Kaunseling Dan Pengurusan Credit Kirim Surat The World Kerja Sukan Jangan

Liputan6.com, Jakarta -Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, mengumumkan pengunduran dirinya dari Gedung Putih pada pekan lalu. Ia akan kembali bekerja di sektor swasta. Hingga 18 Oktober, belum ada nama pengganti yang diumumkan sehingga posisi tersebut masih kosong di tengah penyusunan kebijakan aset digital Amerika Serikat (AS).

Dikutip dari CoinMarketCap, Senin (19/10/2026), Witt menduduki posisi tersebut setelah sebelumnya menjadi wakil Bo Hines, direktur eksekutif pertama dewan tersebut. Ia berperan penting dalam negosiasi pemerintah terkait Digital Asset Market CLARITY Act, rancangan undang-undang yang bertujuan membentuk kerangka regulasi federal untuk pasar mata uang kripto.

Dalam unggahan terbaru di platform X, Witt menyampaikan terima kasih kepada anggota parlemen dan pimpinan lembaga pemerintah yang telah bekerja sama dalam proses legislasi. Ia mengonfirmasi akan beralih ke sektor swasta, tetapi tidak mengungkapkan posisi barunya.

Meski sejak Juli harus membagi waktu dengan tugasnya di Garda Nasional Georgia, Witt tetap terlibat dalam pembahasan undang-undang mengenai struktur pasar kripto.

Kepergiannya menyusul pengunduran diri Bo Hines dan Harry Jung, dua tokoh yang turut membangun kebijakan aset digital pemerintah. Hines sebelumnya berkontribusi dalam penyusunan GENIUS Act, yang berfokus pada standar operasional penerbit stablecoin.

Kekosongan posisi Witt menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan mengoordinasikan prioritas kebijakan aset digital Gedung Putih. Jabatan direktur eksekutif berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan presiden, regulator, dan anggota parlemen selama proses pembahasan aturan aset digital.

Peran koordinasi ini diperkirakan semakin penting seiring rencana Kongres membahas lebih banyak agenda terkait blockchain dan mata uang kripto dalam beberapa tahun mendatang.

Pada Januari 2025, perintah eksekutif Gedung Putih membentuk President’s Working Group on Digital Asset Markets. Kelompok kerja ini melibatkan pejabat Departemen Keuangan serta pimpinan dua regulator pasar federal utama, yakni Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Kelompok tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan serta menyusun rekomendasi perubahan regulasi dan perundang-undangan.

Setelah pemilihan paruh waktu mendatang, Kongres diperkirakan kembali membahas kebijakan aset digital. Regulasi pajak dan reformasi struktur pasar berpotensi menjadi fokus pada 2027, meskipun jadwal pembahasannya belum diumumkan.

Perubahan peta politik juga dapat memengaruhi proses legislasi. Jika Partai Demokrat menguasai DPR AS, pemerintah berpotensi menghadapi tantangan lebih besar untuk mendorong usulan kebijakan aset digitalnya.

Meski posisi penghubung kebijakan kripto Gedung Putih belum memiliki pengganti, proses penyusunan regulasi aset digital di tingkat federal tetap berjalan melalui sejumlah lembaga.

SEC dan CFTC masih terlibat dalam pembentukan kebijakan aset digital. Sementara itu, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dan Departemen Keuangan AS juga mengembangkan aturan pelengkap.

Namun, tanpa pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Witt, belum jelas siapa yang akan menjadi koordinator utama antara Kongres dan Gedung Putih dalam pembahasan kebijakan aset digital.

Peran tersebut penting untuk memastikan prioritas pemerintah dapat dikomunikasikan dan dinegosiasikan dengan anggota parlemen serta regulator terkait.

Pemerintah AS kini menghadapi kebutuhan untuk menentukan pengganti, melanjutkan komunikasi dengan Kongres, dan menjaga koordinasi antarlembaga keuangan. Hingga kini, Gedung Putih belum mengumumkan jadwal pengisian jabatan tersebut maupun mekanisme pemilihan penggantinya.

Kekosongan ini terjadi ketika agenda regulasi aset digital masih berkembang. Karena itu, penunjukan pejabat baru akan menjadi salah satu hal yang dicermati dalam kelanjutan koordinasi kebijakan kripto pemerintah AS.