Perbezaan Antara Pelaburan Memulakan Altcoin Pelaburan Crypto Informasi Sebalik Memahami

Liputan6.com, Jakarta -Indonesia mendorong percepatan ratifikasi kesepakatan pembentukan Pusat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas ASEAN atau ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).

Upaya ini menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap lintas batas.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ina Hagniningtyas Krisnamurthi mengatakan, pusat koordinasi tersebut membutuhkan ratifikasi dari enam negara anggota ASEAN agar dapat segera diselesaikan dan dioperasikan. Namun, hingga saat ini, baru Vietnam yang meratifikasi kesepakatan tersebut.

"Sementara untuk ASEAN, sebagaimana diketahui oleh teman-teman media, ACCTHPC (ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control), which is center ya, sebetulnya center untuk mengimplementasikan kesepakatan ASEAN untuk transboundary haze itu harus segera diselesaikan. Membutuhkan 6 negara yang ratifikasi. Sampai sekarang untuk center itu baru Vietnam yang ratifikasi," kata Ina di Kantor Kemlu, Rabu (4/11/2026).

Ina menegaskan, keberadaan pusat koordinasi tersebut akan menjadi penguat bagi kesepakatan ASEAN mengenai penanganan pencemaran asap lintas batas yang telah dibangun sejak 2003. Terlebih, Indonesia selama ini terus mendorong berbagai upaya kerja sama, termasuk pengembangan sistem pemantauan pada 2013.

Menurut dia, Indonesia juga telah mendorong penyelesaian negosiasi mengenai pembentukan pusat koordinasi tersebut pada 2023. Langkah selanjutnya adalah memastikan kesepakatan itu segera ditindaklanjuti melalui operasionalisasi ACCTHPC.

"Jadi saya tegaskan lagi, karena center itu ada di Indonesia, center ini akan menjadi game changer atau pembalik ya, kalau penguat dari kesepakatan yang sudah ASEAN buat dari sejak 2003 dan kemudian upaya yang Indonesia dorong, yaitu sistem monitoring yang dibuat di tahun 2013," ujarnya.

"Di 2023 kita menyelesaikan negosiasi mengenai center. Jadi nanti yang kita harus lakukan adalah mendorong segera operasionalisasi the center yang terus terang balik lagi kepentingannya nasional juga, which is Indonesia, karena Indonesia juga tempat dari center tersebut," lanjut Ina.

Ina menjelaskan, percepatan penanganan karhutla juga menjadi kepentingan nasional Indonesia. Sebab, masyarakat Indonesia menjadi pihak yang paling banyak terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Ia merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Singapura. Dalam kesempatan tersebut, Menlu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak menanggung dampak karhutla.

Ina juga menyinggung pengerahan 71.000 personel oleh Presiden untuk menangani persoalan tersebut. Menurut dia, upaya menghentikan karhutla harus menjadi prioritas karena masyarakat Indonesia sendiri yang menanggung dampak terbesarnya.

"Jadi intinya adalah bahwa Indonesia harus mengupayakan karhutla ini berhenti dengan sesegera mungkin karena korbannya yang terbanyak adalah rakyat kita sendiri," kata Ina.