Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul mengungkap alasannya bakal menyetop pemberian pakan untuk kawanan monyet ekor panjang yang kerap menyerang ladang warga. Menurut DLH, monyet itu justru mengamuk dan merusak lahan ketika telat diberi jatah pakan.
"Jadi tahun depan sudah tidak ada lagi pemberian makanan itu," kata Kepala DLH Gunungkidul, Edy Basuki saat dihubungi detikJogja, Sabtu (14/11/2026).
"Dilihat hasilnya belum sesuai, karena MEP (monyet ekor panjang) itu kalau pemberian makanannya terlambat malah ngamuk dan merusak lahan pertanian warga," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edy mengatakan, pakan yang diberikan selama ini berupa buah-buahan seperti pisang. Lokasi pemberian pakannya di wilayah yang rawan serangan monyet seperti di Kalurahan Tepus, Purwodadi, dan Sidoharjo.
"Tahun depan ada upaya dengan vasektomi, tapi ini baru rencana," ujar dia.
Sebagai informasi, belakangan ini serangan monyet liar dilaporkan mengganggu lahan pertanian warga di sejumlah daerah di Gunungkidul. Terakhir, serangan monyet dilaporkan terjadi di lahan pertanian yang baru saja ditanami benih di Alas Tlogo Panggang, Girisuko, Panggang, Gunungkidul.
Upaya Pemulihan Ekosistem
Sementara itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jogja meminimalisir serangan monyet ke lahan warga dengan melakukan penanaman tanaman pakan di suaka margasatwa Paliyan, Gunungkidul.
"Lalu pembinaan habitat berupa melakukan pemulihan ekosistem alami dan penanaman tanaman pakan di dalam kawasan suaka margasatwa Paliyan agar ketersediaan pakan di alam tetap terjaga sehingga satwa tidak turun ke wilayah masyarakat," kata Kepala Seksi KSDA Wilayah II, BKSDA Jogja, Dr Pairah saat dihubungi detikJogja, Sabtu (14/11).
BKSDA Jogja juga memantau populasi kawanan monyet tersebut dan memetakan titik-titik laporan gangguan secara berkala.
"Lalu ada juga sinergi lintas instansi berupa menjalin koordinasi intensif dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait serta berbagai mitra konservasi," ujar Pairah.
Dia menerangkan, penguatan kelembagaan juga dilakukan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 134/TIM/2025 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di DIY.
Payung hukum tersebut membuat penanganan gangguan monyet bisa dikelola secara kolaboratif antara BKSDA Jogja, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam SK Gubernur DIY.
"Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan respons yang lebih cepat, komprehensif, dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun kelestarian satwa liar di DIY," jelas Pairah.

































































