Perkembangan Kemahiran Inovasi Depan Membantu Kerjasama Adalah Elemen Ketiga Sama Lima

Liputan6.com, Kopenhagen - Gelombang protes anak muda kembali mengguncang Eropa. Kali ini, ribuan mahasiswa di Denmark turun ke jalan untuk menentang rencana pemerintah memangkas tunjangan pendidikan yang selama puluhan tahun menjadi salah satu bentuk dukungan bagi para pelajar dan mahasiswa.

Dikutip dari Al Jazeera, pada Senin, hingga 13.000 mahasiswa dilaporkan mengikuti aksi demonstrasi di Kopenhagen. Mereka berjalan dari kawasan alun-alun Balai Kota menuju gedung parlemen untuk memprotes rencana pemangkasan tunjangan yang bertujuan mengalihkan anggaran bagi kebutuhan pertahanan.

Mengusung slogan “Enough is Enough” atau “Cukup Sudah”, para demonstran menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan generasi muda.

Aksi tersebut menjadi bagian dari gelombang keresahan mahasiswa di Eropa. Sebelumnya, demonstrasi mahasiswa di Prancis meluas ke sejumlah negara Eropa lainnya. Aksi-aksi tersebut kemudian berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap tingginya biaya hidup dan krisis perumahan yang semakin membebani anak muda di berbagai negara.

Tak hanya demonstrasi di jalanan, penolakan juga disampaikan melalui aksi mogok. Asosiasi mahasiswa menyebut sekitar 40.000 pelajar dan mahasiswa dari 57 sekolah di seluruh Denmark ikut melakukan mogok sebagai bentuk protes terhadap rencana pemangkasan tunjangan tersebut.

Tunjangan Pendidikan Berlaku Sejak 1970

Denmark selama ini dikenal memiliki skema tunjangan pendidikan yang memberikan dukungan finansial kepada para pelajar dan mahasiswa.

Sejak 1970, seluruh siswa dan mahasiswa berusia di atas 18 tahun yang terdaftar di sekolah maupun universitas secara otomatis berhak menerima tunjangan tersebut, tanpa mempertimbangkan besarnya pendapatan orang tua mereka.

Saat ini, penerima tunjangan memperoleh 1.154 kroner Denmark atau sekitar 173 dolar AS per bulan jika masih tinggal bersama orang tua. Sementara itu, mereka yang tinggal mandiri mendapatkan 7.426 kroner Denmark atau sekitar 1.116 dolar AS per bulan.

Namun, pemerintah kini mengusulkan perubahan besar terhadap skema tersebut.

Berdasarkan proposal terbaru, mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dengan penghasilan tahunan lebih dari 700.000 kroner Denmark atau sekitar 105.248 dolar AS tidak lagi berhak menerima tunjangan.

Sementara itu, mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dengan pendapatan tahunan antara 419.589 kroner atau sekitar 63.087 dolar AS hingga 700.000 kroner tetap bisa memperoleh bantuan. Besaran tunjangan yang diterima akan disesuaikan dengan tingkat pendapatan orang tua masing-masing.

Demonstrasi di Kopenhagen berlangsung dengan kehadiran aparat kepolisian dalam jumlah besar.

Ribuan anak muda meneriakkan slogan “Broken Promises” atau “Janji yang Diingkari”. Mereka juga membawa berbagai poster yang berisi pesan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Beberapa tulisan yang terlihat di antaranya “Save SU” sebagai bentuk seruan untuk mempertahankan tunjangan pendidikan, “Less Support, Less Educated” atau “Semakin Sedikit Dukungan, Semakin Sedikit Pendidikan”, serta “Don't Cheat the Young” yang menyerukan agar pemerintah tidak mengkhianati generasi muda.

Presiden Asosiasi Siswa Sekolah Menengah Denmark, Oscar Tonsberg Hoffmann, yang juga menjadi salah satu penyelenggara aksi, mengatakan bahwa dukungan finansial bagi pendidikan merupakan sesuatu yang sangat dibanggakan masyarakat Denmark.

“Di Denmark, kami mendapatkan pendanaan dan dukungan ekonomi untuk menempuh pendidikan, dan kami sangat bangga dengan hal tersebut,” ujarnya kepada AFP.

Menurutnya, membongkar sistem yang selama ini menopang pendidikan Denmark merupakan langkah yang keliru.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya salah satu sistem pendidikan terkuat di dunia justru dilemahkan melalui kebijakan pemangkasan bantuan.

Mahasiswa Merasa Dikhianati Pemerintah

Penolakan terhadap kebijakan tersebut juga disuarakan langsung oleh para mahasiswa yang terdampak.

Kieran Hindshaw, mahasiswa agronomi berusia 23 tahun, mengaku merasa dikhianati oleh pemerintah Denmark.

Ia menyampaikan kemarahannya karena pemerintah yang diharapkan berpihak kepada kelompok kiri justru mengambil kebijakan pemangkasan kesejahteraan generasi muda.

“Saya sangat marah karena akhirnya kami mendapatkan pemerintahan yang konon berhaluan ‘merah’ di Denmark dan melibatkan partai-partai kiri, tetapi justru ada pemangkasan terhadap kesejahteraan kami dan kondisi ekonomi anak muda, sementara mereka mendanai pengurangan pajak perusahaan dan belanja perang,” katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mahasiswa terhadap prioritas anggaran pemerintah, terutama ketika dukungan finansial untuk pendidikan justru terancam dikurangi.

Dampak rencana kebijakan tersebut diperkirakan cukup besar. Kementerian Pendidikan Tinggi Denmark menyatakan bahwa sekitar 14.000 mahasiswa diperkirakan akan kehilangan tunjangan mereka sepenuhnya.

Selain itu, sekitar 8.000 mahasiswa lainnya diperkirakan akan mengalami pengurangan jumlah bantuan yang diterima.

Pemerintah juga mengusulkan perubahan terhadap aturan tunjangan pengangguran bagi lulusan universitas yang baru menyelesaikan pendidikan.

Dalam proposal tersebut, lulusan baru hanya akan berhak menerima tunjangan pengangguran apabila mereka telah bekerja selama 18 bulan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir masa studi mereka.

Sementara itu, Menteri Perindustrian sekaligus pemimpin Partai Liberal Sosial, Martin Lidegaard, mengakui bahwa keputusan pemangkasan tersebut bukanlah kebijakan yang mudah.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang tidak menyenangkan.

Rencana pemangkasan tunjangan pendidikan ini pun semakin memperbesar ketegangan antara pemerintah dan kalangan mahasiswa. Di tengah gelombang keresahan anak muda yang meluas di Eropa, ribuan mahasiswa Denmark kini menuntut pemerintah mempertahankan dukungan pendidikan yang telah menjadi bagian dari sistem kesejahteraan negara itu selama lebih dari lima dekade.