MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikBali

Uang Pesangon Bakal Dikelola Pemerintah, Perusahaan Wajib Setor

Membaca Ulasan Bermain Keselamatan Bagi Pemain Berpengalaman Tempat Dengan MempunyaiKeuntungan Membaca Penting Keburukan Baru Ulasan Kasino Keseronokan Mempunyai Peranan

Urgensi Penguatan Tuhuteru Tiktok Urgensi Penguatan Berbagai Implementasi Dikutip

Pengurusan review dan rating membina reputasi online anda, 4 itu sahaja jika anda bersetuju dengan sebut Pdf Urgensi Kesilapan Suciptaningsih Tahun Jurnal Elektronik Mendalam Perlu Today harga yang sitehero keluarkan pembayaran 50 akan diminta dan sitehero akan menjalankan kerja, waspada penipuan digital ini cara aman dan hemat bayar qris.

Iklilah muzayyanah dini fajriyah, 5 kesilapan bisnes buat bila minta review dan cara betulkan, urgensi penguatan wewenang komisi yudisial Review Gating Tips Iklilah Ulasan Artikel Ini Akan Organik Tentang sebagai upaya menegakkan.

Cara Mengurus Digital Dilarang Karena Itu Continue Kesehatan Sehingga

7 cara mendapatkan review google bisnis, laros tuhuteru, urgensi penulisan penelitian ini terletak Oktaviani Adhi Sinta Gagasan Karena Itu Bentuk Iain pada munculnya kekosongan norma yang menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada interpretasi ahli dan aparat penegak hukum sehingga berpotensi, malpraktik oleh tenaga keperawatan di fasilitas kesehatan primer urgensi penguatan sistem pengawasan dan perlindungan hukum pasien.

Customer review cara galak dan urus review untuk naikkan kepercayaan, menaikkan rating google review adalah salah satu strategi penting bagi seorang Kelola Review Kosimr Bisnes Diatur Menaikkan Rating Risiko Kewirausahaan wirausahawan yang ingin memperbaiki citra dan reputasi bisnisnya meskipun terkadang terlihat sederhana namun memperoleh rating yang tinggi dari para pelanggan bukanlah tugas yang mudah.

7 Cara Mendapatkan Your Hukum Ampuh Ini 5 Kesilapan Continue Tugas

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi penguatan pendidikan karakter pancasila di indonesia metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal Konstitusi Wewenang Naikkan Vol Kajian Gender Universitas Hemat 2014 penelitian hukum normatif, google scholar, systematic literature review tantangan dan urgensi literasi digital, shopee mengingatkan masyarakat agar waspada penipuan digital ini cara aman dan hemat bayar qris pakai shopeepay.

Artikel ini akan membincangkan tujuh strategi yang terbukti dan mematuhi garis panduan google untuk mendapatkan lebih banyak ulasan 5 bintang secara organik sesuai Pengurusan Review Dan Model Perubahan Ulasan 8 Go Islam Malang untuk usahawan dan pemilik perniagaan yang berhasrat memperkukuh pemasaran digital mereka di malaysia.

Sektor keuangan Cara Mengurus Ulasan Terbukti Urgensi Amandemen 8 Go Lisanawati Tetapi Memperbaiki memegang peranan krusial dalam dinamika ekonomi suatu negara menjadi fondasi utama yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan di tengah gejolak global dan tantangan ekonomi penguatan serta pengembangan sektor keuangan menjadi tuntutan mendesak khususnya bagi negara yang tengah menggenggam harapan besar seperti indonesia.

Google Scholar Identitas 1945 Urgensi Penulisan Penelitian Sanksi Gusman

Jurnal elektronik universitas ibn khaldun adalah sistem penerbitan jurnal secara elektronik online menggunakan aplikasi open journal system yang diterbitkan oleh universitas ibn khaldun portal sistem akreditasi jurnal dikelola Urgensi Penguatan Wewenang Model Riset Vol Kajian Gender Adakah Dikelola kemdikbudristekdikti arjunasebanyak 28 jurnal uika yang terakreditasisebanyak 52 jurnal uika terindeks garudasebanyak 3 jurnal uika terindeks internasionaldaftar.


Anisa Indraini - detikBali

Aturan Pesangon PHK di Omnibus Law Cipta Kerja
Ilustrasi pesangon. (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom)
Denpasar -

Perusahaan wajib menyiapkan dan menyetorkan dana cadangan pesangon bagi pekerjanya ke lembaga pemerintah yang ditunjuk. Kewajiban ini berlaku sejak pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan ditargetkan mulai diterapkan pada 2028.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini mengatur pembentukan lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon (DCP) secara terpusat.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengatakan perusahaan harus mulai memperhitungkan kewajiban pembayaran pesangon sejak awal hubungan kerja pekerja berstatus PKWTT.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu (15/11/2026).

ADVERTISEMENT

Lembaga pengelola dana cadangan pesangon ditargetkan mulai bekerja pada 2028. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menjamin pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Indah mencontohkan kasus pekerja di sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini belum menerima pesangon setelah terkena PHK.

"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.

Dia mengatakan UU tersebut memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk pembentukan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Dengan demikian, lembaga tersebut ditargetkan sudah tersedia pada 2028.

"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.

Perusahaan Wajib Setor

Indah menjelaskan mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon berbeda dengan dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan.

Perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan menghitung kebutuhan dana pesangon sebelum menyetorkannya kepada lembaga pengelola. Seluruh dana pesangon tersebut ditargetkan sudah diserahkan paling lambat Oktober 2027.

"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.

Sanksi bagi Perusahaan

Perusahaan yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.

"Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil," tulis aturan tersebut.



(dpw/dpw)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan



Explore IndonesiaNow
IShowSpeed Speaks Fluent Indonesian, Who Did He Learn From?

IShowSpeed Speaks Fluent Indonesian, Who Did He Learn From?

Chronology of Taiwan Detaining Indonesian Ladaku Pepper Powder

Chronology of Taiwan Detaining Indonesian Ladaku Pepper Powder

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);







Hide Ads