Cara Menggunakan 365freecreditewallet Utama Malaysia Jika Anda Perhatian Terbaik Terbaik

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru akan dibahas untuk program 2027.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Masih dalam pembahasan, karena ini untuk masih program di tahun 2027,” tutur Airlangga.

Mengutip Antara, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menuturkan, rencana PTKP belum akan dibalas dalam waktu dekat. "Masih lama," kata Suahasil.

Pemerintah akan melakukan penyesuaian batas PTKP pada 2027. Pemerintah juga tengah menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat, termasuk opsi menyesuaikan batas PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji keputusan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

"Ini (PTKP) masih dikaji, masih kita kaji secara mendalam," ujar Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Juda menilai, kebijakan menaikkan PTKP memang bisa mendorong daya beli masyarakat. Namun, pihaknya masih mencari titik optimal dari kebijakan tersebut mengingat adanya potensi kehilangan penerimaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mendukung wacana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Ia menilai, kenaikan PTKP akan memberikan manfaat bagi pekerja karena bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan ini membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok kelas menengah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 ditopang oleh kuatnya aktivitas pariwisata di Bali dan Nusa Tenggara serta masih kokohnya peran Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.

Airlangga mengatakan wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan ekonomi 6,1%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,29%.

"Ini menunjukkan sektor pariwisata sudah bisa bergerak untuk mensejahterakan wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara, baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (5/8/2026).

Sementara itu, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan 56,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut juga mencapai 5,65%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

“"rtinya supply chain menjadi penggerak perekonomian nasional,” katanya.

Dari sisi lapangan usaha, Airlangga menyebut industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB dengan kontribusi 18,5% dan mencatat pertumbuhan 4,52% pada kuartal II 2026.

Di sisi lain, sektor jasa akomodasi serta penyediaan makan dan minum menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat, yakni 10,6%.

Menurut Airlangga, kinerja sektor tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas pariwisata serta berbagai program pemerintah.

“Hal ini didukung oleh program andalan Bapak Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis dan juga terkait dengan program industri perhotelan serta industri perjalanan,” ujarnya.