Taruhan Sukan Pelanggan Dengan Privasi Datojudi Malaysia Menawarkan Terdapat Ikuti Menguntungkan

Liputan6.com, Washington, DC - Aber Kawas terpilih sebagai senator Negara Bagian New York dalam pemilu pada Selasa (3/11/2026). Kemenangannya mencetak sejarah karena ia menjadi warga Amerika Serikat (AS) keturunan Palestina pertama sekaligus perempuan berhijab pertama yang terpilih sebagai anggota legislatif di negara bagian tersebut.

Spectrum News NY1 melaporkan Aber yang maju dari Partai Demokrat untuk mewakili Distrik 12 di wilayah Queens meraih 74,3 persen suara. Ia unggul jauh atas pesaingnya dari Partai Republik, Han-Khon To, yang memperoleh 25,4 persen suara berdasarkan hasil penghitungan sementara.

Melalui unggahan singkat di platform X seusai kemenangannya, Aber menyampaikan pesan, "Kita telah mencetak sejarah."

Dalam kampanyenya, Aber mengusung slogan "Fund dignity, fight destruction" atau "Danai kehidupan bermartabat, lawan kehancuran".

Bagian pertama slogan tersebut mencerminkan komitmennya memperjuangkan layanan kesehatan bagi semua orang, transportasi umum yang cepat dan dapat diandalkan, serta perumahan dengan harga terjangkau. Sementara itu, bagian kedua merujuk pada upayanya mengatasi perubahan iklim, melindungi imigran, dan menentang pendanaan perang melalui seruan "No money for war" atau "Tidak ada dana untuk perang".

Aber merupakan anggota Democratic Socialists of America (DSA), organisasi yang memperjuangkan gagasan sosialisme demokratis di AS.

Organisasi tersebut mencatat kemajuan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak salah satu anggotanya, Zohran Mamdani, memenangkan pemilihan wali kota New York City pada 2025.

Aber menjadi bagian dari semakin banyak kandidat DSA yang mengikuti pemilihan pada 2026.

Dalam pencalonannya, ia mendapat dukungan sejumlah tokoh progresif Partai Demokrat, termasuk Mamdani, Senator AS Bernie Sanders, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Rashida Tlaib.

Kemenangan Aber  mencerminkan semakin besarnya pengaruh komunitas pendukung Palestina dalam politik AS.

Kampanye 'Not On Our Dime'

Sebelum terjun ke dunia politik, Aber telah menghabiskan lebih dari 15 tahun sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak pekerja, komunitas imigran, dan rakyat Palestina.

Dalam wawancara dengan Middle East Eye (MEE) pada Oktober 2026, Aber menceritakan keterlibatannya dalam sebuah koalisi aktivis pada 2023. Kelompok tersebut berupaya menggunakan jalur pemerintahan tingkat lokal untuk menghentikan aliran dana yang mendukung Israel dan pendudukan militernya atas wilayah Palestina.

Menurut Aber, koalisi tersebut menemukan sejumlah organisasi amal di AS yang telah mengumpulkan dana jutaan dolar untuk membantu warga Yahudi AS menjadi pemukim di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Permukiman Israel di wilayah pendudukan tersebut melanggar hukum internasional.

Temuan itu mendorong Aber untuk turut mengembangkan dan meluncurkan kampanye "Not On Our Dime", yang bertujuan melarang organisasi nirlaba di New York mendanai kelompok-kelompok yang mendukung pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.

"Hukum Negara Bagian New York seharusnya tidak mengizinkan organisasi yang terdaftar sebagai lembaga amal, yang semestinya mengumpulkan uang untuk membantu masyarakat, menggunakan dana tersebut untuk melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia," tutur Aber kepada MEE.

Untuk memperjuangkan rancangan undang-undang tersebut, Aber bekerja sama dengan Zohran Mamdani, yang saat itu menjadi anggota Majelis Negara Bagian New York, serta Senator Negara Bagian Jabari Brisport.

Untuk mengajukan rancangan undang-undang tersebut, Aber bekerja sama dengan Mamdani, yang saat itu menjabat sebagai anggota Majelis Negara Bagian New York, serta Senator Negara Bagian Jabari Brisport. Rancangan undang-undang tersebut diajukan pada Mei 2023.

Rancangan undang-undang tersebut dikenal dengan nama "Not On Our Dime! Ending New York Funding of Israeli Settler Violence Act". Tujuannya adalah mencegah organisasi nirlaba di New York menyalurkan dana untuk mendukung aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Namun, rancangan undang-undang itu tidak pernah disahkan karena mendapat penentangan keras dari para anggota legislatif.

