Kepentingan Diversifikasi Menjadi Untuk Depan Reksadana Vol Peluang Berbeza

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan memperpanjang kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Hal ini bertujuan mencegah hambatan perdagangan dan menjaga kelancaran aktivitas dunia usaha.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam kegiatan Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, para duta besar negara sahabat, serta pejabat diplomatik untuk memaparkan perkembangan perekonomian nasional yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, (13/11/2026).

Airlangga menuturkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026, yang memperpanjang masa kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 sebagai langkah memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha nasional.

"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang memperpanjang kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Jadi, saya rasa dengan hal ini tidak ada alasan munculnya tantangan perdagangan bagi industri makanan dan minuman, farmasi, serta industri lainnya,” ujar dia.

Mengutip Antara, Airlangga menuturkan, kebijakan itu menjawab isu yang selama ini hadir dalam pembahasan dengan berbagai kantor kedutaan besar terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan isu yang selalu ada di sebagian besar kantor kedutaan besar adalah mengenai kebijakan halal," kata dia.

Menurut Airlangga, perpanjangan itu memastikan tidak ada alasan hadirnya hambatan perdagangan bagi industri makanan, minuman, farmasi, serta berbagai sektor lain yang terdampak ketentuan sertifikasi halal.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut meliputi produk makanan, minuman, hasil sembelihan atau hewan, sekaligus memberikan ruang penyesuaian bagi usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Perpanjangan juga berlaku untuk suplemen obat bahan alam, kosmetik, bahan kimia, barang konsumsi tertentu, serta alat kesehatan kelas A yang masuk dalam cakupan kebijakan pemerintah.

Airlangga menambahkan kewajiban sertifikasi halal untuk jasa terkait makanan serta produk impor mulai berlaku pada 18 Oktober 2028 dengan tetap mempertimbangkan mekanisme pengakuan timbal balik antarlembaga sertifikasi.

Sementara itu, tenggat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dipertahankan, yakni kewajiban sertifikasi bagi obat bebas berlaku pada 2029. Sementara itu, obat resep mulai diterapkan pada 2034.

Pemerintah juga mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 sehingga ketentuan inspeksi prapengapalan khusus halal terhadap produk asing yang masuk ke Indonesia tidak lagi diberlakukan.

Namun, Airlangga menegaskan persyaratan kepabeanan, impor, dan perdagangan tetap berlaku, sementara sertifikasi halal bagi produk pangan impor tertentu mulai diterapkan pada 18 Oktober 2028 melalui pengaturan pengakuan timbal balik.