dalam bentuk cetak.

Selain itu, proses penyusunan undang-undang dapat dibantu teknologi AI. Namun, penggunaannya harus tetap berada dalam pengawasan manusia.

“Pembentukan undang-undang dapat dibantu dengan penggunaan teknologi akal imitasi. Kemudian dalam penggunaan teknologi akal imitasi, tetap menjamin pengawasan manusia, akurasi, transparansi, akuntabilitas, keamanan informasi, dan pelindungan data pribadi,” paparnya.

Bayu menegaskan, penggunaan teknologi tersebut tidak boleh mengurangi kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pembentuk undang-undang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU itu juga mengatur penanganan daftar kumulatif terbuka untuk menindaklanjuti putusan MK. Bayu menyebut, tindak lanjut tidak hanya mencakup amar putusan, tetapi juga pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

Selain itu, RUU ini merapikan alur penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pertanggungjawaban APBN yang selama ini tersebar di berbagai undang-undang. Ketentuan pengundangan juga diperbarui dengan menyatukan teks undang-undang dan penjelasannya dalam satu Lembaran Negara.

Sementara itu, teknik penyusunan ketentuan pidana disesuaikan dengan KUHP Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023., termasuk menghapus pembedaan pelanggaran dan kejahatan serta meniadakan pidana kurungan sebagai pidana pokok.

“Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial,” kata Bayu.