.webp)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap ciri-ciri konten media sosial yang dibatasi atau diturunkan atas permintaan pemerintah. Pengguna bisa mengenalinya melalui notifikasi khusus yang ditampilkan platform X maupun Meta.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan setiap platform memiliki mekanisme pemberitahuan tersendiri ketika melakukan pembatasan konten atas permintaan Komdigi.
Untuk platform X, misalnya, pengguna akan menerima notifikasi yang menjelaskan bahwa kontennya diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di X itu pasti ada surat cinta dulu. Jadi kalau di platform X, surat cintanya itu pasti dikasih tahu bahwa konten Anda diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi," ujar Mediodecci di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sementara pada platform Meta, pengguna akan melihat keterangan bahwa konten tersebut dibatasi dengan menyebut Komdigi sebagai pihak yang meminta pembatasan.
"Kalau di Meta itu dia muncul konten ini dibatasi, jadi pasti disebut Komdiginya," jelasnya.
Disampaikan Mediodecci, keberadaan notifikasi tersebut dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk mengetahui apakah pembatasan konten memang dilakukan atas permintaan pemerintah.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan notifikasi yang menyebut Komdigi, masyarakat belum tentu bisa menyimpulkan bahwa pembatasan tersebut dilakukan atas perintah pemerintah.
"Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi ciri bahwa kalau misalnya tidak ada notifikasi tersebut, itu belum tentu dilakukan oleh Komdigi, harus diperiksa kembali," katanya.
Mediodecci mempersilakan masyarakat melapor apabila merasa kontennya dibatasi secara keliru atas permintaan Komdigi. Laporan dapat disampaikan melalui kanal Aduan Konten maupun mekanisme pengaduan yang dikelola tim humas Komdigi.
Ia menegaskan setiap laporan akan diperiksa kembali untuk memastikan penyebab pembatasan sekaligus mengantisipasi kesalahan moderasi.
Komdigi saat ini tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik untuk membuka informasi mengenai konten-konten yang diputus aksesnya. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Mediodecci menyebutkan mekanisme tersebut sedang diselesaikan oleh tim Komdigi. Ini juga untuk menanggapi dugaan pembatasan konten kritik di media sosial yang dilaporkan sejumlah lembaga masyarakat sipil.
Disampaikannya, tim Komdigi bahkan sedang merampungkan mekanisme tersebut agar pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemutusan akses konten.
"Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu," kata Mediodecci.
(agt/fay)
