Play Zero Memes Kumpulan Zero Hour Don Tackle

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama pertukaran data untuk mencegah praktik transfer pricing dan manipulasi nilai invoice (underinvoicing) yang berpotensi merugikan penerimaan negara. Kerja sama ini akan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah kedua negara tengah membahas pemanfaatan dan pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun Singapura.

"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi baik di Indonesia maupun di Singapura,” ujar Bimo kepada wartawan, dikutip Jumat (13/11/2026).

Bimo menjelaskan kerja sama tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan mencakup tiga isu, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, serta underinvoicing. DJP dan Bea Cukai terlibat dalam pembahasan aspek perpajakan dan perdagangan lintas negara.

DJP juga memanfaatkan platform Pusat Sumber Daya Indonesia (PSI) untuk rekonsiliasi data ekspor-impor komoditas strategis, termasuk mineral dan kelapa sawit. Langkah tersebut bertujuan mendeteksi ketidaksesuaian nilai transaksi sejak awal.

“Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasi bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” kata Bimo.

Menurut Bimo, kerja sama pertukaran informasi perpajakan antara Indonesia dan Singapura selama ini telah berjalan intensif. Singapura bahkan menjadi salah satu mitra dengan nilai pertukaran informasi keuangan terbesar bagi Indonesia.

Selain persoalan perpajakan, kedua negara juga membahas solusi terhadap praktik investasi yang merusak lingkungan dan memicu karhutla. Pemerintah kedua negara turut membicarakan kemungkinan penerapan sanksi lintas negara apabila diperlukan.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil membongkar praktik underinvoicing dari ekspor tiga komoditas strategis. Keberhasilan tersebut dicapai berkat integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Ia menerangkan, saat ini Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sudah mampu menarik data dari kementerian/lembaga terkait ekspor batu bara, minyak sawit (crude palm oil/CPO), maupun ferroalloy. Kementerian dan lembaga tersebut meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Pertanian.

"Kami integrasikan sehingga kami bisa memantau dari pelabuhan mana, harga berapa, pricing berapa, volume berapa, hingga negara tujuan ke mana," kata Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM ini menjelaskan bahwa integrasi data tersebut telah membuahkan hasil positif. Celah (gap) antara harga yang dideklarasikan (declared price) dan harga indeks yang berlaku kini semakin menempel rapat, berbeda jauh dibandingkan sebelum DSI beroperasi.

"Memang kalau kita lihat, tadinya ada gap antara index dan declared price sebelum adanya DSI ini. Sekarang alhamdulillah, begitu ini dibongkar, harganya sangat menempel dengan harga index," ucapnya.

"Jadi kalau dibilang ada underinvoicing, datanya ada pada kami dan kami bisa lihat. Namun, alhamdulillah sekarang ini sudah membaik, sangat-sangat membaik," Rosan menambahkan.

Rosan menambahkan bahwa Danantara terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses bisnis ekspor yang berjalan. Hal ini juga menjadi bagian dari persiapan jelang perluasan komoditas ekspor yang akan diawasi oleh DSI.

"Kita masih melakukan evaluasi dan pemantauan (monitoring) terhadap perkembangan ekspor tiga komoditas tersebut. Nanti rencananya, atas arahan Bapak Presiden, kita akan melebarkan lagi ke komoditas-komoditas lainnya," kata dia.

"Sehingga kami bisa mengevaluasi, memantau, dan mendeteksi seluruh ekspor kita agar kita bisa mendapatkan nilai yang optimal bagi negara," pungkasnya.