Mengapa Odds Berjaya Penting Perubahan Odds Adalah Ditentukan Memahami Berfungsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan materi pemeriksaan terhadap Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules (HCL), terkait kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir dan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kantah BPN Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) tersebut mendalami dugaan penerimaan dana oleh Hercules dari pihak PT Summarecon Agung Tbk (PT SMC).

Menurut Budi, dalam proses pengurusan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor, PT Summarecon tidak hanya mengalokasikan dana untuk dugaan penyuapan pejabat pertanahan, tetapi juga menyiapkan anggaran operasional pengamanan lahan yang kemudian diberikan kepada Hercules.

"PT SMC ini tidak hanya menyiapkan uang untuk diberikan kepada Kepala Kantor Bogor dalam pengurusan HGB dan juga blokir, tapi juga PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada Saudara HCL ya, dalam hal untuk pengamanan lahan-lahan yang dikelola oleh PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor tersebut," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026) malam.

Budi menambahkan, Hercules yang merasa uang tersebut berpotensi berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK, berinisiatif mengembalikan dana tunai senilai Rp 800 juta tersebut ke penyidik untuk disita.

"Artinya apa yang dilakukan oleh Saudara HCL ini, baik dengan melakukan penyerahan sejumlah uang tersebut dan juga memenuhi panggilan penyidik pada hari ini, tentunya adalah membantu proses penyidikan yang sedang berjalan karena memang informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saudara HCL ini kemudian membantu penyidik untuk kemudian bisa mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya," jelas Budi.

Hercules diperiksa penyidik KPK selama lima jam pada Rabu kemarin. Pemeriksaan mulai pukul 10.22 hingga 15.35 WIB.

Dalam pemeriksaan, Hercules menjelaskan kepada penyidik soal asal-usul serta peruntukan uang senilai Rp 800 juta yang sudah diserahkan ke KPK.

"Tadi kita ada sampaikan dengan KPK terkait uang Rp 800 juta yang KPK minta untuk kita menjelaskan bahwa itu asal-usulnya dari mana, dan uang itu untuk apa? Itu yang perlu dipahami oleh negara. Dan uang itu dari siapa?" kata Hercules di Gedung Merah Putih KPK.

Hercules membeberkan bahwa uang Rp 800 juta tersebut berasal dari tim hukum PT Summarecon Agung Tbk. Dia menyebut uang itu mulanya diberikan untuk membantu operasional kegiatannya serta meminta bantuan mediasi atas sengketa lahan di Kabupaten Bogor.

"Ya, bahwa uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," ungkap Hercules.

"Dan untuk uang itu dan untuk juga meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon luasnya kurang lebih 65 hektar, yakni di Bogor, kabupaten," sambungnya.

Dia menambahkan, pihak Summarecon memintanya membantu menjembatani komunikasi antara tim hukum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dan tim hukum pihak ahli waris guna mencapai kesepakatan damai.

"Dan untuk itu mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu, mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi, inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu," tegas Hercules.