Kos Cuci Buah Untuk Pertamina Mati Bahkan Kamu Bisa Wartek Walhal

Liputan6.com, Paris - Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menangguhkan kegiatan belajar mengajar di sekolah menengah atas (SMA) di seluruh negeri hingga akhir pekan. Keputusan tersebut diambil ketika aksi protes yang menuntut reformasi pendidikan terus meluas di berbagai wilayah Prancis.

Pada Selasa, polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang memblokade sejumlah sekolah menengah. Aksi tersebut berlangsung ketika ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota untuk menuntut perbaikan sistem pendidikan.

Dikutip dari Al Jazeera, Rabu (7/10/2026), para demonstran antara lain menuntut penggantian guru yang tidak hadir, waktu istirahat makan siang yang lebih panjang, serta perubahan durasi jam sekolah.

Pemerintah memperkirakan jumlah demonstran secara nasional mencapai sekitar 250.000 orang. Namun, penyelenggara aksi memperkirakan jumlah pelajar dan aktivis yang terlibat mendekati 500.000 orang.

Serikat Pelajar Sekolah Menengah Prancis menyebut hampir 2.000 sekolah menengah diblokade atau ditutup selama sehari.

Melaporkan dari aksi demonstrasi di Paris, jurnalis Al Jazeera Natacha Butler mengatakan semakin banyak kelompok yang bergabung dalam demonstrasi tersebut.

“Kami melihat orang-orang dari berbagai serikat pekerja—seperti serikat petani, pekerja energi, dan serikat guru—yang juga mengatakan mereka akan turun ke jalan untuk mendukung para pelajar,” kata Butler.

Menurut Butler, para orang tua dan guru juga ikut turun ke jalan. Mereka tidak hanya ingin mendukung anak-anak mereka, tetapi juga melindungi mereka karena khawatir aksi tersebut disusupi pihak yang membuat kerusuhan serta adanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.

Di Marseille, Nantes, dan Lyon, demonstran turun ke jalan sambil membawa berbagai spanduk. Beberapa di antaranya bertuliskan, “mereka sebenarnya tidak peduli kepada kami” dan “bertahan hidup atau belajar”.

Di Strasbourg, Lyon, dan Rennes, aksi protes sempat berubah menjadi kekerasan. Polisi menembakkan gas air mata, sementara demonstran membakar benda-benda di jalan dan melemparkan proyektil.

“Ketika jawabannya adalah kekerasan, itu berarti demokrasi tidak lagi bekerja,” kata Hugo Vetzel, lulusan SMA di Strasbourg yang baru saja menyelesaikan sekolah dan bersiap melanjutkan pendidikan ke universitas.

“Ada kesenjangan yang begitu besar antara para elite dan kami,” lanjutnya.

Janji Pemerintah

Aksi protes bermula sekitar dua pekan lalu di kawasan pinggiran Paris yang paling miskin, sebelum kemudian menyebar ke berbagai wilayah Prancis.

Pemerintah menyebut gerakan tersebut telah berubah menjadi kekerasan perkotaan. Polisi antihuru-hara pun dikerahkan ke sejumlah lokasi demonstrasi.

“Membakar sekolah tidak akan memperbaiki kondisi bangunan sekolah,” kata Lecornu saat mengumumkan penghentian kegiatan belajar mengajar.

Perdana menteri mengatakan keputusan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang kepada kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menjalankan “demokrasi internal” dalam menangani berbagai persoalan terkait kondisi sekolah.

Lecornu juga memerintahkan para menteri untuk merespons tuntutan para pelajar hingga akhir Oktober. Pemerintah, kata dia, akan mengkaji perbaikan gedung-gedung sekolah lama.

Namun, muncul keraguan mengenai seberapa cepat pemerintah dapat memenuhi tuntutan tersebut.

“Prancis dipenuhi utang; Prancis menghadapi krisis anggaran yang nyata. Dari mana uang itu berasal untuk memasukkan anggaran ke layanan publik?” kata Butler.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan telah menangkap 6.100 orang sejak aksi protes dimulai. Sebagian besar dari mereka berusia di bawah 18 tahun.

Sementara itu, Kementerian Kehakiman menyatakan lebih dari 1.800 orang akan dituntut, termasuk 1.483 anak di bawah umur.

Menurut Lecornu, sedikitnya 215 remaja dan 715 polisi terluka selama rangkaian aksi protes tersebut.

Pada Senin, tangan seorang remaja berusia 15 tahun hancur dalam bentrokan antara pelajar SMA dan polisi di kota Lens, Prancis bagian utara. Pemerintah menyebut sekitar 200 hingga 250 demonstran melemparkan benda ke arah polisi.

Surat kabar Prancis La Voix du Nord melaporkan remaja tersebut kehilangan tangan dan sebagian lengannya setelah mengambil sebuah granat polisi saat aksi berlangsung.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut mengomentari aksi protes di Prancis. Ia mengaitkan situasi tersebut dengan migrasi dan umat Muslim, tanpa memberikan bukti.

Dalam unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump menyebut situasi yang terjadi di Prancis sebagai dampak “migrasi massal yang tidak terkendali”. Ia juga mengatakan persoalan tersebut bukan tentang sekolah, melainkan tentang Islam yang ingin mengambil alih Prancis yang pernah menjadi negara besar.

Pada Agustus lalu, Trump juga menyebut kandidat Partai Demokrat dalam pemilihan sela AS mendatang sebagai “jihadis”. Pernyataan tersebut tampaknya merujuk pada kandidat Muslim dari Partai Demokrat, Abdul El-Sayed, setelah ia memenangkan nominasi partainya untuk pemilihan pendahuluan di Michigan pada pekan sebelumnya.

Para pegiat menilai pernyataan semacam itu turut mendorong berkembangnya gelombang wacana Islamofobia di kalangan anggota parlemen dan pejabat Partai Republik. Menurut mereka, hal tersebut dilakukan untuk menarik dukungan pemilih sayap kanan menjelang pemungutan suara pada November.