Mengintegrasikan Mbi8win Kepentingan Pilihan Melalui Keputusan Untuk Sesuai Sering Pelabur

Liputan6.com, Islamabad -Pakistan memperluas kerja sama pertahanannya dengan sejumlah negara, termasuk Turki hingga Qatar. Namun, langkah tersebut dinilai menghadapi tantangan berupa rivalitas geopolitik di Timur Tengah, perbedaan kepentingan antarnegara mitra, serta keterbatasan ekonomi dan industri pertahanan Pakistan.

Pada 21 Oktober, Pakistan bersama Turki, Qatar, dan Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Badr di Doha. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat kerja sama produksi militer, teknologi, pelatihan, serta pengembangan industri pertahanan.

Kesepakatan tersebut menyusul penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah pada Agustus yang melibatkan Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Perjanjian Makkah memiliki cakupan lebih ambisius karena membangun kerangka bantuan militer bersama bagi negara-negara anggotanya.

Di atas kertas, kedua kesepakatan itu menempatkan Pakistan di tengah jaringan kerja sama pertahanan negara-negara mayoritas Muslim, yang membentang dari kawasan Mediterania hingga Asia Tenggara, dikutip dari laman Times of Israel.

Namun, perluasan kerja sama tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan Pakistan memenuhi komitmen militernya, terutama di tengah persaingan kepentingan negara-negara mitra.

Persaingan Arab Saudi dan Qatar

Salah satu tantangan utama Pakistan adalah menjaga keseimbangan hubungan dengan Arab Saudi dan Qatar. Kedua negara Teluk tersebut memiliki sejarah persaingan strategis, termasuk perbedaan pandangan mengenai gerakan politik Islam, hubungan dengan Iran, dan peran Ikhwanul Muslimin di kawasan.

Pada 2017, Arab Saudi bersama sejumlah sekutunya memberlakukan blokade terhadap Qatar. Hubungan diplomatik kedua negara baru dipulihkan melalui rekonsiliasi Al-Ula pada 2021. Meski demikian, perbedaan mendasar dalam kebijakan luar negeri keduanya belum sepenuhnya hilang.

Dalam situasi tersebut, Pakistan berupaya memperkuat hubungan pertahanan dengan Qatar melalui MoU Badr, sekaligus mempertahankan posisinya dalam kerja sama pertahanan bersama Arab Saudi.

Kehadiran Turki dalam kedua kesepakatan berpotensi menjadi penghubung antara kedua negara Teluk itu. Namun, Ankara juga memiliki kepentingan regional dan industri pertahanan sendiri, termasuk hubungan militer yang erat dengan Qatar.

Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah sendiri masih perlu membuktikan efektivitasnya dalam praktik. Implementasi kesepakatan tersebut membutuhkan mekanisme operasional yang jelas, koordinasi militer, serta kesediaan negara anggota untuk memberikan bantuan ketika dibutuhkan.

Dengan demikian, banyaknya kesepakatan pertahanan belum tentu secara otomatis menghasilkan daya tangkal militer yang lebih kuat.

Selain persaingan geopolitik, perbedaan latar belakang politik dan ideologi negara-negara peserta juga menjadi perhatian.

Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdoğan memiliki hubungan panjang dengan sejumlah gerakan yang dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin. Sementara itu, Qatar mempertahankan hubungan dengan Hamas dan pernah menjadi tuan rumah bagi kepemimpinan politik kelompok tersebut. Doha menyatakan hubungan itu diperlukan untuk mendukung mediasi dan upaya kemanusiaan, termasuk terkait Gaza.

Pakistan juga memiliki sejarah panjang dalam menghadapi militansi Islam dan penggunaan kelompok nonnegara dalam kebijakan regional, terutama di Afghanistan dan Kashmir.

Meski latar belakang tersebut tidak membuktikan bahwa kerja sama Badr memiliki tujuan ekstremis, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan militer dan intelijen antarnegara akan dikembangkan.

