Underground Discoveries Timeless Mix Hilang Power Of Haircut March Ever Video

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan tindakan serius dan mengarah pada makar.

Dia menilai perbuatan Listyo tidak dapat ditoleransi karena membahayakan keselamatan Kepala Negara. Syahganda menekankan bahwa pemerintah akan melawan segala tindakan yang mengarah pada perbuatan makar.

"Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi, karena hal itu sudah mengarah ke tindakan makar. Kita harus melawan segala bentuk makar," kata Syahganda dikutip dari siaran pers, Sabtu (7/11/2026).

Dia menuturkan bahwa Presiden merupakan simbol negara sekaligus representasi kedaulatan bangsa yang wajib dijaga dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengkhianatan yang dilakukan pejabat negara terhadap Presiden perlu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan menindak setiap perbuatan semacam itu melalui penegakan hukum secara tegas.

"Setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif, transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," jelas Syahganda.

Syahganda juga mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta keutuhan bangsa.

"Jangan biarkan ambisi-ambisi kekuasaan membuat kita mentolerir politik busuk, tanpa moral dan bisa memecah-belah persatuan kita," jelas Syahganda.

"Saya mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan keutuhan bangsa," sambung dia.

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Ahrie Sonta (AS), dan Irjen Eko Hadi (EH).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengatakan, praktik penyadapan tersebut berlangsung di lingkungan Polri.

"Di lingkungan Polri," jawab Suhermanto kepada wartawan di Gedung Divisi Humas Polri, Kamis (5/11/2026).

Suhermanto juga mengatakan bahwa penyidik telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk ahli informasi dan transaksi elektronik serta ahli pidana. Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah personel kepolisian.

"Untuk saksi, tentu saja ada beberapa saksi dari anggota Polri dan ahli," tuturnya.

Atas perbuatan ilegal tersebut, para tersangka kini dijerat dengan sejumlah pasal berlapis yang membawa ancaman hukuman berat, antara lain:

Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terkait tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait tindakan sengaja tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.

Pihak Bareskrim menegaskan akan terus mendalami motif di balik penyadapan tersebut dan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat guna menjaga keamanan siber serta kerahasiaan komunikasi para pejabat dan lembaga negara.