Panduan Lengkap Pilihan Balik Perlu Terdapat Banyak Mitos Matlamat Kedua

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga komoditasnikel Indonesia saat ini tidak lagi bisa dipermainkan secara leluasa oleh oknum pihak asing. Penataan sistem transaksi komoditas yang dilakukan pemerintah juga terbukti mengerek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor batu bara.

Bahlil menjelaskan, perbaikan ini dicapai setelah pemerintah melakukan penataan ulang pada tata kelola transaksi ekspor mineral dan batu bara (minerba), termasuk dalam hal mekanisme penentuan harga komoditas andalan Indonesia.

"Kita baru memulai, ada dinamika, itu biasa saja. Orang kalau sudah nyaman, mau diubah untuk kebaikan, pasti ada yang protes. Harga nikel ditentukan oleh luar, harga batu bara ditentukan oleh luar. Sekarang baru mulai kita tata," ujar Bahlil di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Dalam skema penataan ekspor ini, pemerintah mengerahkan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu gerbang ekspor komoditas unggulan. Langkah ini diambil guna memastikan harga transaksi yang disepakati sesuai dengan harga pasar secara adil, sehingga pendapatan negara meningkat.

"Alhamdulillah, dengan penataan terhadap pengaturan supply and demand, harga batu bara Indonesia sekarang sudah mulai ada marwahnya di mata internasional. Harga nikel sekarang mulai tidak lagi dipermainkan secara leluasa oleh oknum-oknum tertentu. Inilah sebenarnya tujuan kita," jelas Bahlil.

Ia menambahkan, laporan dari Direktorat Jenderal Minerba menunjukkan bahwa meski volume produksi batu bara tidak sebanyak tahun 2025, perolehan PNBP-nya justru mencatatkan angka yang lebih tinggi.

"Artinya, kita ingin produksinya tidak terlalu banyak, tapi pendapatan negara yang paling penting," tegasnya.

Sebagai informasi, PNBP sektor minerba telah menyumbang sebesar Rp 108,31 triliun per Agustus 2026. Capaian ini menunjukkan tren positif jika dibandingkan total PNBP minerba sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 135,16 triliun.

Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan BBM dengan campuran bioetanol hingga 50 persen atau E50. Langkah strategis ini diambil guna menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Rencana tersebut berkaca pada keberhasilan program biosolar B50—campuran 50 persen minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) atau Fatty Acid Methyl Ether (FAME)—yang berhasil menghentikan impor solar dari luar negeri.

"B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME. Ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi melakukan impor solar, khusus untuk CN 48," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Melihat keberhasilan pada sektor solar, Presiden Prabowo meminta agar formula serupa direplikasi pada BBM jenis bensin melalui pengembangan E20 hingga E50.

"Belajar dari ini, Presiden memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20 dan E50," kata Bahlil.

Langkah ini mendesak untuk segera direalisasikan mengingat konsumsi BBM nasional masih sangat tinggi, yakni mencapai sekitar 39 hingga 40 juta kiloliter (KL) per tahun, baik untuk jenis solar maupun bensin.