Trip Com For Berita Hampir Semua Maraton Increasingly

Liputan6.com, Tokyo - Pemerintah Jepang pada Senin (2/11/2026) resmi membentuk badan nasional baru yang khusus menangani penanggulangan bencana. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan negara tersebut dalam menghadapi ancaman gempa bumi berkekuatan sangat besar di sepanjang pesisir Samudra Pasifik maupun wilayah Tokyo, serta kemungkinan erupsiGunung Fuji.

Badan yang diberi nama National Disaster Management Agency atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu akan memiliki lebih dari 350 pegawai. Mereka bertugas mengoordinasikan berbagai upaya, mulai dari persiapan menghadapi bencana, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak.

Pembentukan badan tersebut bukan karena adanya prediksi bahwa bencana tertentu akan segera terjadi. Pemerintah Jepang justru ingin memperkuat sistem penanggulangan bencana yang selama ini dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam menghadapi kemungkinan bencana berskala besar.

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah utara Jepang pada 2011. Bencana tersebut menewaskan hampir 20.000 orang dan diikuti krisis nuklir di Fukushima.

Jepang merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia karena berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), yakni wilayah yang memiliki aktivitas gempa bumi dan gunung berapi yang tinggi. Meski demikian, selama ini Jepang belum memiliki badan khusus yang secara terpusat menangani penanggulangan bencana.

"Sebagai pusat komando penanggulangan bencana, kami akan melakukan segala upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan demi melindungi nyawa dan harta benda masyarakat ... serta berupaya menjadi negara dengan kesiapsiagaan terbaik di dunia," terang Goshi seperti dilaporkan CNA.

Goshi akan mengelola badan baru tersebut yang berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Pada Senin, Goshi mengeluarkan seruan mendesak kepada pemerintah daerah dan masyarakat Jepang untuk segera memeriksa kesiapan mereka dalam menghadapi gempa bumi.

Masyarakat diminta memastikan rumah mereka memiliki ketahanan yang memadai terhadap guncangan gempa, memeriksa apakah perabotan telah dipasang atau ditambatkan dengan aman agar tidak mudah roboh, serta meninjau kembali prosedur evakuasi yang telah disiapkan.

Selain itu, warga diimbau menyediakan persediaan air dan toilet portabel yang mencukupi kebutuhan selama sedikitnya tiga hari apabila bencana terjadi.

"Pikirkan hal ini untuk diri Anda sendiri dan ambillah tindakan," ujar Goshi.

Goshi, yang pernah menjabat sebagai menteri penanggung jawab penanganan krisis nuklir Fukushima, mengatakan ingin memanfaatkan pengalamannya dalam menghadapi bencana pada 2011 untuk memperkuat kinerja badan baru tersebut.

Namun, masih terdapat kekhawatiran bahwa Jepang belum sepenuhnya siap menghadapi bencana besar pada masa mendatang.

Setelah bencana 2011, pemerintah Jepang sebenarnya telah membentuk badan rekonstruksi untuk membantu pemulihan wilayah utara negara tersebut.

Badan itu menangani berbagai pekerjaan yang membutuhkan dukungan jangka panjang, termasuk pembersihan kontaminasi radioaktif di Fukushima serta proses penghentian operasional dan pembongkaran fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir yang terdampak.

Meski demikian, Jepang saat itu belum memiliki badan penanggulangan bencana terpusat yang bertugas mengoordinasikan penanganan bencana lintas instansi pemerintah.

Menurut Goshi, kurang dari separuh pejabat pemerintah daerah di Jepang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, hanya 15 persen pemerintah daerah yang memiliki rencana evakuasi khusus bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan ketika bencana terjadi.

Sebelumnya, penanganan bencana di Jepang cenderung dilakukan setelah keadaan darurat terjadi. Para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga akan dikumpulkan untuk membentuk tim sementara yang bertugas menangani situasi tersebut.

Sistem itu belum didukung oleh pusat komando permanen yang dapat mengoordinasikan penanganan bencana secara menyeluruh di antara berbagai instansi pemerintah.

