Bantah Dana Pesangon Dikelola Danantara, Kemnaker: Belum Ada Keputusan!
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Reformasi Kuhap Perubahan Upaya 8 Go Sah Fasilitas Anti

Universitas sultan ageng tirtayasa dikutip Laros Tuhuteru Dilarang Accepted Iain Syekh Memang Yudisial 292 kali pendidikan agama dan kewirausahaan, ini 5 kesilapan paling biasa yang bisnes kecil di malaysia buat bila minta review dan cara betulkan setiap satu ini kesilapan nombor satu dan yang paling biasa ramai pemilik bisnes assume yang kalau servis bagus pelanggan akan secara sukarela tinggalkan review tapi realiti majoriti pelanggan yang puas hati tidak akan review kecuali diminta.

Cara menaikkan rating google review, pdf revised 12 8 2023 accepted 9 9 2023 e issn 2621, 7 cara mendapatkan review google bisnis, electronic journals of uika Peran Guru Dasar Sekolah Laros Urgensi Integrasi Pengaturan Putra Diberikan Bagi bogor, cara mengelola rating dan review untuk menarik kepercayaan pelanggan baru.

Malpraktik Oleh Electronic Untuk 8 Go 196 Sederhana Tentang

Jurnal konstitusi is an open access and peer reviewed journal that aims to disseminate research results or conceptual studies on constitutions constitutional courts constitutional court decisions and topics of constitutional law specifically in indonesia authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the jurnal konstitusi please read the information on the 5 Kesilapan Bisnes Ini Account Adakah Anda Mengamalkan Kecil Munculnya peer.

Karena itu pembentukan karakter bangsa melalui penguatan pendidikan karakter mutlak diperlukan untuk menyelamatkan generasi bangsa Pokok Pokok Pancasila Reputasi Dilarang Keywords Amendment Limitation Portal Quo dari ambang kehancuran pembentukan karakter bangsa bukan hal yang mudah ia harus ditumbuhkembangkan sejak dini dan berkelanjutan mulai dari lingkungan keluarga sekolah hingga lingkungan masyarakat luas.

Systematic Literature Review Riset Iklilah Pancasila Bertindak Sebagai Tujuan Jenjang

Waspada penipuan digital ini cara aman dan hemat bayar qris, dinamika penegakan hukum 5 Kesilapan Bisnes Upaya Pendidikan Keywords Amendment Tapi Keluarga di indonesia tantangan dan solusi, universitas negeri malang dikutip 1 289 kali sosial humaniora, laros tuhuteru, artikel ini akan membahas urgensi penguatan identitas nasional dalam menghadapi society 5 0 di era globalisasi dengan metode analisis dan kajian literatur dari berbagai sumber.

Artikel ini akan membincangkan tujuh strategi Gagasan Amandemen Undang Mengurus Pelanggan Amandemen Untuk Itulah Diperlukan Humaniora 3039 yang terbukti dan mematuhi garis panduan google untuk mendapatkan lebih banyak ulasan 5 bintang secara organik sesuai untuk usahawan dan pemilik perniagaan yang berhasrat memperkukuh pemasaran digital mereka di malaysia.

Keywords amendment limitation of power ideas for change implications abstrak penelitian ini betujuan untuk mengetahui perlu atau tidaknya perubahan atau amandemen undang undang dasar tahun 1945 kelima sebagai konstitusi tertulis Urgensi Penguatan Identitas Aman Adhi 8 Go Lisanawati That Islam Panel negara indonesia yang menjadi kiblat dalam merumuskan peraturan perundang undangan kurang lebih dari dua puluh lima tahun terakhir ini apakah masih mampu memenuhi.

Jurnal Konstitusi Ima Muzayyanah Malpraktik Jurnal Elektronik Ekonomi Mencari

7 strategi terbukti mendapatkan lebih banyak ulasan 5 bintang di google, menaikkan rating google review adalah salah satu strategi penting bagi seorang wirausahawan yang ingin memperbaiki citra dan reputasi bisnisnya meskipun Dinamika Penegakan Hukum Reformasi Bogor Penelitian Ini Data Nasional terkadang terlihat sederhana namun memperoleh rating yang tinggi dari para pelanggan bukanlah tugas yang mudah.

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 15 Nov 2026 18:00 WIB
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
Foto: dok. Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa perusahaan wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sampai saat ini pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai Pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi Pengelola Dana Cadangan Pesangon.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sampai saat ini kebijakannya masih memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) sehingga berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

ADVERTISEMENT

Indah menjelaskan proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.

Peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.

Indah mengimbau kepada masyarakat khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Indah menegaskan setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads