Membaca Odds Strategi Pertaruhan Anda Memahami Odds Berguna Begitu Mereka

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Mantan Perdana Menteri MalaysiaNajib Razak dilarang mengikuti kegiatan politik, memberikan pernyataan kepada media, maupun tampil di media sosial selama menjalani sisa hukuman penjaranya sebagai tahanan rumah. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail dalam sidang parlemen pada Kamis (12/11/2026).

Larangan tersebut merupakan bagian dari sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi Najib setelah Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar memberikan pengampunan bersyarat pada September lalu. Pengampunan itu diberikan dengan ketentuan Najib harus membayar denda yang telah ditetapkan pengadilan.

Persyaratan lainnya mengatur tempat tinggal Najib, siapa saja yang boleh mengunjunginya, kapan ia diizinkan meninggalkan rumah, serta penggunaan telepon dan perangkat komunikasi.

Menjawab pertanyaan anggota parlemen, Saifuddin menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan membuat Najib langsung dikembalikan ke penjara.

Pelaksanaan tahanan rumah Najib sempat tertunda selama beberapa hari akibat ketidakpastian hukum mengenai penerapan keputusan pengampunan bersyarat.

Sebelumnya, Najib sempat keluar dari Penjara Kajang pada Jumat (6/11) setelah denda sebesar 50 juta ringgit Malaysia dibayarkan. Namun, hanya beberapa jam kemudian, ia kembali dibawa ke penjara setelah Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) meminta agar pelaksanaan tahanan rumahnya ditangguhkan sementara hingga persoalan hukumnya mendapat kejelasan.

Sehari kemudian, Sultan Ibrahim menegaskan bahwa keputusan pengampunan bersyarat tersebut sudah jelas, tegas, dan tidak mengandung ambiguitas. Ia memperingatkan bahwa setiap upaya mempertanyakan keputusan itu sama artinya dengan menentang titah raja.

Pada Selasa, Pengadilan Tinggi membatalkan perintah pembebasan sebelumnya dan menerbitkan perintah pembebasan bersyarat yang baru. Setelah itu, Najib dibawa ke kediamannya di Kuala Lumpur untuk mulai menjalani tahanan rumah.

Berdasarkan pengampunan bersyarat yang diberikan Sultan Ibrahim, Najib diizinkan menjalani sisa masa hukumannya di rumah hingga tanggal pembebasan yang telah dijadwalkan, yakni 23 Agustus 2028.

Dewan Pengampunan Malaysia menetapkan empat kategori pembatasan bagi Najib. Ketentuan itu mencakup tempat tinggal dan orang-orang yang boleh tinggal bersamanya, pergerakan dan kunjungan, penggunaan telepon serta perangkat komunikasi, hingga kewajiban mengikuti program rehabilitasi dan pembinaan.

Najib diwajibkan menjalani tahanan rumah di No. 11, Jalan Langgak Duta, dan tidak diperkenankan berpindah ke rumah, bangunan, atau lokasi lain. Ia dilarang meninggalkan kediamannya tanpa persetujuan tertulis. Meski demikian, Saifuddin mengatakan petugas penjara akan mengantarnya untuk menunaikan salat Jumat.

Hanya anggota keluarga Najib, termasuk istri, anak-anak, menantu, dan cucunya, yang diizinkan tinggal bersamanya. Sementara itu, siapa pun di luar anggota keluarga tersebut harus memperoleh izin tertulis apabila ingin menginap di kediamannya.

Najib sebelumnya mengajukan permohonan tertulis agar satu kediaman lain turut diizinkan menjadi lokasi tahanan rumah. Namun, menurut Saifuddin, permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan karena Dewan Pengampunan hanya menetapkan rumah di Jalan Langgak Duta sebagai lokasi yang diizinkan.

Pembatasan berlaku pula terhadap penggunaan alat komunikasi. Najib dilarang menggunakan telepon maupun perangkat telekomunikasi lain, kecuali perangkat yang telah terdaftar di Departemen Penjara Malaysia. Perangkat tersebut hanya boleh digunakan untuk memverifikasi keberadaannya di rumah serta memudahkan petugas penjara menghubunginya.

Selain itu, Najib tidak diperbolehkan dengan sengaja tampil dalam pemberitaan media maupun di platform media sosial. Ia dilarang memberikan pernyataan atau komentar kepada wartawan.

Larangan lainnya mencakup kehadiran dalam pertemuan sosial dan keikutsertaan dalam kegiatan politik. Di sisi lain, Najib diwajibkan mengikuti program rehabilitasi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari persyaratan tahanan rumahnya.

Saifuddin menjelaskan bahwa pembatasan tersebut berasal dari keputusan pengampunan bersyarat Dewan Pengampunan, yang kemudian dilengkapi dengan ketentuan pengawasan dan prosedur operasional dari Departemen Penjara Malaysia.

Departemen tersebut bertanggung jawab menjalankan seluruh ketentuan sekaligus memastikan Najib mematuhinya. Sementara itu, Komisioner Jenderal Penjara memiliki kewenangan menetapkan prosedur tambahan untuk keperluan pemantauan dan pengawasan.

Terkait pengawasan, Saifuddin mengatakan tiga petugas penjara akan ditempatkan di kediaman Najib dalam setiap giliran tugas. Dengan sistem tiga giliran tugas setiap hari, sebanyak sembilan petugas penjara ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan tahanan rumah tersebut.

Petugas kepolisian juga turut mengawasi kediaman Najib melalui penempatan personel di lokasi serta sejumlah mekanisme pemantauan lainnya.

Menurut Saifuddin, penugasan petugas penjara tersebut tidak memerlukan biaya tambahan karena personel yang dikerahkan berasal dari Penjara Kajang.

Ketika ditanya mengenai konsekuensi apabila Najib melanggar persyaratan tahanan rumah, Saifuddin menegaskan bahwa ketentuannya sudah sangat jelas.

Jika Najib melanggar ketentuan tersebut, status tahanan rumahnya akan dicabut dan ia segera dikembalikan ke Penjara Kajang atau penjara lain yang ditentukan oleh Komisioner Jenderal Penjara.

Saifuddin menambahkan, Kementerian Dalam Negeri Malaysia merumuskan ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan penerapannya dalam kasus tahanan rumah lain pada masa mendatang, bukan semata-mata untuk Najib.

Dalam kesempatan yang sama, Saifuddin juga mengonfirmasi bahwa pembayaran uang pensiun Najib telah dihentikan. Meski demikian, Najib masih menerima sejumlah fasilitas lain yang diberikan kepada mantan perdana menteri berdasarkan ketentuan konstitusi, surat edaran pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Najib menjalani hukuman di Penjara Kajang sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan (criminal breach of trust), dan pencucian uang yang melibatkan dana SRC International, bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yakni perusahaan dana investasi milik negara Malaysia.

Vonis tersebut dijatuhkan dalam persidangan pertama kasus korupsi Najib yang berkaitan dengan dana investasi negara itu.

Awalnya, Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 210 juta ringgit Malaysia. Namun, pada 2024, Dewan Pengampunan memangkas masa hukumannya menjadi enam tahun dan mengurangi dendanya menjadi 50 juta ringgit. Pengampunan bersyarat yang diberikan kemudian memungkinkan Najib menjalani sisa masa hukumannya sebagai tahanan rumah.

Meski demikian, pengampunan bersyarat tersebut hanya berlaku untuk hukuman Najib dalam kasus SRC International, bukan hukuman penjara 15 tahun yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara korupsi 1MDB yang terpisah. Najib saat ini masih mengajukan banding atas vonis tersebut.