Para ahli telah memperingatkan kemungkinan terjadinya gempa bumi besar di Jepang dalam beberapa dekade mendatang.

Meskipun waktu dan lokasi pasti terjadinya gempa tidak dapat diprediksi, pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapinya.

Salah satu ancaman terbesar yang menjadi perhatian adalah gempa bumi berkekuatan sangat besar atau megaquake yang berkaitan dengan Palung Nankai (Nankai Trough).

Palung Nankai merupakan kawasan palung bawah laut di Samudra Pasifik, lepas pantai tenggara Jepang, yang berpotensi menjadi sumber gempa bumi besar.

Berdasarkan perkiraan pemerintah Jepang, gempa besar yang bersumber dari kawasan tersebut dapat menyebabkan sekitar 298.000 orang meninggal dunia, memaksa 6,5 juta orang mengungsi, serta mengakibatkan 2,35 juta rumah hancur atau tidak dapat lagi digunakan.

"Jika bencana ini benar-benar terjadi, masa depan kita akan dipertaruhkan," kata Goshi.

Pemerintah Jepang memperkirakan gempa berkekuatan sangat besar yang bersumber dari dua palung bawah laut di lepas pantai utara negara tersebut dapat menyebabkan hampir 200.000 orang meninggal dunia.

Sementara itu, apabila gempa besar mengguncang kawasan metropolitan Tokyo, dampaknya diperkirakan dapat menyebabkan sekitar 18.000 orang meninggal dunia, 4,1 juta orang terpaksa mengungsi, serta sekitar 400.000 rumah hancur.

Selain gempa bumi, pemerintah Jepang mewaspadai kemungkinan erupsi Gunung Fuji.

Letusan gunung tersebut diperkirakan dapat berdampak terhadap 790.000 orang beserta tempat tinggal mereka. Erupsi berpotensi mengganggu transportasi, jaringan listrik, dan berbagai infrastruktur penting lainnya.

Selain memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi penanganan bencana, badan baru tersebut akan berupaya meningkatkan kualitas fasilitas pengungsian di Jepang.

Selama ini, Jepang kerap mendapat kritik karena kondisi tempat pengungsian yang dinilai kurang memadai.

Ketika bencana terjadi, warga biasanya ditempatkan di gedung olahraga, pusat kegiatan masyarakat, atau ruang kelas yang tidak selalu memiliki fasilitas pendukung yang layak.

Tempat-tempat tersebut sering kali tidak menyediakan ruang pribadi yang memadai bagi pengungsi, perlengkapan tidur yang layak, toilet bersih, maupun makanan hangat.

Menurut para ahli, kondisi pengungsian yang buruk dapat memicu berbagai masalah kesehatan, bahkan berujung pada kematian.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, badan penanggulangan bencana yang baru akan berupaya menyediakan toilet portabel yang bersih, fasilitas dapur untuk menyiapkan makanan hangat, sarana mandi dengan air panas, serta tempat tidur berbahan kardus.

Pentingnya perbaikan fasilitas pengungsian terlihat dari pengalaman Jepang menghadapi sejumlah bencana besar sebelumnya.

Gempa bumi magnitudo 9 dan tsunami dahsyat yang melanda wilayah utara Jepang pada Maret 2011 menewaskan hampir 19.800 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.810 kematian dikaitkan dengan beratnya kondisi kehidupan yang dialami masyarakat setelah bencana, bukan semata-mata akibat dampak langsung gempa dan tsunami.

Pada Juli 2026, gempa bumi magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto di wilayah barat daya Jepang menewaskan 38 orang.

Gempa tersebut menghancurkan atau merusak lebih dari 69.000 rumah serta menyebabkan banyak wilayah kehilangan pasokan air dan listrik selama berminggu-minggu.

Di tengah suhu udara yang sangat panas, banyak gedung olahraga dan pusat kegiatan masyarakat yang digunakan sebagai tempat pengungsian tidak memiliki pendingin ruangan.

Kondisi tersebut membuat banyak warga enggan tinggal di tempat pengungsian. Mereka memilih bertahan di dalam kendaraan yang diparkir di luar rumah atau di area parkir.