Gemini Notebook Alat Alat Free Notebook Step 1 Koneksi Pengadukan Meningkatkan

Liputan6.com, Lampung - Menyempitnya badan jalan gara-gara antrean SPBU kembali menyebabkan kecelakaan di Lampung. Dalam beberapa hari terakhir tercatat sudah ada dua kecelakaan gara-gara menyempitnya badan jalan, bahkan salah satunya memakan korban jiwa. 

Pertama, Kecelakaan maut terjadi di Natar, Lampung Selatan, pada Sabtu (19/9/2026). Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang berhenti di bahu Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) karena mengantre BBM.

Belum usai kasus tersebut, kecelakaan kembali terjadi di Jalan Pramuka, tepatnya di depan Sekolah Baitul Jannah, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Selasa (22/9/2026), hari ini.

Empat kendaraan terlibat dalam kecelakaan itu, yakni dump truk, sepeda motor, Daihatsu Terios, dan Toyota Innova. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis.

Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dump truk diduga mengalami gangguan pengereman.

Namun, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi juga menjadi sorotan. Antrean kendaraan berat disebut membuat ruang gerak pengguna jalan semakin sempit.

Antrean Truk Memanjang, Jalan Menyempit

Saksi mata bernama Haryono alias Yono mengatakan antrean truk di Jalan Pramuka membuat kendaraan lain harus mengambil jalur berbeda.

"Karena banyak truk di kiri, saya mengambil posisi sebelah kanan," ujar Yono.

Menurut dia, antrean truk tersebut cukup panjang. Bahkan, barisan kendaraan biasanya bisa mencapai kawasan Dinas Sosial dan pada Selasa pagi memanjang lebih jauh.

"Antrean truk itu sebelah kiri, panjang itu. Biasanya sampai di Dinas Sosial, tapi ini tadi sampai atas," katanya.

Kondisi itu membuat Yono sempat mengira kepadatan kendaraan di depannya disebabkan kecelakaan.

"Saya sangka ada kecelakaan. Ternyata kita jadi korban," ucapnya.

Situasi tersebut menggambarkan persoalan yang kini dihadapi sejumlah pengguna jalan di Lampung: antrean BBM tidak lagi hanya berada di dalam area SPBU, tetapi dapat memanjang hingga ruang lalu lintas umum.

Rangkaian kejadian tersebut membuat Pertamina Patra Niaga mengevaluasi kembali sistem pengaturan antrean BBM, terutama di wilayah Natar.

Sales Branch Manager Rayon 3 Fuel Lampung, Muhammad Alwan Azhari mengatakan setiap SPBU diwajibkan memiliki petugas marshal untuk membantu mengatur antrean kendaraan.

"Setiap SPBU itu wajib memiliki petugas marshal," kata Alwan, Selasa (22/9/2026).

Evaluasi dilakukan menyusul kecelakaan maut di Natar yang terjadi ketika antrean kendaraan BBM meluber hingga badan Jalinsum.

Pertamina akan mengecek kembali pelaksanaan prosedur pengaturan antrean tersebut di lapangan.

"Atas kejadian yang telah terjadi kami juga turut prihatin dan kami juga akan mengevaluasi kembali bagaimana prosedur marshal ini sudah dijalankan dengan tepat di SPBU," ujarnya.

Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji mengatakan SPBU di lokasi kecelakaan Natar sebenarnya telah menyediakan petugas marshal.

Namun, kecelakaan terjadi di luar area SPBU.

"Di SPBU tersebut sudah menyediakan marshal, tapi memang posisi kecelakaannya itu di luar SPBU, di jalan di luar SPBU," kata Bima.

Menurut Bima, pengaturan lalu lintas di luar area SPBU bukan kewenangan pengelola. Meski demikian, Pertamina akan meminta pengelola SPBU berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila antrean mulai mencapai badan jalan.

"Nanti kita akan minta SPBU itu untuk melakukan koordinasi dengan pihak APH setempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas sehingga kejadian ini tidak terulang lagi," ujarnya.

Persoalan antrean BBM bersubsidi juga menjadi perhatian Polda Lampung.

Direktur Reserse Kriminal Khusus, Polda Lampung Kombes Hery Rusyaman mengatakan polisi mulai mendata seluruh SPBU di Lampung untuk mencari tahu penyebab panjangnya antrean BBM bersubsidi.

Pendataan meliputi nama SPBU, pemilik, hingga kuota BBM setiap hari. Data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas.

"Kami mendata semua SPBU yang ada di seluruh wilayah Lampung dengan mencatat nama SPBU, pemilik, serta kuota per harinya," kata Hery.

Menurut Hery, polisi tidak hanya melihat persoalan dari sisi ketersediaan stok. Tingginya permintaan dan peralihan konsumen ke BBM bersubsidi juga menjadi salah satu faktor yang sedang ditelusuri.

"Stok sebenarnya sudah ada, sudah lengkap, sudah mencukupi. Tetapi karena konsumennya banyak, ada fenomena peralihan karena gap harga BBM sangat jauh," ujarnya.

Polda Lampung selanjutnya akan mencocokkan kuota dengan realisasi penyaluran di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya persoalan dalam distribusi maupun penggunaan BBM bersubsidi.