Indonesia memiliki pendekatan yang relatif pragmatis dalam diplomasi pertahanan. Kebijakan tersebut dipengaruhi tradisi politik luar negeri bebas aktif, kebutuhan keamanan maritim, serta ambisi untuk membangun kemandirian teknologi.

Karena itu, partisipasi Indonesia dalam kesepakatan Badr tidak serta-merta berarti dukungan terhadap seluruh kepentingan politik negara peserta lainnya.

Tantangan utamanya adalah memastikan kerja sama industri dan teknologi pertahanan tidak berkembang menjadi penyelarasan politik yang justru memperbesar ketegangan regional.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kemampuan Pakistan membiayai dan menjalankan berbagai komitmen pertahanannya.

Islamabad berupaya memperkuat hubungan militer dengan Arab Saudi, menjalin kerja sama industri pertahanan dengan Turki, memperluas hubungan keamanan dengan Qatar, serta membangun kemitraan teknologi dengan Indonesia.

Pada saat yang sama, Pakistan masih menghadapi keterbatasan fiskal, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, dan persoalan keamanan di perbatasannya dengan Afghanistan serta India.

Kondisi tersebut membatasi kemampuan Pakistan untuk memproyeksikan kekuatan militer dan membiayai program pertahanan multinasional berskala besar.

Meski demikian, kesepakatan Badr memiliki peluang ekonomi. Turki mempunyai industri pertahanan yang berkembang pesat, Qatar memiliki sumber daya keuangan, sedangkan Indonesia menawarkan pasar besar dan potensi manufaktur. Pakistan sendiri memiliki pengalaman dalam produksi militer, termasuk sektor kedirgantaraan, kendaraan lapis baja, dan pembangunan kapal.

Kerja sama produksi bersama dan transfer teknologi berpotensi memperluas kemampuan industri serta membuka pasar ekspor bagi negara-negara peserta.

Namun, kemampuan bekerja sama dalam industri pertahanan tidak otomatis menjadikan Pakistan sebagai penjamin keamanan yang mampu beroperasi di berbagai kawasan. Tanpa investasi industri yang signifikan dan pendapatan ekspor yang berkelanjutan, Pakistan berisiko menanggung kewajiban strategis yang lebih besar daripada manfaat ekonominya.

Pakistan juga perlu memperhitungkan hubungannya dengan China, yang selama ini menjadi mitra pertahanan strategis utama Islamabad.

Kerja sama militer dan industri pertahanan kedua negara telah berkembang jauh lebih dalam dibandingkan kerangka kerja sama multilateral yang baru dibentuk Pakistan.

Sementara itu, Turki merupakan anggota NATO dan memiliki sistem serta kepentingan industri pertahanan sendiri. Keterlibatan Ankara yang semakin besar dalam ekosistem pertahanan Pakistan dapat memunculkan persoalan terkait kompatibilitas teknologi, hak kekayaan intelektual, rantai pasok, dan pengelolaan sistem militer sensitif.

Pakistan pun harus menjaga keseimbangan kepentingan China, Turki, dan negara-negara Teluk agar perluasan kemitraan tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan strategisnya.

Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi pertahanan Pakistan tidak cukup diukur dari jumlah perjanjian yang ditandatangani. Keberhasilan itu bergantung pada kemampuan negara-negara peserta menyelaraskan kepentingan, membangun mekanisme operasional yang kredibel, serta memenuhi komitmen yang telah disepakati.

MoU Badr berpotensi menghasilkan proyek industri pertahanan yang bermanfaat, sementara Perjanjian Makkah dapat berkembang menjadi mekanisme keamanan kolektif yang efektif. Namun, keduanya masih perlu membuktikan hasil nyata.

Bagi Pakistan, tantangan terbesarnya adalah memastikan perluasan jaringan aliansi benar-benar memperkuat keamanan nasional, bukan justru menyeret negara itu ke dalam persaingan geopolitik negara-negara mitranya.

Untuk saat ini, Pakistan telah memperluas jangkauan diplomasi pertahanannya. Namun, efektivitas dan manfaat nyata dari berbagai kesepakatan tersebut masih harus dibuktikan.