Menggunakan Data Pasaran Menerokai Kecerdasan Hubungan Pelanggan Yang Latihan Siber Pilihan

Liputan6.com, Tel Aviv - Presiden Israel Isaac Herzog menunjuk pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilihan umum tidak menghasilkan aliansi politik yang menguasai mayoritas kursi di parlemen Israel, Knesset.

Dikutip dari Al Jazeera, Senin (9/11/2026), Eisenkot, mantan Kepala Staf Militer Israel, diberi waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan koalisi. Tenggat tersebut dapat diperpanjang selama 14 hari jika diperlukan.

Jika Eisenkot gagal, Herzog akan memberikan kesempatan kepada tokoh lain, yang kemungkinan besar adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk membentuk pemerintahan. Apabila upaya tersebut juga tidak berhasil, Israel harus menggelar pemilihan umum baru.

Dukungan partai-partai yang mewakili warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel diperkirakan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembentukan pemerintahan. Namun, dukungan tersebut kemungkinan disertai tuntutan agar pemerintah mengambil langkah nyata untuk mengatasi gelombang kejahatan kekerasan yang melanda komunitas Palestina di Israel.

Mereka juga menginginkan penghentian gelombang serangan kekerasan oleh para pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. Serangan tersebut disebut berlangsung dengan dorongan aktif dari mitra-mitra Netanyahu di pemerintahan, terutama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang berasal dari kelompok sayap kanan jauh.

Meski demikian, anggota Knesset dari Partai Hadash sayap kiri sekaligus anggota Joint List yang dipimpin warga Palestina, Aida Touma-Sliman, menilai perkembangan beberapa hari terakhir menunjukkan Eisenkot tidak ingin bergantung pada dukungan pemilih Palestina.

"Dia tampaknya jauh lebih bersedia berkompromi dengan partai-partai agama ultra-Ortodoks, khususnya terkait undang-undang wajib militer, daripada mengambil risiko dianggap bergantung pada dukungan Arab," kata Touma-Sliman.

Reputasi Israel di AS Jadi Pekerjaan Rumah

Salah satu persoalan utama yang harus dihadapi pemimpin Israel berikutnya adalah memperbaiki posisi negara tersebut di mata Amerika Serikat.

Reputasi Israel di kalangan masyarakat Amerika Serikat dilaporkan merosot ke titik terendah sepanjang sejarah akibat perang di Gaza yang disebut sebagai genosida serta perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Netanyahu dituduh telah meyakinkan Presiden AS Donald Trump untuk memulai perang tersebut.

Menjelang pemilihan paruh waktu AS yang berakhir dengan kekalahan besar bagi Partai Republik, Trump mengumumkan penghentian paket bantuan militer tahunan senilai USD 3,8 miliar untuk Israel.

Terlepas dari pengumuman tersebut, Partai Republik mengalami kekalahan bersejarah. Sejumlah pejabat senior, termasuk Wakil Presiden JD Vance, menyalahkan perang melawan Iran atas hasil pemilu tersebut.

Peneliti senior Carnegie Endowment, Aaron David Miller, mengakui reputasi Israel di Amerika Serikat sedang berada pada titik terendah. Menurutnya, Eisenkot harus menghadapi tantangan tersebut, meskipun ia dikenal tidak nyaman tampil di hadapan publik dan enggan berbicara dalam bahasa Inggris.

"Persepsi terhadap Israel sudah cukup mengakar. Pada dasarnya, masyarakat telah menyaksikan kawasan tersebut melalui dua sudut pandang sejak 2023. Di satu sisi, terdapat kehancuran akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sementara di sisi lain terlihat kematian dan kehancuran yang ditimbulkan Israel sebagai respons," kata Miller kepada Al Jazeera.

"Di mata banyak orang, Israel bukan lagi David, melainkan Goliath. Eisenkot mungkin akan menghadapi lanskap politik AS paling sulit yang harus dihadapi seorang perdana menteri Israel," tambahnya.

Untuk saat ini, Eisenkot mendapat dukungan mayoritas warga Israel, terutama karena sosoknya dinilai berbeda dari Netanyahu.

Berbeda dengan Netanyahu yang berasal dari keluarga Yahudi Ashkenazi terpandang dan memiliki citra publik yang terbangun rapi, Eisenkot dinilai merepresentasikan sosok yang lebih dekat dengan masyarakat Israel.

