Perkhidmatan Terbaik Di Antara Fungsi Aplikasi Mudah Alih Pejabat Pun

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) terhadap Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN) digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri hari ini, Selasa (10/11/2026).

Hal tersebut dibenarkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Ahrie Sonta merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri," kata Johnny kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Johnny belum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang etik tersebut, termasuk pihak yang bertindak sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum). Namun, dia menyebut sidang kode etik terhadap para terperiksa akan dilakukan secara bertahap.

"Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS (Ahrie Sonta)," jelasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri atas Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) undang-undang yang sama serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menyeret empat jenderal polisi. Bareskrim Polri telah menetapkan mereka sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Ahrie Sonta yang menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Bareskrim mengungkapkan awal mula terbongkarnya dugaan penyadapan nomor ponsel Prabowo. Dia menyebut, seorang petugas yang mengetahui peristiwa tersebut membuat laporan.

"Pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," ungkap Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Selain Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha ikut disadap.

Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa terkait proses penegakan hukum, seperti penyelidikan atau penyidikan.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep.

Penghapusan file tersebut diduga untuk menghilangkan jejak. Setelah mendapatkan laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebanyak 10 saksi dan tiga saksi ahli diperiksa. Polisi juga menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.