Memahami Jenis Sejarah Pengambilan Setiap Hubungan Terdapat Penuh

Liputan6.com, Jakarta - Industri plastik di Indonesia tengah mengalami kesulitan pasokanbahan baku imbas perangAmerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Kebutuhan bahan baku meningkat sedangkan distribusinya tertahan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan, ketegangan di Timur Tengah yang berujung penutupan Selat Hormuz langsung berdampak ke Industri Tanah Air. 

Tekanan biaya, risiko keterlambatan pasokan, hingga fluktuasi harga membuat pelaku industri kini berada dalam fase bertahan. “Jadi kita nyebutnya sekarang adalah survival mode,” kata Fajar dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Ditutupnya Selat Hormuz mengharuskan pengusaha mencari sumber bahan baku lain, termasuk ke Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika. Hanya saja, mengambil nafta, sebagai bahan baku plastik dari wilayah tersebut meningkatkan biaya distribusi dan waktu pengirimannya.

"Kalau kiriman nafta dari Middle East (Timur Tengah) ke Indonesia itu hanya 10 sampai 15 hari. Kemudian kalau dari luar itu paling cepat 50 hari,” ujarnya.

Pada saat yang sama, kebutuhan nafta untuk bahan baku biji plastik RI meningkat imbas ekspansi kapasitas produksi industri. “Kalau dari industri petrokimia, tahun 2024 catatannya memang sekitar 2,7 juta ton per tahun. Tapi di tahun 2025, karena ada pabrik baru, kebutuhan nafta kita itu sebenarnya sudah 4,5 juta ton,” jelasnya.

Cari Bahan Baku Alternatif

Fajar mengatakan, pelaku industri turut mencari alternatif bahan baku lain di tengah tersendatnya pasokan nafta. Ada kondensat dan liquified petroleum gas (LPG) yang bisa jadi pilihan

"Sekarang kita sudah bisa mencari alternatif bahan baku pengganti nafta, yaitu yang pertama adalah kondensat. Kemudian yang kedua adalah LPG,” ucapnya.

LPG meski dinilai memiliki potensi besar sebagai substitusi, kata Fajar, implementasinya masih terkendala regulasi, terutama terkait bea masuk. Pelaku industri pun mendorong adanya penyesuaian kebijakan agar alternatif ini dapat dimanfaatkan secara lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Industri makanan dalam negeri menghadapi tekanan serius akibat kelangkaan bahan baku kemasan yang dipicu disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini tak lepas dari ketidakpastian geopolitik yang berdampak pada distribusi bahan berbasis minyak bumi, komponen utama dalam produksi kemasan.

Direktur PT Mega Global Food Industry, Richard Cahadi, mengatakan bahwa situasi geopolitik saat ini menciptakan tantangan ganda bagi pelaku usaha, mulai dari ketidakpastian hingga keterbatasan pasokan bahan baku.

Kelangkaan bahan kemasan menjadi persoalan krusial karena berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan produksi. Tanpa kemasan, produk yang telah dihasilkan tidak dapat dipasarkan, sehingga menghambat seluruh rantai bisnis.

"Sekarang rekan-rekan media pasti semua tahu bahwa kita dihadapkan dengan kelangkaan bahan kemas. Bahan bakunya dari plastik minyak bumi. Yang di mana rantai pasoknya memang terdisrupsi,” ujar Richard dalam acara Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Gresik, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan memprioritaskan pengamanan pasokan bahan kemasan, termasuk dengan memastikan ketersediaan dana di tengah perubahan skema pembayaran dari pemasok yang kini cenderung meminta pembayaran di muka. 

Kesiapan ini juga didukung kolaborasi bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

"Karena dengan kelangkaan ini semua supplier minta bayar di depan. Karena kalau kita enggak disupport LPEI dan DJPPR kita pasti akan kesulitan cashflow untuk beli bahan baku dulu begitu,” kata Richard.