5 Teknik Sederhana Gambar Memaksa Selection Bagaimana Agar Sekitar Benar Sharpness

Liputan6.com, Jakarta - Irjen Eko Hadi Santoso menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Dia ditetapkan tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan Eko Hadi bersama Listyo dan Ahrie Sonta memerintahkan penyadapan terhadap Prabowo sejak 2025 hingga 2026. Penyadapan itu melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Selain Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha ikut disadap.

"Berdasarkan hasil penyidikan secara Scientific Crime Investigation dan proses manage, proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu Saudara SU," kata Asep dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Sebelum penyadapan, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa terkait proses penegakan hukum, seperti penyelidikan atau penyidikan.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep.

Penghapusan file tersebut diduga untuk menghilangkan jejak. Petugas yang mengetahui proses penyadapan tersebut melapor ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026.

Setelah mendapatkan laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebanyak 10 saksi dan tiga saksi ahli diperiksa. Polisi juga menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti. Kini Eko Hadi bersama Listyo dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mabes Polri.

Eko Hadi merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki jejak panjang di bidang reserse. Dia menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara sebelum lulus dari Akademi Kepolisian pada 1999.

Dia pernah menjabat Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 2018, dia dipercaya menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dua tahun kemudian, dia bertugas sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sebelum memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko menjabat sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II di Divisi TIK Polri. Dia ditunjuk sebagai Dirtipidnarkoba pada Maret 2025.

Selama Eko Hadi memimpin direktorat tersebut, jajarannya mengungkap sejumlah kasus narkoba berskala besar. Pada April 2025, Bareskrim menyita 192 kilogram sabu dari jaringan Malaysia–Indonesia di Aceh.

Sebulan kemudian, polisi menggagalkan peredaran 99 kilogram sabu di Langsa. Pada Juni 2025, penyidik juga membongkar ladang ganja seluas 25 hektare di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Direktorat tersebut juga menangani perkara yang melibatkan aparat. Pada Februari 2026, Bareskrim menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba.

Pada Agustus 2026, Eko Hadi dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri. Menariknya, baru dua bulan menjabat, dia kemudian ditempatkan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.