Ains Sebagai Alat Pasukan Bisnes Inovasi Teknologi Melibatkan Kolektif Terus

Liputan6.com, Jakarta -Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah di Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp 179,46 miliar.

Anggaran BSPS itu diberikan kepada 8.973 unit rumah. Setiap penerima bantuan memperoleh dukungan dana sebesar Rp 20 juta untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi hunian yang sehat, aman, dan layak.

"Jumlah bantuan rumah di Sulawesi Tenggara tahun ini meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 1.129 unit," jelas Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan resmi Kementerian PKP, Sabtu (30/5/2026).

Pria yang akrab disapa Ara ini menyampaikan, pelaksanaan perbaikan rumah dijadwalkan mulai Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perumahan. Data yang akurat dinilai sangat penting untuk memastikan bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kami berterima kasih kepada Kepala BPS dan seluruh jajaran karena data yang baik menjadi fondasi penting agar program bantuan perumahan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ungkapnya.

Sebaran Program BSPS di Sultra

Berdasarkan data alokasi BSPS Tahun 2026, sebanyak 7.238 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir, 902 unit untuk wilayah perdesaan, dan 833 unit untuk wilayah perkotaan.

Khusus di Kota Kendari, Kementerian PKP mengalokasikan 548 unit BSPS yang tersebar di 11 kecamatan. Alokasi terbesar berada di Kecamatan Puuwatu sebanyak 73 unit.

Disusul oleh Kendari Barat dengan 63 unit, Kendari 60 unit, Mandonga 58 unit, Poasia 57 unit, Nambo 54 unit, Abeli 53 unit, Baruga 49 unit, Kambu 37 unit, Wua-Wua 24 unit, dan Kadia 20 unit.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Kebudayaan bakal menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah kepada 5.053 unit rumah milik seniman dan budayawan.

Hal ini tercetus dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di ruang kerja Menteri PKP, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan, tim Kementerian PKP selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah tersebut selama dua pekan. Untuk kemudian hasilnya diumumkan pada 2 Juni 2026 mendatang.

"Karena program ini harus segera jalan, jalannya itu kurang lebih 5 bulan, mau nggak mau kita masih kerja keras 2 minggu ini harus verifikasi lapangan, faktual," ujar Menteri PKP.

Dalam proses verifikasi, Kementerian PKP menentukan sejumlah syarat serupa dengan program BSPS pada umumnya. Antara lain, hunian tersebut milik kelompok masyarakat pada tingkatan sangat miskin hingga rentan (Desil 1-4), belum pernah menerima bantuan BSPS, dan rumah bersangkutan memang benar-benar tidak layak huni.

Dana program bedah rumah seniman dan budayawan ini berasal dari anggaran program BSPS 2026. Adapun total anggaran BSPS tahun ini sekitar Rp 8,57 triliun yang menyasar 400 ribu unit rumah tak layak huni.

"Anggarannya dari APBN, dari negara, jadi sama-sama," imbuh Ara.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan, pihaknya telah menyodorkan daftar rumah yang bakal direnovasi kepada Kementerian PKP. Bantuan ini nantinya bakal disalurkan kepada para pelaku seni hingga penjaga situs cagar budaya.

"Tentu dari Kementerian Kebudayaan yang kita usulkan adalah yang terkait dengan para pelaku budaya, seniman yang membutuhkan, ada juru pelihara-juru pelihara yang menjaga situs-situs cagar-cagar budaya di seluruh Indonesia yang memang membutuhkan juga dukungan ini," ungkapnya.

"Kita sudah ajukan, dan kita berharap nanti dalam waktu dekat di awal Juni untuk menerima hasilnya dari verifikasi," kata Fadli Zon.