Ia lahir di Tiberias dari orang tua yang berasal dari Marrakesh dan Casablanca. Eisenkot kemudian tumbuh di kota pelabuhan Eilat di wilayah selatan Israel sebelum bergabung dengan militer pada usia 18 tahun. Kariernya terus menanjak hingga mencapai posisi Kepala Staf Militer.

Setelah berkarier di militer, Eisenkot mengikuti jejak sejumlah mantan perwira tinggi Israel yang terjun ke dunia politik. Ia kemudian bergabung dengan pemerintahan persatuan nasional yang dibentuk Netanyahu setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Baik pendukung maupun lawannya menggambarkan Eisenkot sebagai sosok yang baik dan bersahaja, tetapi kurang memperhatikan penampilan.

Penampilannya yang terlihat lelah mencerminkan, setidaknya bagi sebagian pemilih, hubungan personalnya dengan serangan 7 Oktober dan perang Israel di Gaza.

Putranya, Gal, tewas di Jabalia, Gaza utara, pada Desember 2023 ketika mengikuti perang. Sehari kemudian, keponakannya, Maor, juga tewas.

Pada November 2024, keponakannya yang lain, Yogev Pazy, turut tewas di Gaza.

Kehilangan anggota keluarga tersebut membentuk citra Eisenkot yang berbeda dari keluarga Netanyahu. Gaya hidup keluarga Netanyahu yang relatif glamor dinilai jauh dari kondisi masyarakat Israel saat ini.

Peneliti senior Chatham House, Yossi Mekelberg, menggambarkan Eisenkot sebagai sosok dengan pembawaan militer yang kuat, stabil, dan tidak mudah ditebak.

"Menurut saya, dia menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan Israel saat ini, yaitu rasa normalitas dan pemahaman bahwa ada aturan yang berlaku sama bagi semua orang, termasuk pemerintah," kata Mekelberg.

Meski dipandang sebagai alternatif Netanyahu, kehadiran Eisenkot diperkirakan tidak serta-merta membawa perubahan bagi warga Palestina.

Eisenkot merupakan arsitek Doktrin Dahiyeh, sebuah strategi militer yang mendorong penggunaan kekuatan tidak proporsional dan penghancuran secara luas terhadap komunitas sipil yang melawan pasukan Israel.

Karena itu, belum jelas apakah pengangkatannya sebagai perdana menteri akan mengubah kesenjangan hak yang besar antara warga Yahudi dan warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel.

Eisenkot dilaporkan pernah mengungkapkan ketidaksenangannya ketika harus duduk bersama tokoh-tokoh sayap kanan jauh seperti Ben-Gvir dan Smotrich selama delapan bulan menjabat dalam pemerintahan persatuan nasional.

Meski demikian, ia juga pernah mengawasi kebijakan keras terhadap warga Palestina serta masyarakat Arab di negara-negara tetangga Israel.

Saat menjabat sebagai Kepala Staf Militer, Eisenkot mengawasi operasi militer terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ia juga mengawasi serangan udara berskala besar terhadap target-target Iran serta persenjataan kelompok pemberontak di Suriah.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sekitar 650 warga Palestina tewas akibat tindakan pasukan Israel atau insiden terkait konflik selama periode 2015 hingga 2018, yang sebagian bertepatan dengan masa kepemimpinan Eisenkot.

Jumlah tersebut mencakup 295 orang yang tewas sepanjang 2018. Di antaranya, 189 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka dalam aksi protes Great March of Return di Gaza. Sebanyak 35 korban tewas merupakan anak-anak.

Sebuah komisi PBB kemudian menyatakan terdapat dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa pasukan Israel di bawah komando Eisenkot telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Beberapa pelanggaran tersebut berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara itu, dalam perang Lebanon 2006, ketika Eisenkot disebut merancang Doktrin Dahiyeh, Israel menewaskan 1.109 orang. Sekitar 860 di antaranya merupakan warga sipil.

Tidak tersedia angka pasti mengenai jumlah orang yang tewas akibat penerapan taktik Eisenkot tersebut dalam berbagai operasi militer pada tahun-tahun berikutnya.