Kepada MEE, Aber mengungkapkan bahwa pengalamannya bekerja bersama Mamdani dalam memperjuangkan rancangan undang-undang tersebut menjadi salah satu hal yang menginspirasinya untuk terjun ke dunia politik.

"Bekerja sama dengan Mamdani, yang saat itu menjadi anggota Majelis Negara Bagian, merupakan pengalaman menarik karena sebelumnya saya skeptis terhadap para politikus," ujarnya.

"Menarik melihat bagaimana dia, sebagai pejabat terpilih, dapat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya."

"Ketika kami mengajukan rancangan undang-undang Not On Our Dime, langkah semacam itu belum pernah dilakukan di Negara Bagian New York. Sebelumnya, tidak ada yang secara aktif mengajukan rancangan undang-undang untuk memperjuangkan hak asasi manusia rakyat Palestina," ungkap Aber.

Aber lahir dan dibesarkan di Brooklyn, New York, dari pasangan orang tua asal Palestina yang berimigrasi ke AS pada 1990-an.

Dalam wawancaranya dengan MEE, Aber mengaku merasa diterima oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya meskipun kedua orang tuanya saat itu tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah.

Namun, rasa aman tersebut mulai berubah ketika Aber duduk di kelas empat sekolah dasar, setelah serangan 11 September 2001.

Menurut Aber, komunitas muslim di New York saat itu diliputi ketakutan akan pengawasan aparat, deportasi, ataupun tuduhan terorisme tanpa dasar.

Perubahan sikap masyarakat bahkan dirasakannya di sekolah, ketika sejumlah teman sekelas mulai menjauhinya.

Pengalaman tumbuh sebagai anak dari keluarga imigran turut membentuk pandangan politik Aber , terutama dalam memperjuangkan hak-hak imigran.

Salah satu janjinya adalah mengakhiri kerja sama pemerintah New York dengan Immigration and Customs Enforcement (ICE), lembaga federal AS yang menangani penegakan hukum imigrasi dan kepabeanan.

Aber ingin mewujudkannya melalui pengesahan New York For All Act, rancangan undang-undang yang bertujuan melarang lembaga pemerintah negara bagian dan daerah bekerja sama dengan otoritas federal dalam penegakan hukum imigrasi sipil.

Menurut Aber, penangkapan dan deportasi seorang imigran tidak hanya berdampak pada orang yang bersangkutan, tetapi dapat menghancurkan kehidupan seluruh anggota keluarganya.

"Saya rasa sangat penting untuk membicarakan bagaimana tindakan tersebut menghancurkan kehidupan dan keluarga secara keseluruhan. Dampaknya bukan hanya terhadap satu orang. Sering kali kita mendengar kisah tentang dua orang yang ditangkap ICE, atau seseorang yang ditangkap ICE di jalan. Padahal, orang tersebut memiliki keluarga yang kehidupannya ikut terdampak," tutur Aber kepada MEE.

Aber memahami persoalan tersebut karena keluarganya pernah mengalami sendiri dampak penahanan dan deportasi.

Ketika Aber masih duduk di bangku sekolah menengah atas, ayahnya dideportasi ke Yordania. Dalam wawancara dengan MEE, ia menceritakan bagaimana penahanan hingga deportasi sang ayah mengubah kehidupan keluarganya.

"Ketika seorang anggota keluarga dipisahkan dari keluarganya, banyak hal berubah. Kondisi ekonomi kami berubah. Kami tidak lagi memiliki uang sebanyak sebelumnya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti dahulu," tuturnya.

"Semua saudara saya harus mulai bekerja sejak usia sangat muda untuk membantu ibu memenuhi kebutuhan kami. Perubahan itu bukan hanya berdampak secara ekonomi, melainkan secara psikologis."

Selain memperjuangkan hak-hak imigran, Aber berupaya menentang sikap politik yang dikenal dengan istilah "Progressive except for Palestine" atau "Progresif, kecuali untuk Palestina".

Istilah tersebut merujuk pada sikap politikus atau kelompok yang memperjuangkan nilai-nilai progresif dalam berbagai persoalan, tetapi tidak menunjukkan sikap serupa ketika menyangkut hak-hak rakyat Palestina.

Kepada MEE, Aber mengisahkan pengalamannya sebelum serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel di Gaza yang kemudian memicu tuduhan genosida.

