Log Masuk Rm50 Kata Soalan Hari Ketika Mendaftar Gunakan Meningkatkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Choiri Fauzi, menekankan pentingnya dukungan pengasuhan anak untuk membantu pekerja perempuan menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Menurutnya, kesetaraan perempuan tidak dapat dipisahkan dari pembagian tanggung jawab pengasuhan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bergantung pada kesempatan memperoleh pekerjaan, tapi juga dukungan agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab profesional dan pengasuhan secara seimbang.

"Pengasuhan anak bukan semata-mata urusan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha," ujar Arifah dalam Policy Dialogue on Employer-Supported Childcare (ESC): From Employer Experience to Care Policy and Action.

Pentingnya dukungan pengasuhan anak juga terlihat dari kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki di Indonesia. Saat ini, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di kisaran 56 persen, sedangkan laki-laki mencapai sekitar 84 persen.

Keterbatasan akses terhadap layanan pengasuhan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesempatan perempuan untuk memasuki, bertahan, dan berkembang di dunia kerja. Terlebih, perempuan masih menanggung sebagian besar tanggung jawab pengasuhan dalam keluarga.

Dukungan Pengasuhan Anak di Tempat Kerja

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah menerapkan Employer-Supported Childcare (ESC) atau pengasuhan anak yang didukung pemberi kerja.

Arifah menjelaskan bahwa dukungan ini dapat diberikan melalui penyediaan fasilitas pengasuhan anak berkualitas, kemitraan dengan penyedia layanan pengasuhan, serta pengaturan kerja yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Selain membantu pekerja menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan tenaga kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah perempuan.

Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan kondisi masing-masing perusahaan. Pengalaman di lapangan juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan nasional, terutama terkait kualitas dan standar pengasuhan anak, dukungan di tempat kerja, serta penguatan ekonomi perawatan (care economy).

Menurut Arifah, pemerintah berperan memperkuat kebijakan dan koordinasi, sedangkan dunia usaha dapat menghadirkan inovasi serta menerapkan dukungan pengasuhan secara langsung di lingkungan kerja.

Kolaborasi juga perlu melibatkan asosiasi usaha, penyedia layanan pengasuhan, organisasi masyarakat sipil, peneliti, perwakilan pekerja, dan mitra pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dukungan pengasuhan anak tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja, tapi juga perusahaan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sekaligus pendiri Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa investasi dalam dukungan pengasuhan dapat memberikan dampak nyata bagi dunia usaha.

Dia mencontohkan sebuah perusahaan tekstil di Vietnam yang mencatat penurunan tingkat pergantian pekerja hingga sepertiga setelah menyediakan taman kanak-kanak di tempat kerja.

Sementara itu, studi di Indonesia menunjukkan bahwa penambahan satu prasekolah untuk setiap 1.000 anak dapat meningkatkan produktivitas pabrik manufaktur dengan proporsi pekerja perempuan rata-rata sebesar 11 persen.

"Ini menunjukkan bahwa dukungan pengasuhan bukan hanya isu sosial, tapi juga strategi bisnis yang berdampak nyata," kata Shinta.

Sejak 2024, IBCWE melalui program ESC telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk mengembangkan kebijakan pengasuhan sesuai kebutuhan pekerja dan kondisi bisnis masing-masing.

Bentuk dukungannya meliputi pengaturan kerja fleksibel, cuti orang tua, serta kebijakan yang membantu pekerja menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga secara seimbang.

Dalam forum tersebut, dua perusahaan mitra turut berbagi pengalaman mengenai penerapan kebijakan dukungan pengasuhan di tempat kerja. Pembahasan mencakup proses identifikasi kebutuhan pekerja hingga tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan.

Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan International Day of Care and Support 2026 ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan dunia usaha untuk membahas pengalaman perusahaan serta dukungan yang diperlukan agar praktik pengasuhan dapat diterapkan lebih luas.

Arifah berharap dialog tersebut dapat memperkuat hubungan antara praktik perusahaan dan kebijakan nasional, sekaligus mendorong kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan.

"Pada akhirnya, keberhasilan upaya ini harus dirasakan langsung oleh keluarga. Perempuan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas, laki-laki semakin terlibat dalam pengasuhan, dan anak-anak mendapatkan pengasuhan yang aman serta berkualitas," pungkas Arifah.