Water Saving Taylor Design Pragiwaksono Kementerian Energi Dan Other Company

Liputan6.com, Jakarta - Pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) sempat menjadi tren di kalangan perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Namun, kebijakan tersebut kini justru mulai disesali sejumlah perusahaan.

Perusahaan layanan karier asal Amerika Serikat, Outplacement Challenger, Gray & Christmas, dalam temuannya pada Mei 2026 mengungkapkan bahwa sebanyak 40% perusahaan melakukan PHK dengan AI sebagai alasan utama.

Namun, riset terbaru menunjukkan adanya perubahan sikap perusahaan yang sebelumnya melakukan PHK akibat AI. Sejumlah perusahaan mulai menyesali keputusan tersebut dan mengubah strategi dengan kembali merekrut pekerja yang sebelumnya diberhentikan. Fenomena ini dikenal sebagai AI rebounding atau efek pantulan balik AI.

Dalam survei terhadap lebih dari 1.000 pekerja di Amerika Serikat (AS), hampir satu dari lima responden mengaku pernah mengalami PHK akibat AI. Namun, survei yang dilakukan perusahaan perekrutan dan manajemen talenta, SHL, menemukan bahwa sebagian pekerja tersebut justru kembali dipanggil untuk bekerja.

Survei SHL yang bekerja sama dengan perusahaan riset pasar Propeller Insights itu juga melibatkan lebih dari 1.000 pekerja di Inggris. Penelitian dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2026 dengan margin kesalahan sebesar 5%.

Wakil Presiden Senior Bidang Produk dan Desain Global SHL, Lucy Beaumont, mengatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mulai menyadari keputusan melakukan PHK akibat AI diambil terlalu terburu-buru.

"Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mulai menyadari telah mengambil keputusan terlalu cepat dalam melakukan PHK," ujar Lucy, dilansir dari CNBC, Selasa (3/11/2026).

Sejumlah perusahaan besar, seperti Ford dan Amazon, menjadi contoh perusahaan yang mulai mengubah strategi setelah melakukan PHK terkait penggunaan AI dalam setahun terakhir. Laporan Orgvue pada Maret 2026 menemukan bahwa sebanyak 32% organisasi yang sebelumnya memberhentikan karyawan dengan alasan penerapan AI justru harus kembali merekrut tenaga kerja.

Profesor Praktik Manajemen di Harvard Business School, Joseph Fuller, mengatakan kesalahan perusahaan terletak pada anggapan bahwa penerapan AI dapat diperlakukan sama seperti penggunaan teknologi perangkat lunak lainnya.

Menurutnya, perusahaan cenderung menganggap penghematan anggaran melalui PHK sebagai cara untuk membiayai investasi teknologi baru.

“Dari sudut pandang perusahaan, untuk mendanai teknologi baru, kami harus menghemat anggaran. Salah satu cara yang selama ini kami lakukan adalah melalui PHK,” ujarnya.

Padahal, AI justru dapat memberikan manfaat lebih besar apabila dikombinasikan dengan kecerdasan kontekstual manusia, termasuk pemahaman terhadap latar belakang, proses bisnis, dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.

“Semakin banyak pemahaman seseorang terhadap proses bisnis yang penting, semakin besar pula nilai yang dapat diperoleh dari penggunaan AI,” kata Fuller.

Senada dengan hal tersebut, Lucy Beaumont menegaskan bahwa AI tidak sepenuhnya mampu menggantikan peran manusia, terutama dalam hal pemahaman bisnis, hubungan dengan pelanggan, pengambilan keputusan, empati, dan interaksi antarmanusia.

“AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan orang yang memahami bisnis, mengenal pelanggan, memiliki penilaian, mampu menunjukkan empati, serta membangun hubungan antarmanusia,” ujar Beaumont.

Sebagian besar karyawan bersedia untuk kembali setelah terdampak PHK. Hanya 6,6% karyawan AS yang mengatakan tak akan kembali dengan syarat apapun.

Beaumont mengungkap karyawan yang kembali akan lebih menuntut apa yang mereka mau dari perusahaan. Hampir setengah dari karyawan yang disurvei membutuhkan kenaikan gaji signifikan untuk kembali ke jabatannya, dan 43% menginginkan “jaminan tertulis” terkait ketahanan pekerjaan.

Sementara, 40% menuntut transparansi penuh mengenai bagaimana AI akan digunakan di posisi mereka sebelum kembali bekerja di perusahaan tersebut. Serta 30% pekerja mengatakan permintaan maaf atau pengakuan dari pemimpin adalah hal mutlak sebelum mereka kembali ke perusahaan.

Beaumont mengatakan karyawan paling membutuhkan kepastian dalam hal ini. Bahkan jika mereka kembali, perusahaan harus mengerti bahwa semangat kerja karyawan akan terpukul.

Dampak PHK secara fundamental mengubah kontrak psikologis karyawan dan perusahaan, dan kembali dipekerjakan tidak cukup untuk memperbaiki hubungan tersebut. “Anda (perusahaan) sudah merusak kepercayaan orang-orang ini,” kata Beaumont.

Alhasil, karyawan yang kembali mungkin tak akan memiliki level produktivitas dan keterlibatan yang sama dengan sebelum PHK. “Budaya itu sulit diubah, dan saat sudah memengaruhinya secara negatif, akan sulit untuk diperbaiki,” kata Beaumont.

Agar tetap relevan di pasar pekerjaan, karyawan memprioritaskan untuk membangun keterampilan. Mereka mengajari diri mereka untuk menggunakan alat AI (44%), membangun keterampilan spesifik industri yang tak bisa digantikan AI (42,6%), mengasah keterampilan interpersonal dan kepemimpinan (40%), serta mengasah kreativitas dan pemikiran strategis (38%).

"Akibat pertumbuhan AI yang pesat, keterampilan utama yang penting bagi karyawan adalah adaptabilitas," kata Fuller.

Dia mendorong karyawan untuk berlatih bekerja dengan AI secara rutin dan mencari peluang yang bisa diasah dengan teknologi tersebut. Karyawan juga harus merasa nyaman dengan perubahan.

Di masa mendatang, Fuller memprediksikan AI akan menimbulkan “kekacauan yang tak kunjung reda” di berbagai organisasi seiring mereka menyusun ketenagakerjaannya berdasarkan perkembangan AI.

Sementara, Beaumont merekomendasikan karyawan mengidentifikasi area di mana keterampilan khusus mereka dapat memiliki dampak besar.

“Para pemimpin sebaiknya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti, ‘Jenis peningkatan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan? Peluang baru apa saja yang tersedia bagi mereka? Jenis mobilitas internal apa yang saya buka berkat AI?’” ujarnya.