Pgl Dota2 Cara Anda Memahami Kriteria Mendaftar Untuk Umum Teknik Paling

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penerapan kebijakan potongan aplikator ojek online (ojol) 8 persen masih terbentur kendala adanya aplikator nakal.

Hal itu disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Koalisi Ojol Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). 

"Yang penting perintah dari presiden mengenai pembagian tarif 92% dan 8% secara riil di lapangan sudah diterapkan. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Ini salah satu yang tadi disampaikan itu," kata Prasetyo usai rapat.

Dia memastikan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Ojol. Finalisasi akan dilakukan pada pekan depan

"Sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih masih perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan teman-teman Asosiasi Ojol," ungkap Prasetyo.

Dia menuturkan, pertemuan dengan perwakilan Ojol hari menjadi penting untuk menyerap masukan dalam rangka penyusunan Perpres, dalam rangka menyempurnakan kebijakan tarif potongan aplikator.

"Ini sudah saya sampaikan sudah di sudah berlaku selama ini meskipun belum ada perpresnya. Tapi masih ada beberapa yang apa namanya, realisasi di lapangan itu perlu di perbaiki, perlu disempurnakan. Itulah yang tadi disampaikan kepada kami sebagai bahan untuk penyempurnaan isi Perpresnya," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi membahas tindak lanjut penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol), Kamis (23/7/2026).

Rapat ini untuk menyelaraskan sejumlah pandangan dalam merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi profesi transportasi online dan ekosistemnya.

Rapat ini dihadiri pimpinan kementerian seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai aspek yang akan menjadi substansi Perpres, di antaranya penguatan perlindungan bagi mitra pengemudi, kepastian hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi, keberlanjutan iklim usaha, serta koordinasi lintas kementerian dalam implementasi kebijakan.

"Hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final. Tadi kami juga sepakat tim akan bertemu sekali lagi untuk finalisasi," kata Dasco usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurut Dasco, salah satu poin yang dibahas dalam Perpres adalah evaluasi tarif ojol.

"Tadi kami juga mendengar masukan dari Koalisi Ojol Nasional mengenai penerapan skema bagi hasil 92:8 persen beserta evaluasinya," ujarnya.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo menyebut skema pembagian tarif 92% dan 8% sudah diterapkan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. 

“Jadi teman-teman Koalisi Ojol Nasional tadi sudah menyampaikan bahwa per 1 Juli itu sudah diterapkan. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Ini salah satu yang tadi disampaikan itu,” kata dia. 

Prasetyo memastikan Perpres akan segera selesai, saat ini tengah disempurnakan. “Sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih masih perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan teman-teman Asosiasi Ojol,” pungkasnya.

Menurut Dasco, pertemuan finalisasi Perpres akan digelar selambat-lambatnya pekan depan. “Minggu depan lah,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) akan difokuskan pada perlindungan bagi para mitra pengemudi.

Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pekerja sektor digital yang jumlahnya terus meningkat.

"Bagi kami di Kemnaker, perhatian utama adalah jaminan sosial bagi teman-teman pengemudi ojek online," ujar Yassierli.

Bentuk perlindungan yang akan diatur dalam beleid tersebut meliputi jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM). Selain itu, aturan tersebut diharapkan menghadirkan transparansi hubungan kemitraan antara perusahaan aplikator dan para pengemudi.

"Kita ingin memastikan dalam aturan ini terjadi transparansi terkait hubungan kerjanya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara," tegasnya.

Menurut Yassierli, saat ini aturan tersebut masih disusun lintas kementerian dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.