Kepentingan Memilih Berkesan Bahan Memilih Kejayaan Sesebuah Bisnes Berjaya Penilaian

Liputan6.com, Jakarta - Sekitar 25 juta penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun belum memiliki rekening bank. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui Program Satu Orang Satu Rekening.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyampaikan, angka tersebut menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat dewasa yang belum terjangkau layanan perbankan.

“Jumlah penduduk yang belum memiliki rekening usia di atas 17 tahun adalah sekitar 25 juta,” kata Anggito dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Anggito mengatakan LPS mendukung rencana pemerintah meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki rekening. Dukungan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama untuk menyelaraskan data serta kriteria calon penerima program.

“LPS mendukung pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya dalam penyelarasan data dan kriteria calon peserta program,” ujarnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp 1,28 triliun untuk membuka rekening bagi 25 juta warga berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga 4.

Program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus mendorong peningkatan inklusi keuangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Program Satu Orang Satu Rekening dapat mendorong tingkat inklusi keuangan Indonesia mendekati 99 persen. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 93 persen.

“Menindaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan Program Satu Orang Satu Rekening dan dengan Program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di Jakarta, Kamis (22/10).

Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah akan memberikan setoran awal sebesar Rp 50.000 pada setiap rekening yang dibuka. Pemerintah juga menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra penyalur.

Airlangga menjelaskan, kedua bank tersebut akan membantu menyiapkan data calon penerima. Data yang digunakan bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta data LPS.

Airlangga menegaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembukaan rekening baru. Pemerintah juga ingin mendorong pemanfaatan rekening untuk penyaluran bantuan dan mendukung kegiatan produktif masyarakat.

“Ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan, dan kegiatan produktif. Jadi bukan soal hanya pembukaan rekening. Nah peningkatan inklusi juga dimulai sejak dini,” katanya pula.

Selain menyasar masyarakat dewasa, pemerintah juga mendorong pengenalan layanan keuangan sejak usia sekolah melalui Program Rekening Pelajar.

Program yang telah berjalan tersebut tercatat diikuti oleh 59,18 juta pelajar, dengan total dana tabungan mencapai Rp 27 triliun.

Keberadaan Program Rekening Pelajar menjadi salah satu upaya pemerintah memperkenalkan kebiasaan menabung dan akses layanan perbankan sejak dini. Sementara itu, Program Satu Orang Satu Rekening diarahkan untuk menjangkau masyarakat dewasa yang hingga kini belum memiliki rekening bank.

Melalui kedua program tersebut, pemerintah berupaya memperluas kepemilikan rekening sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat.