Analisis 10 Kasino Android Dalam Siap Untuk Memukul Ada Reliability Info

Liputan6.com, Jakarta -Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperkuat keamanan desa melalui program pencegahan narkotika sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi Kapolri dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Mabes Polri, Jumat (30/10/2026). Sejumlah program menjadi pembahasan, di antaranya Integrasi Kurikulum Antinarkotika (IKAN), Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba, serta Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Kapolri Suyudi mengatakan, penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras dapat menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dampaknya bahkan dapat berkembang menjadi tindak kriminal seperti pencurian, kekerasan, tawuran, hingga perkelahian antarkelompok.

"Karena penggunaan narkotika, penggunaan obat-obatan terlarang, akhirnya terjadilah kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian, kekerasan, tawuran, trek-rekan liar, perkelahian antar kampung, antar geng, dan lain-lain," kata Suyudi.

Untuk mencegah persoalan tersebut, Polri ingin memperluas edukasi antinarkotika hingga ke lingkungan sekolah dan desa. Salah satu upaya yang didorong adalah program Integrasi Kurikulum Antinarkotika (IKAN), yang sebelumnya telah diluncurkan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melalui kerja sama dengan Kemendes PDT, sosialisasi program tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia. Edukasi menyasar anak-anak agar memahami bahaya narkotika, termasuk jenis, perkembangan, serta konsekuensi penyalahgunaannya.

"Kami harapkan bisa kita perkuat lagi sehingga nanti sosialisasi melalui program IKAN ini betul-betul bisa menyentuh sampai ke seluruh provinsi di Indonesia," ujar Suyudi.

Selain pencegahan, Polri juga ingin memperluas program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program ini menyasar masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, termasuk mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi narkotika tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Suyudi menjelaskan, perekrutan peserta akan melibatkan Bhabinkamtibmas dan dapat didukung pendamping desa. Peserta kemudian mendapatkan pelatihan sebelum disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

"Kemudian kita latihkan, lalu kita kerjasamakan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian kita salurkan, ya, kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan," kata Suyudi.

Dalam pelaksanaannya, Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung program tersebut, termasuk melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah. Sementara itu, peluncuran Poliran secara nasional masih dalam tahap persiapan.

Menurut Suyudi, program ini juga penting bagi orang-orang yang telah menjalani rehabilitasi narkotika. Sebab, mereka berisiko kembali menggunakan narkotika apabila tidak memiliki pekerjaan setelah menyelesaikan proses pemulihan.

"Nah, sering kali balik lagi, relapse lagi. Karena apa? Karena tidak mendapatkan pekerjaan," ujarnya.

Mendes PDT Yandri Susanto menyambut kolaborasi tersebut. Dia mengatakan, upaya pencegahan narkotika perlu diperluas karena peredarannya kini telah menyasar wilayah perdesaan, tidak hanya kota-kota besar.

Kemendes PDT akan melibatkan jaringan pemerintahan desa dan sejumlah asosiasi desa untuk mendukung pelaksanaan program. Dalam audiensi tersebut, hadir 10 asosiasi yang terdiri atas empat asosiasi kepala desa, dua asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dua asosiasi perangkat desa, satu asosiasi mantan kepala desa, dan satu asosiasi masyarakat desa.

"Inti pokoknya bilamana kekuatan organik ini kita maksimalkan, insya Allah program yang bagus ini bisa kita kawal secara bersama-sama dan insya Allah bisa berhasil," kata Yandri.

Khusus untuk Poliran, Yandri menyebut program tersebut dapat disandingkan dengan pengembangan desa tematik yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Jadi akan kami sandingkan Poliran ini dengan desa-desa tematik," kata Yandri.

Dia menyebut, jaringan pemerintahan desa yang dapat mendukung program tersebut mencakup 75.266 desa, hampir 600.000 anggota BPD, serta hampir 1 juta perangkat desa.

Melalui kolaborasi ini, Polri dan Kemendes PDT berharap upaya menjaga keamanan desa dapat berjalan beriringan dengan pencegahan narkotika dan pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat.