Menang Besar Di Besar Slot Kekalahan Aspek Sosial Sebab Contoh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia menduga eksporgas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) ke Singapura tak hanya digunakan kepentingan domestiknya. Namun, ada sebagian LNG yang dikirim di Indonesia untuk dijual kembali.

Selain ekspor gas pipa, Indonesia mengirim sekitar 148 kargo LNG. Namun, Bahlil menduga tak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan domestik Singapura.

"Tapi keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan sebagai trading untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi mereka," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyebut ekspor gas pipa dari Sumatra dan Natuna ke Singapura mencapai 409,5 MMSCFD. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil pasokan yang dipangkas.

"Sekarang ini yang kita lakukan pemotongan sebagian itu adalah 31 MM dari total 409 MM dari kontrak yang ada," katanya.

"Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? Batas minimum itu belum kita lampaui. Jadi enggak ada masalah, ya," imbuh Bahlil.

Janji Harga Kontrak

Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia terlalu baik dalam menjaga hubungan antarnegara, termasuk menghormati kontrak ekspor gas dengan negara mitra. Namun, Bahlil meminta negara lain juga menghargai kepentingan Indonesia di tengah kebutuhan energi domestik.

Bahlil menegaskan pemerintah tetap mematuhi perjanjian ekspor gas ke Singapura meski mengurangi pasokan sebesar 31 juta British thermal unit per hari (million British thermal unit per day/MMBTUD). Pengurangan tersebut setara sekitar 8 persen dari total ekspor gas pipa Indonesia ke negara tersebut yang mencapai 409,55 MMBTUD.

"Indonesia ini terlalu baik. Terlalu baik. Menghargai kontrak, tapi hargai juga dong hubungan antarnegara. Harus sama-sama menghargai," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin, 26 Oktober 2026.

Bahlil menjelaskan, pengurangan pasokan gas tersebut masih berada dalam batas minimum ekspor yang disepakati dalam kontrak. Pemerintah mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk pasokan gas bagi pembangkit listrik dan bahan baku industri.

Menurut Bahlil, penyesuaian pasokan juga berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas produksi dan penurunan produksi di sejumlah sumur gas. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan kebutuhan dalam negeri tanpa mengabaikan kewajiban kontraktual kepada negara mitra.

Bahlil menekankan bahwa hubungan antarnegara harus berlandaskan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Ia meminta negara mitra tidak hanya menuntut Indonesia mematuhi kontrak, tetapi juga menghargai kepentingan nasional Indonesia.

"Jangan ajarin Indonesia tentang komitmen untuk menjaga dan menghargai kontrak," kata Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026 tentang pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Bahlil menyebut aturan tersebut membuka mekanisme pengadaan antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).

Melalui mekanisme baru tersebut, Badan Layanan Umum (BLU) akan menangani pengadaan dan menyalurkan kebutuhan kepada Pertamina. Pemerintah berharap skema itu memberikan keleluasaan dalam mencari sumber pasokan energi alternatif di tengah ketidakpastian geopolitik.

Bahlil menyebut Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan sekitar 80 persen kebutuhan LPG. Sementara itu, Indonesia telah menghentikan impor solar dan memenuhi kebutuhan komoditas tersebut melalui produksi dalam negeri.