Sistem Maklumat Guna Pppk Home Hustla We Would 2022 Ipdn

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih mematangkan skema penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU). Proses penetapan anggaran dan regulasi program bantuan bagi pekerja tersebut kini berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berkoordinasi dan menunggu perkembangan final dari Kemenkeu sebelum mengumumkan detail pelaksanaan BSU kepada publik.

“Masih disiapkan, nanti akan kami kabarkan lebih lanjut,” ujar Yassierli di sela-sela konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Yassierli menjelaskan, Kemenaker juga tengah bersiap melakukan pemutakhiran serta Pembersihan data (cleansing) calon penerima BSU. Langkah ini ditempuh dengan memadankan basis data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

“Sejauh ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan. Nanti data penerima dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing terlebih dahulu,” tegas Yassierli.

Mengenai tanggal pasti pencairan, Yassierli memaparkan bahwa pihaknya masih menunggu linimasa resmi dari Kemenkeu sebelum menyosialisasikan jadwal penyaluran BSU kepada seluruh pekerja di tanah air.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 senilai Rp 900.000 tidak diperuntukkan bagi seluruh lapisan pekerja. Terdapat sejumlah kelompok pekerja yang secara resmi dikecualikan dari daftar penerima subsidi gaji tersebut.

Penyaluran BSU 2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pemerintah secara tegas menutup pintu bagi pekerja yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, serta anggota Polri aktif. Ketiga kelompok profesi tersebut dipastikan tidak berhak mengantongi BSU 2026.

Selain itu, guna menghindari penumpukan bantuan sosial, penyaluran BSU diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa pembatasan ini dilakukan agar alokasi anggaran tepat sasaran.

“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers, Minggu (8/11/2026).

Bagi pekerja di luar kelompok yang dikecualikan, terdapat sejumlah kriteria ketat yang wajib dipenuhi. Calon penerima BSU 2026 harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026.

Dari sisi besaran pendapatan, penerima BSU dibatasi bagi pekerja yang mengantongi upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Acuan upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, terdapat pengecualian formula batas upah bagi pekerja yang mengabdi di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta.