Kursus Dalam Top Sesuai Pembangunan Pembelajaran Dalam Mencuba Kemudahan

Liputan6.com, Jakarta - Reaksi para presiden Indonesia saat mengetahui komunikasi atau perangkat pribadinya diduga disadap berbeda-beda. Ada yang mengecam keras hingga memerintahkan penyelidikan, menarik duta besar dari negara yang diduga melakukan operasi intelijen, bahkan ada yang mengaku sampai melompat saking kagetnya.

Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menjadi tokoh terbaru yang dikabarkan menjadi sasaran penyadapan ilegal.

Sebelum Prabowo, sejumlah presiden Indonesia juga pernah dikaitkan dengan kasus penyadapan, baik yang diduga dilakukan melalui perangkat di lingkungan Istana maupun operasi intelijen asing.

Dari beberapa Presiden RI yang disadap, tidak semuanya mengungkapkan reaksi yang sama ketika mengetahui aksi tersebut.

Berikut berbagai reaksi presiden Indonesia saat mengetahui menjadi sasaran penyadapan:

Presiden ke-3 RI BJ Habibie pernah menjadi korban dugaan penyadapan pada 10 Desember 1998. Saat itu, Habibie sedang berbicara melalui telepon dengan Jaksa Agung Andi Ghalib mengenai pengusutan dugaan korupsi mantan Presiden ke-2 RI Soeharto dan sejumlah pengusaha oleh Kejaksaan Agung.

Percakapan telepon Habibie dan Andi Ghalib diduga direkam menggunakan mikrofon berukuran kecil yang dipasang di ruang kerja kepresidenan.

Sehari sebelumnya, Soeharto memang telah menjalani pemeriksaan oleh kejaksaan. Namun, rekaman percakapan tersebut baru terungkap pada Februari 1999.

Habibie secara terbuka mengutuk tindakan penyadapan itu. Dia menyebutnya sebagai kejahatan yang dilakukan secara intelektual.

"That is intellectual criminal acts (itu adalah tindakan kriminal intelektual)," kata Habibie, dikutip dari koran Bali Post.

Habibie bahkan langsung memerintahkan militer untuk menyelidiki dugaan penyadapan tersebut. Dia menganggap tindakan itu telah melanggar hak privasi seseorang, termasuk kepala negara.

Rekaman percakapan tersebut kemudian beredar di media massa nasional pada 24 Februari 1999. Peristiwa itu menjadi salah satu skandal politik yang mengguncang pemerintahan pada awal era Reformasi.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga pernah menceritakan pengalamannya terkait dugaan penyadapan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri peresmian sekretariat baru DPP Merah Putih di Jalan Sumatera, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada 28 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Megawati mengaku sengaja tidak menggunakan telepon seluler karena merasa menjadi salah satu orang yang paling sering disadap di Indonesia.

Dia pun berkelakar bahwa dirinya mirip dengan James Bond, tokoh agen rahasia fiksi yang dikenal dengan kode 007.

"Keren toh. Kayak James Bond aja. Enggak percaya? Tanya sana dah, sama yang tukang-tukang sadap," ujar Megawati.

Sambil berkelakar, Megawati mengatakan kerap meminjam telepon seluler pembantunya untuk menghubungi seseorang. Hal itu dilakukan agar percakapannya tidak mudah diketahui orang lain.

"Ini buat apa? Dia jawab 'ini buat gratis jam segini, yang ini gratis jam segini,' ya sudah kalau saya butuh telepon saya tanya ini jam berapa, mana hape mu saya mau telepon. Tidak mungkin juga disadap walau sekarang sudah canggih penyadapan," ujar Megawati.

Dia bahkan pernah mengaku menegur langsung pihak yang diduga menyadap komunikasinya ketika merasa kesal. Pengakuan tersebut menunjukkan kekhawatirannya terhadap kerahasiaan percakapan melalui perangkat komunikasi pribadi.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menjadi sasaran operasi intelijen asing. Kasus tersebut terungkap pada November 2013 setelah dokumen rahasia yang dibocorkan mantan analis Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden.

Dokumen itu mengungkap dugaan penyadapan komunikasi telepon sejumlah pejabat Indonesia oleh badan intelijen Australia. Selain SBY, sasaran penyadapan disebut mencakup Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri.

Aktivitas penyadapan terhadap telepon genggam para pejabat tersebut dilaporkan berlangsung selama sedikitnya 15 hari pada Agustus 2009. Namun, upaya tersebut disebut tidak berhasil karena panggilan berlangsung kurang dari satu menit.

Sejumlah pejabat lain yang disebut menjadi sasaran operasi tersebut antara lain Boediono, Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani Indrawati, Widodo AS, dan Sofyan Djalil.

Tidak hanya itu, dokumen NSA juga mengungkap dugaan keberadaan pos penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Terungkapnya kasus tersebut membuat SBY murka dan memicu ketegangan hubungan diplomatik Indonesia-Australia. SBY langsung memanggil Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, untuk kembali ke Tanah Air.

SBY juga memerintahkan peninjauan ulang hubungan kedua negara. Langkah tersebut berdampak pada kerja sama Indonesia-Australia di berbagai bidang, termasuk keamanan dan pendidikan.

Reaksi Presiden ke-7 RI Jokowi berbeda dengan para pendahulunya ketika menyikapi penyadapan terhadap dirinya. Penyadapan terhadap Jokowi terjadi sebelum menjabat sebagai Presiden RI.

Jokowi pernah disadap melalui pemasangan alat penyadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan saat itu, Tjahjo Kumolo.

Perangkat tersebut ditemukan di ruang tamu, kamar tidur utama, dan ruang makan. Selain itu, alat serupa juga disebut terpasang di kendaraan operasional yang digunakan Jokowi.

Dalam sebuah wawancara di Balai Kota, Jokowi mengaku tidak mencurigai siapa pun. Dia hanya melapor ke PDIP sebagai partai pengusungnya terkait aksi penyadapan tersebut.

"Kalau positive thinking enggak akan mencurigai siapa-siapa. Tetapi saya saat itu memang melapor ke partai itu saja," ujar Jokowi.

Meski bersikap santai, Jokowi mengaku kaget menjadi sasaran penyadapan. Dia bahkan sampai melompat saking kagetnya. Gesture tersebut memicu gelak tawa awak media yang meliput Jokowi.

"Wah kaget wah (sampai lompat) kaget, kaget, kaget gitu aja. Wah saya kok disadap, ada apanya? Orang enggak ada apa-apanya. Wong enggak ada isinya, mungkin yang nyadap kecewa, wah ini apa??? Mungkin," kata Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan respons Presiden Prabowo Subianto setelah mengetahui nomor teleponnya diduga disadap secara ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal lainnya.

Prasetyo mengatakan Prabowo merasa prihatin sekaligus khawatir atas dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, tindakan itu dapat berdampak terhadap kepentingan nasional, terlebih karena menyangkut komunikasi seorang kepala negara.

"Beliau sangat, sangat prihatin, gitu. Seorang Kepala Negara saja ada apa namanya, institusi yang itu berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya sedemikian, tentunya itu kan sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," jelas Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Prasetyo menuturkan, Prabowo menerima laporan dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Setelah menerima laporan, Prabowo meminta agar pihak-pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.

"Jadi dari proses di Kepolisian, kemudian Bapak Kapolri melapor kepada Bapak Presiden dan sebagaimana biasanya sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan, segala sesuatu yang berkenaan dengan proses hukum, Bapak Presiden tentu apa, memberikan dukungan dan memberikan arahan kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebagaimana yang seharusnya," jelasnya.