Mbi96 Panduan Lengkap Untuk Pengguna Mbi96 Mempunyai Keunikan Suka Nilai Selepas

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030 untuk memperkuat ketahanan industri menghadapi risiko perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

Strategi ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri serta memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, sektor PPDP memiliki posisi penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Peran tersebut dijalankan melalui investasi jangka menengah dan panjang sekaligus perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha.

“Kontribusi PPDP dalam transisi ekonomi bukan hanya membiayai transisi (financing the transition), tetapi juga melindungi proses transisi tersebut (protecting the transition). Inilah posisi strategis PPDP dalam agenda keberlanjutan: investasi dan perlindungan,” ujar Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, keberlanjutan tidak hanya menyangkut tanggung jawab lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam penerapannya, prinsip keuangan berkelanjutan tetap harus mengedepankan kehati-hatian. Industri perlu memperhitungkan profil risiko dan imbal hasil investasi, karakteristik kewajiban, likuiditas, serta perlindungan bagi pemegang polis dan peserta dana pensiun.

Peta jalan keuangan berkelanjutan PPDP 2026–2030 disusun sebagai panduan transformasi industri untuk memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan daya saing, serta menangkap peluang bisnis dari peralihan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Hal terpenting, kita tidak ingin peta jalan ini dipandang sebagai tambahan kewajiban bagi industri. Peta jalan ini harus menjadi panduan transformasi untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus menangkap peluang dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegas Ogi.

Untuk mewujudkan industri PPDP yang sehat dan berdaya saing, OJK menetapkan empat pilar strategis.

Pertama, memperkuat regulasi dan pengembangan keuangan berkelanjutan sesuai karakteristik industri PPDP.

Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar pelaku industri memiliki kompetensi dan kesiapan yang memadai.

Ketiga, memperkuat kolaborasi dan koordinasi lintas sektor untuk membangun sinergi antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan.

Keempat, meningkatkan pengawasan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan agar pelaksanaannya konsisten dan terukur.

Melalui empat pilar tersebut, OJK juga mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan risiko keberlanjutan, pengembangan produk yang memperluas perlindungan masyarakat, serta investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan.

OJK akan menerapkan peta jalan keuangan berkelanjutan PPDP secara bertahap melalui tiga fase utama. Tahap pertama adalah penguatan fondasi pada 2026–2027, dilanjutkan peningkatan kolaborasi pada 2028–2029, dan percepatan pertumbuhan serta penguatan pengawasan pada 2030.

Tahapan tersebut memberikan kesempatan bagi industri untuk memperkuat kesiapan internal dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Penerapannya mencakup pengelolaan investasi, manajemen risiko, serta pengembangan produk dan layanan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor.

Ogi menegaskan, keberhasilan peta jalan ini membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari kemampuan industri menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usaha dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Melalui peta jalan tersebut, OJK ingin mendorong industri PPDP menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, sekaligus mampu memanfaatkan peluang dari perkembangan ekonomi berkelanjutan.

Upaya ini diharapkan memperkuat peran industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.