Peraturan Menteri Tangan Peraturan Sistem Peraturan Menteri Pelanggan Kepuasan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menanggung pajak penghasilan atas bunga atau imbalan surat berharga negara (SBN) dalam valuta asing yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana domestik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara Dalam Valuta Asing yang Diterbitkan oleh Pemerintah di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 itu ditetapkan di Jakarta pada 30 Juli 2026 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. PMK tersebut berlaku efektif pada 24 Agustus 2026.

Demikian dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara dalam Valuta Asing yang Diterbitkan oleh Pemerintah di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2026, Kamis, (3/9/2026).

PMK itu terbit menimbang dalam rangka pendalaman pasar keuangan nasional, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara dalam valuta asing, baik surat utang negara negara dalam valuta asing maupun surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik.

Selain itu, dengan ada penyesuaian kebijakan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan atau pengolahan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam, terdapat tambahan instrument penempatan devisa hasil ekspor berupa surat utang negara, dan atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing.

Bunyi pertimbangan PMK Nomor 59 Tahun 2026 itu juga menyebutkan untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menempatkan dana pada surat berharga negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik, diperlukan perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan.

Selain itu, bunyi pertimbangan menyebutkan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atas Imbalan Surat Berharga Negara dalam Valuta Asing yang Diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana domestik Tahun Anggaran 2026.

"Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana domestik ditanggung pemerintah,"demikian disebutkan dalam pasal 2 ayat 1.

Ayat 2 menyebutkan surat berharga negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu antara lain Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Lalu ayat 3 berbunyi penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk diskonto surat berharga negara dalam valuta asing yang timbul pada penerbitan pasar perdana domestik.

Sedangkan dalam ayat 4 disebutkan kalau penerbitan di pasar perdana domestik merupakan kegiatan penawaran dan penjualan surat berharga negara dalam valuta asing untuk pertama di dalam wilayah Indonesia.

“Pajak penghasilan ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk masa pajak Juni 2026 sampai dengan Desember 2026,” demikian bunyi ayat 5.

Pasal 3 disebutkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana domestik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.