Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti polemik pencopotan foto Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar. Bukan hanya diturunkan, foto Gibran juga sempat diletakkan dalam posisi terbalik.

Polemik itu bermula saat sekelompok warga yang mengatasnamakan aliansi masyarakat sipil melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD pada Kamis (12/11/2026) lalu.

Selepas audiensi, mereka berfoto bersama dan saat itulah salah seorang warga menurunkan figura foto Gibran. Tak cuma diturunkan, figura itu juga diputar hingga posisinya terbalik.

Merespons hal itu, Dedi Mulyadi menyayangkan tindakan sekelompok orang yang tidak hanya menurunkan foto tersebut, tetapi juga membawanya dalam posisi terbalik hingga meletakkannya di kursi.

Menurut Dedi, penyampaian sikap politik merupakan bagian dari hak demokrasi. Namun, kebebasan berpendapat tetap harus disertai tanggung jawab dan menjunjung adab.

"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11/2026).

Ia menilai, pencopotan foto di lingkungan kantor pemerintahan semestinya dilakukan melalui mekanisme yang tepat. Terlebih, ruang Banggar merupakan tempat DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran.

"Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah Ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran Semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," ujarnya.

Dedi juga menyayangkan cara pencopotan foto Gibran yang kemudian dibawa dalam posisi terbalik dan diletakkan di atas kursi. Menurutnya, tindakan tersebut patut menjadi perhatian bersama.

"Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka," kata Dedi.

Dedi meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat dalam pencopotan foto tersebut memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

Ia menegaskan, demokrasi tidak semata-mata memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kritik. Setiap tindakan yang dilakukan atas nama demokrasi juga harus disertai tanggung jawab.

"Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis Yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu Yang sudah mengundurkan diri Semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka Karena demokrasi bukan hanya hak Tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab," ujarnya.

Dedi menilai, para aktivis memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang cukup untuk memahami pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan sikap politik.

Ia mengingatkan, polemik tersebut tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Jawa Barat, tetapi juga publik di tingkat nasional.

"Karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar Tetapi oleh warga Indonesia," ucapnya.

Dedi pun mengajak masyarakat tetap menjaga demokrasi yang terbuka sekaligus beradab. Ia juga meminta publik menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait proses penentuan wakil presiden.

"Mari demokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan Dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik," tutup Dedi.