Menurutnya, pada masa itu, upayanya mengangkat persoalan hak asasi manusia rakyat Palestina kepada para politikus Partai Demokrat kerap mendapat sedikit tanggapan.

"Orang-orang percaya bahwa jika ingin memiliki karier politik, Anda tidak boleh berbicara tentang hak asasi manusia rakyat Palestina. Anda tidak boleh mengkritik negara Israel karena hal itu dianggap sama saja dengan bunuh diri secara politik," ujar Aber.

Sepanjang kampanyenya, Aber secara terbuka menunjukkan identitasnya sebagai warga AS keturunan Palestina.

Pada 24 September 2026, ia sempat ditangkap ketika mengikuti demonstrasi menentang kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York City untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Laporan CBS News New York menyebutkan, lebih dari 100 orang ditangkap dalam demonstrasi yang berlangsung di sekitar markas PBB tersebut. Sementara itu, The Times of Israel menyebut Aber termasuk di antara sejumlah politikus dan kandidat pejabat publik yang turut ditahan sebelum akhirnya dibebaskan.

Kepada MEE, Aber mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam aksi tersebut memiliki makna tersendiri.

"Bagi saya, sangat berarti bisa terlibat dalam aksi pembangkangan sipil bersama para pejabat terpilih dan politikus lainnya," kata Aber.

"Saya tumbuh pada masa ketika hampir tidak pernah ada pejabat terpilih yang berani membela hak asasi manusia rakyat Palestina. Jadi, ketika berada bersama sepuluh atau lebih politikus pada saat itu, saya merasa pengalaman tersebut sangat luar biasa. Saya berharap kami bisa berbuat lebih banyak. Saya benar-benar berharap Netanyahu tidak pernah datang ke kota ini."

Pada Oktober 2026, Aber kembali menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan yang dinilainya mengancam hak-hak masyarakat.

Kali ini, ia menentang rencana kontrak senilai sekitar 750.000 dolar AS antara Departemen Kepolisian New York (NYPD) dan perusahaan teknologi pengawasan asal Israel, Cognyte.

Laporan New York Daily News mengungkapkan, kontrak tersebut berkaitan dengan rencana pengadaan FalcoNet, perangkat pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat digunakan untuk melacak lokasi telepon seluler.

Teknologi tersebut bekerja dengan meniru menara pemancar sinyal seluler sehingga ponsel di sekitarnya dapat terhubung dan terlacak.

Melalui unggahannya di X, Aber menilai penggunaan teknologi tersebut berpotensi melanggar hak privasi masyarakat.

"Teknologi canggih ini melanggar hak seluruh warga New York karena memberikan polisi kemampuan lebih besar untuk melacak telepon kita dan mengakses data sensitif, tanpa transparansi atau pengawasan yang memadai," tulisnya.

"Namun, persoalan ini lebih besar daripada sekadar satu perusahaan atau satu kontrak. NYPD memiliki sejarah panjang dalam melakukan pengawasan massal terhadap komunitas muslim, aktivis solidaritas Palestina, dan komunitas kulit berwarna. Sementara itu, departemen kepolisian di seluruh negara bagian berbagi data pengawasan berbasis AI dengan ICE untuk membantu deportasi para imigran yang tinggal di lingkungan masyarakat kita."

Menurut laporan New York Daily News pada 27 Oktober 2026, NYPD membatalkan rencana pemberian kontrak tanpa tender kepada Cognyte setelah muncul kritik dari kelompok pembela hak-hak sipil.

Kepolisian kemudian memutuskan membuka kembali proses pengadaan secara kompetitif sehingga perusahaan lain dapat mengajukan penawaran. Dengan demikian, yang dibatalkan adalah rencana pemberian kontrak langsung kepada Cognyte, bukan pengadaan teknologi pengawasan tersebut secara keseluruhan.

Sebagai warga AS keturunan Palestina yang lantang menyuarakan dukungan terhadap Palestina, Aber mencerminkan perubahan sikap politik yang semakin terlihat di AS.

Kepada MEE, Aber menyampaikan harapannya agar perubahan tersebut turut membawa pendekatan baru dalam menjaga keamanan masyarakat New York.

"Warga New York menginginkan perubahan dalam pemerintahan. Kami sangat berharap dapat memiliki sistem keamanan masyarakat yang benar-benar peduli terhadap kehidupan manusia, bukan terus mempertahankan pola-pola penegakan hukum yang penuh kekerasan dan berdampak pada begitu banyak warga New York," ujar Aber.