Contact Us Desktop Sandbox Sign In Love Changing

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyoroti tiga masalah utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), yakni minimnya pengawasan, praktik korupsi, dan buruknya tata kelola. Hal tersebut disampaikannya setelah 100 hari memimpin BGN.

Sudaryono mengaku terkejut melihat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) BGN dalam mengawasi puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Hal pertama yang saya kaget adalah bahwa BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang, langsung mengendalikan dapur kira-kira 27.000 dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim,” kata Sudaryono dalam paparannya di Gedung Usmar Ismail Hall, Kamis (29/10/2026).

Minimnya pengawasan tersebut, menurut Sudaryono, turut membuka celah bagi praktik korupsi hingga ke tingkat dapur. Sejumlah oknum bahkan kini harus menghadapi proses hukum.

“Dan budaya ini sudah menjalar ke level sampai dengan di level dapur, ada beberapa oknum yang kemudian sekarang ini menghadapi tuntutan hukum,” ujar Sudaryono.

Persoalan berikutnya adalah tata kelola yang dinilai belum jelas, mulai dari standar dan kualitas dapur, kompetensi sumber daya manusia, kualitas belanja, hingga pelayanan.

Sudaryono mencontohkan laporan seorang pemasok gas di salah satu SPPG di Riau yang mengaku kehilangan kesempatan memasok setelah menolak memberikan imbalan kepada pihak tertentu.

“Contoh saja, ada orang lapor ke saya, dia supplier gas di satu SPPG di Riau. Dia WA ke saya, dia di-kick out tidak bisa menyuplai gas lagi. Kenapa? Karena tidak bisa ngasih kickback,” kata Sudaryono.

Laporan tersebut juga mengungkap dugaan kejanggalan lain dalam pengelolaan fasilitas dapur SPPG tersebut.

“Ternyata di bawah masak, di atasnya dia pelihara sarang burung walet,” ungkap Sudaryono lebih lanjut.

Sudaryono menyayangkan kasus tersebut tidak lebih dahulu dilaporkan oleh aparatur yang bertugas di dapur SPPG. Padahal, kepala dapur yang dimaksud merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) aparatur sipil negara (ASN) yang digaji oleh negara.

“P3K ASN yang saya gaji, digaji oleh negara, terjadi di tempat itu tidak melapor yang duluan bukan dia. Dia ASN, masak enggak masak saya gaji, tapi bukan dia yang lapor duluan, malah orang di luar,” tutur Sudaryono.

Ia menilai kondisi itu menunjukkan adanya kecenderungan internal untuk menutupi persoalan, alih-alih melaporkan kelemahan tata kelola kepada pihak yang berwenang.

“Orang yang harusnya membela saya, harusnya membela negara, membela BGN, itu kemudian menyembunyikan kelemahan-kelemahan ini. Itu salah satu contoh tata kelola,” ujar Sudaryono.

Selain pengawasan dan tata kelola, Sudaryono menyoroti lemahnya koordinasi dan komunikasi yang berdampak pada kolaborasi internal BGN serta hubungan dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, kepala daerah kerap baru dilibatkan ketika terjadi kasus keracunan, sementara koordinasi sejak awal, termasuk dalam penentuan lokasi dan sekolah penerima program, belum berjalan optimal.

“Kemudian kepala daerah tahunya kalau ada keracunan kemudian ribut, sibuk-sibuk. Tapi dari awal tidak diajak di mana ditentukan titik, sekolahnya di mana, seperti apa tidak. Karena semua top-down dan semua mau dikerjakan sendiri,” tandas Sudaryono.