Menyesuaikan Test Litar Pendidikan Mengintegrasikan Teknologi Dapat Memainkan Membina Matlamat

Liputan6.com, Jakarta - Karier Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang cemerlang seketika meredup usai terseret kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie bersama 3 bintang Polri lainnya diduga mengakses perangkat teknologi untuk menyadap Prabowo sejak 2025.

Kini karier Ahrie Sonta berada di titik balik. Perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 itu dipecat dari kepolisian setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Persidangan digelar sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.

Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie dalam sidang yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan, majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela.

“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Sebelum terseret perkara tersebut, nama Ahrie dikenal sebagai salah satu perwira Polri dengan perjalanan karier yang menonjol.

Ia bahkan menjadi satu-satunya lulusan Akpol 2002 yang telah menyandang pangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sementara sejumlah perwira dari angkatan di atasnya masih berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Ahrie merupakan pria kelahiran Bandung pada 1981. Setelah lulus dari Akpol pada 2002, dia meniti karier di kepolisian dan banyak berkecimpung dalam bidang reserse.

Penugasannya mencakup sejumlah posisi strategis, antara lain di Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.

Di bidang reserse, Ahrie pernah bertugas sebagai penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Saat menjabat sebagai Kepala Unit di Subdirektorat 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada 2018, ia terlibat dalam pengungkapan peredaran narkotika seberat 100 kilogram dalam kurun waktu dua bulan.

Ia juga terlibat dalam pembongkaran sindikat narkotika asal Taiwan di Perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan. Dalam pengungkapan tersebut, aparat menyita barang bukti narkotika dengan berat mencapai 1,6 ton.

Selain penanganan kasus narkotika, Ahrie pernah terlibat dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua. Ia juga menjadi bagian dari tim yang menjemput buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia bersama Listyo Sigit Prabowo ketika masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Kariernya semakin dikenal ketika dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kedekatan tugas tersebut kemudian mengantarkannya menjadi salah satu dari empat ajudan Presiden Prabowo Subianto pada 2024.

Pada Oktober 2025, Ahrie menjabat sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Propam Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Pangkatnya kemudian meningkat menjadi Inspektur Jenderal.

Puncak penugasan strategisnya terjadi pada 2 Oktober 2026. Ahrie ditunjuk sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri melalui surat telegram Kapolri.

Namun, jabatan tersebut hanya diembannya sekitar satu bulan sebelum namanya terseret perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Dalam perkara tersebut, Ahrie ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Penyidik menduga terjadi penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lain.

Dugaan pelanggaran etik yang diperiksa terhadap Ahrie berkaitan dengan tindakannya saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dia diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan, serta Pasal 8 huruf c angka 1 terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.

Selain itu, AS juga disangkakan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b terkait etika kelembagaan.

Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan permohonan banding. Pengajuan banding tersebut nantinya akan diperiksa melalui mekanisme yang ada oleh Komisi pada tingkat banding.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny.