5 Tips Mengupgrade Firmware Yang Mudah Keselamatan Peranti Aksesori Peranti

Liputan6.com, Budapest -Presiden Hungaria Tamás Sulyok menyatakan akan mengakhiri masa jabatannya setelah menandatangani amendemen konstitusi yang disahkan oleh partai berkuasa Tisza pimpinan Perdana Menteri Péter Magyar.

Amendemen tersebut langsung mengakhiri masa jabatan Sulyok dengan alasan adanya “hilangnya kepercayaan masyarakat secara serius” terhadap presiden yang terpilih pada awal 2024 oleh anggota parlemen dari partai nasionalis Fidesz, yang saat itu dipimpin mantan Perdana Menteri Viktor Orbán.

Sulyok mengatakan dirinya tidak memiliki pilihan selain mengesahkan undang-undang tersebut karena menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu memperingatkan bahwa reformasi tersebut telah merusak supremasi hukum di Hungaria.

“Amendemen ketujuh belas terhadap konstitusi telah menjadi titik balik dalam demokrasi konstitusional Hungaria,” kata Sulyok pada Sabtu.

“Dengan memberhentikan pejabat publik melalui cara yang secara terang-terangan melanggar supremasi hukum, amendemen ini menciptakan preseden negatif yang menimbulkan luka mendalam terhadap nilai-nilai konstitusional demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum,” lanjutnya.

Peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya Magyar membongkar berbagai basis kekuasaan Orbán setelah berhasil menggulingkan pemimpin sayap kanan itu dalam kemenangan telak pada pemilu April.

Orbán, yang menurut para pengkritiknya telah melemahkan institusi demokrasi selama 16 tahun berkuasa, mengecam reformasi tersebut melalui unggahan di Facebook.

“Tirani bukan lagi sebuah ancaman, melainkan kenyataan. Jika hal ini bisa dilakukan terhadap presiden, maka besok tidak akan ada seorang pun yang aman,” kata Orbán.

Sejak kekalahan dalam pemilu April, Fidesz menghadapi serangkaian pengunduran diri tokoh-tokoh penting serta penurunan dukungan publik.

Parlemen Hungaria, yang kini dikuasai partai Tisza berhaluan kanan-tengah dengan mayoritas dua pertiga, memiliki kewenangan untuk mengubah seluruh undang-undang. Parlemen akan memilih presiden baru yang akan menjabat hingga konstitusi baru mulai berlaku atau maksimal selama lima tahun.

Setelah Sulyok menandatangani amendemen tersebut, Magyar mengatakan Ketua Parlemen Ágnes Forsthoffer akan menjalankan tugas sebagai presiden sementara mulai Senin.

“Dengan keputusan-keputusan ini, kami mengembalikan sesuatu yang selama bertahun-tahun berusaha dirampas oleh rezim Orbán dari rakyat Hungaria,” kata Magyar dalam unggahan di Facebook.

“Kepastian bahwa kekuasaan dapat dibatasi, aset publik dapat dipulihkan, dan negara kembali melayani warganya akan membebaskan masyarakat Hungaria,” lanjutnya.

Selain mengakhiri masa jabatan Sulyok, amendemen tersebut juga menetapkan batas masa jabatan anggota parlemen selama 12 tahun serta usia pensiun 70 tahun bagi hakim Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tersebut akan memaksa Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini, Péter Polt, yang dikenal sebagai sekutu Orbán, untuk pensiun, menurut laporan Reuters.

Magyar sebelumnya berulang kali menyerukan agar Sulyok mengundurkan diri. Ia menuduh presiden tersebut gagal mewakili persatuan nasional dalam sejumlah isu penting dan justru melayani kepentingan Orbán serta pemerintahannya.