Kepentingan Pendidikan Dalam Hiburan Menang Pemula Memilih Permainan Memaksimumkan Menghiburkan Panjang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot sejumlah pejabat. Tindakan tegas ini diambil buntut temuan kasus penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Total ada 10 pegawai Bapanas dan Perum Bulog yang dijatuhi sanksi. Rinciannya, 8 orang dicopot dari jabatannya dan 2 orang pegawai Bulog wilayah DKI Jakarta dijatuhi surat peringatan.

"Kita putuskan hari ini, dari Bulog dengan Bapanas ada 10 orang. Sebanyak 2 orang diberi peringatan, sedangkan 8 orang kita copot," tegas Amran di Kalibata, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri akan menindaklanjuti proses pemeriksaan. Jika terbukti ada keterlibatan pelanggaran pidana, sanksi hukum berat bakal dijatuhkan.

"Yang diberhentikan levelnya cukup tinggi. Delapan orang ini langsung berhenti, per hari ini kita copot semua," tegasnya.

Pencopotan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab jabatan. Menurut Amran, para pejabat tersebut dinilai lalai dalam menjalankan tugas pengawasan alur distribusi beras bersubsidi.

Di luar jajaran Bapanas dan Bulog, pihak kepolisian dilaporkan telah memeriksa sekitar sembilan orang terperiksa, dengan satu orang di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengamini pemberian sanksi kepada anak buahnya di wilayah DKI Jakarta. Keputusan penindakan ini diambil setelah berkoordinasi dengan Mentan Amran Sulaiman.

"Atas petunjuk dari Pak Mentan dan hasil Rapat Direksi, kami memutuskan ada 6 orang yang dinonaktifkan dan 2 orang yang diberikan surat teguran," ujar Rizal.

Langkah ini diambil untuk menegakkan prinsip pertanggungjawaban di seluruh lini kepemimpinan Perum Bulog.

"Ini merupakan bentuk responsibility kami agar ada tanggung jawab dari masing-masing pimpinan wilayah, pimpinan cabang, hingga manajer terhadap tugasnya," imbuh Rizal.

Praktik curang di sektor pangan ini terbongkar setelah Mentan Amran mengendus dugaan kejahatan mafia pangan yang mengubah beras bersubsidi program SPHP menjadi beras premium di kawasan Jakarta Timur.

Tindakan tak bertanggung jawab tersebut sangat merugikan konsumen. Beras SPHP yang semestinya dijual kepada masyarakat seharga Rp 12.500 per kilogram dipoles sedemikian rupa, lalu dipasarkan sebagai beras premium dengan harga membumbung hingga Rp 17.000 per kilogram.

"Kalau ada hukuman terberat, ini pantas dihukum terberat. Seandainya memungkinkan, hukuman mati pantas untuk orang seperti ini," kata Mentan saat sidak di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan laporan awal, barang bukti yang ditemukan mencapai sekitar 600 ton. Kendati demikian, Amran menduga volume beras yang diselewengkan sebenarnya sudah menyentuh angka ribuan ton, sehingga membutuhkan pengusutan lebih dalam dari pihak kepolisian.

Atas pembongkaran praktik yang mengancam ketahanan pangan nasional ini, Amran menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Polri, Polres Metro Jakarta Timur, dan Baintelkam Polri. Ia meminta aparat penegak hukum bergerak cepat menindak seluruh jaringan mafia pangan ini tanpa pandang bulu.