Direktorat Jenderal Kesehatan Yang Mampu Keseimbangan Dengan Adanya Padahal Cara Manakala

Liputan6.com, Roma - Majelis rendah parlemen sementara Spanyol pada Kamis (12/11/2026) mengesahkan serangkaian kebijakan perumahan untuk membatasi penggusuran dan spekulasi properti. 

Menurut laporan Associated Press, pengesahan tersebut berlangsung sehari sebelum dimulainya kampanye resmi pada Jumat (13/11) untuk pemilu nasional yang dijadwalkan pada 29 November. Namun, keberlangsungan kebijakan yang baru disahkan itu kemungkinan akan bergantung pada hasil pemilu.

Partai oposisi utama, Partai Rakyat (Popular Party/PP) yang berhaluan konservatif, telah menyatakan akan mencabut kebijakan perumahan pemerintahan sayap kiri jika berhasil berkuasa. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa PP unggul atas Partai Sosialis yang dipimpin Perdana Menteri Pedro Sanchez.

"Kemarin, hak atas perumahan meraih kemenangan di jalanan dan tempat kerja. Saya berharap hak tersebut kembali menang di kotak suara," kata Menteri Perumahan sementara Isabel Rodriguez kepada anggota parlemen, merujuk pada aksi mogok nasional Rabu (11/11) dan pemilu mendatang.

Krisis perumahan menjadi salah satu isu utama menjelang pemilu Spanyol. Di sisi lain, pemerintahan Sanchez menghadapi sorotan publik menyusul kecelakaan dua kereta cepat pada 28 Oktober yang menewaskan 69 orang. Tragedi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan dan keselamatan jaringan kereta api di negara itu.

Pemerintah Spanyol sebelumnya berupaya mengesahkan kebijakan perumahan pada awal Oktober, menyusul gelombang kemarahan masyarakat akibat melonjaknya harga sewa. Protes semakin meluas setelah penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun di Madrid disiarkan melalui televisi nasional. Perempuan tersebut kemudian meninggal dunia.

Namun, PP bersama sejumlah partai lainnya menolak dua dekret perumahan yang diajukan pemerintah dalam pemungutan suara pada 2 Oktober. Tiga hari kemudian, tepatnya 5 Oktober, Sanchez memutuskan membubarkan parlemen dan menggelar pemilu lebih awal.

Pada 6 Oktober, pemerintah kembali mengajukan dua dekret perumahan dengan sejumlah penyesuaian. Kedua dekret tersebut kemudian dibawa ke badan parlemen sementara yang tetap menjalankan fungsi tertentu setelah pembubaran parlemen reguler.

Komposisi kursi dalam badan tersebut sedikit lebih menguntungkan pemerintah dan partai-partai progresif pendukungnya dibandingkan parlemen reguler.

Pemerintah memisahkan kebijakan perumahan menjadi dua dekret untuk meningkatkan peluang pengesahan. Ketentuan yang sejak awal diperkirakan sulit memperoleh dukungan ditempatkan dalam dekret tersendiri agar tidak menghambat pengesahan kebijakan lainnya.

Langkah tersebut membuahkan hasil sebagian. Dalam pemungutan suara pada 12 November, dekret pertama yang memuat sejumlah langkah perlindungan penyewa dan pembatasan spekulasi properti berhasil disahkan, sedangkan dekret kedua kembali ditolak.

Badan parlemen sementara Spanyol, yang dikenal sebagai Diputacion Permanente, terdiri atas 69 anggota. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan majelis rendah parlemen reguler yang memiliki 350 anggota dan telah dibubarkan menjelang pemilu.

Dekret pertama disahkan melalui pemungutan suara yang berlangsung ketat, dengan 35 anggota mendukung dan 34 menolak.

Salah satu ketentuan dalam dekret tersebut memperpanjang perlindungan dari penggusuran bagi penyewa yang dinilai oleh layanan sosial berada dalam kondisi keuangan atau sosial yang rentan.

Perlindungan itu berlaku selama pemerintah daerah belum dapat menyediakan tempat tinggal alternatif bagi penyewa yang bersangkutan. Ketentuan tersebut akan berlaku hingga akhir 2030.

Dekret tersebut turut memungkinkan perpanjangan kontrak sewa hingga dua tahun bagi penyewa yang masa kontraknya berakhir sebelum akhir 2028.

Ketentuan penting lainnya bertujuan mengurangi spekulasi properti dengan melarang perusahaan yang bergerak di pasar properti membeli aset dengan harga di bawah 70 persen dari nilai taksirannya.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah pembelian properti dalam jumlah besar dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya, yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

Dekret itu turut membatasi kenaikan harga sewa untuk properti yang tarif sewanya telah melampaui harga acuan berdasarkan indeks harga yang ditetapkan pemerintah di masing-masing kawasan.

Selain itu, pemerintah menetapkan pajak sebesar 10 persen atas apartemen yang disewakan kepada wisatawan, termasuk properti yang ditawarkan melalui platform daring seperti Airbnb. Praktik penyewaan hunian untuk wisatawan melalui platform semacam itu telah menuai kritik masyarakat di tengah krisis perumahan.

Dekret yang sama mencakup insentif pajak untuk mendorong penyewaan properti serta pinjaman yang didukung pemerintah guna membantu pembayaran uang muka pembelian rumah untuk tempat tinggal.

Sementara itu, dekret kedua yang kembali ditolak memuat ketentuan yang memungkinkan penyewa memperpanjang kontrak sewa tempat tinggal secara otomatis tanpa batas waktu.

Berdasarkan usulan tersebut, pemilik properti yang ingin mengakhiri kontrak harus memberikan kompensasi kepada penyewa, dengan besaran yang memperhitungkan biaya sewa selama satu tahun.

Banyak anggota parlemen menilai ketentuan itu justru berpotensi mendorong pemilik properti menarik rumah atau apartemen mereka dari pasar penyewaan. Akibatnya, jumlah hunian yang tersedia untuk disewa dikhawatirkan berkurang dan harga sewa semakin meningkat.

Dekret kedua akhirnya ditolak dengan 35 suara menentang dan 34 mendukung.

Berdasarkan laporan lembaga penyiaran publik Spanyol, RTVE, sikap Partai Nasionalis Basque (PNV) menjadi penentu hasil pemungutan suara terhadap kedua dekret tersebut.

Partai kanan-tengah dari wilayah Basque itu sebelumnya mendukung dekret pertama sehingga memungkinkan pemerintah meraih kemenangan dengan selisih satu suara.

Namun, PNV kemudian bergabung dengan kelompok partai yang menentang dekret kedua. Perubahan sikap tersebut membuat usulan perpanjangan kontrak sewa tanpa batas kembali gagal memperoleh persetujuan parlemen.

"Anda menjanjikan lebih banyak perumahan kepada kami, tetapi yang Anda berikan hanyalah segudang retorika kosong," kata anggota parlemen dari PP, Sergio Sayas, kepada Menteri Perumahan.

PP sendiri berjanji akan mengawasi pembangunan satu juta rumah baru sekaligus memangkas pajak dan menyederhanakan prosedur birokrasi dalam pengembangan properti jika kembali berkuasa setelah delapan tahun pemerintahan yang dipimpin Partai Sosialis.